Menurutnya, database ini dibuat untuk membantu pemerintah Indonesia agar bisa efektif dalam menangani kemungkinan konflik yang terjadi di kemudian hari. Meski diakui bahwa hasil penelitian itu tidak akan bisa mencegah terjadinya konflik, menurut Varsney, setidaknya bisa mengurangi jumlah korban yang mungkin muncul dari konflik tersebut.
Database itu sendiri merupakan hasil penelitian yang dilakukan UNSFIR terhadap kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1990-2003. Hasilnya adalah data yang terbagi dalam sejumlah kategori, sekaligus menunjukkan pola-pola kekerasan kolektif di tingkat nasional, regional, dan lokal. Data selengkapnya bisa diakses melalui situs www.unsfir.or.id.
Penelitian dilakukan di 14 provinsi. Ke-14 provinsi ini dipilih, karena berdasarkan penelitian sebelumnya (dengan sumber data harian Kompas dan kantor berita Antara), menyumbang sebanyak 96,4 persen dari seluruh korban tewas akibat konflik di Indonesia. "Data dari provinsi lainnya, meski akan mempengaruhi detail tetapi tak akan mempengaruhi data secara umum," ujar Varsney.
Kurang akurat
Meski database yang dibuat oleh UNFIR ini telah memakan waktu 10.000 jam lebih untuk penyusunannya, tetap tidak lepas dari beberapa kritik. Seperti yang dilontarkan oleh peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Thung Ju Lan.
Ju Lan mengatakan bahwa penelitian yang dibuat oleh UNSFIR tersebut terlalu mengedepankan konflik sosial dengan latar belakang etnocommunal (etnis dan agama) di dalamnya. Hal itu dilihat dari pilihan wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi daerah penelitian UNSFIR. Padahal menurutnya, konflik dengan latar belakang ekonomi juga banyak terjadi di Indonesia.
Namun demikian, menurut Ju Lan, secara menyeluruh data ini sangat penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya konflik di masa yang akan datang. Apa lagi jika kemudian dilengkapi dengan cakupan konflik dengan latar belakang lain di daerah lain.
Asplund mengatakan, kekerasan sebagai manifestasi dari konflik sosial mempunyai dampak negatif yang sangat signifikan terhadap pembangunan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menyadari hal ini, pemerintah dengan bantuan lembaga asing, termasuk UNDP, berupaya untuk meminimalisasi terjadinya konflik.
Sayangnya, menurut Asplund, upaya pemerintah tersebut sering kali tidak terlaksana karena beberapa ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. "Misalnya, apa yang sering kali menjadi pemicu konflik sosial semalam ini? Berapa jumlah korbannya, dan lain-lain," ujar Asplund.
Oleh sebab itu, UNDP melalui lembaga di bawahnya yang bernama UNSFIR (United Nation Support Facility for Indonesian Recovery) melakukan riset mengenai hal tersebut.
Penting
Pendapat senada juga diungkapkan oleh peneliti dari UNSFIR, Ashutosh Varsney. Dia mengatakan, bawa database ini penting bagi Indonesia karena pemerintah Indonesia belum mempunyai informasi yang akurat mengenai tipe, jumlah, lokasi dan hal-hal yang sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik sosial.
"Jika pembuat kebijakan di Indonesia ingin melihat konflik sosial sebagai masalah yang serius seperti yang diumumkan oleh calon pemerintahan baru, maka harus ada basis data yang kuat dahulu mengenai jenis, kapan, dan bagaimana konflik terjadi," tegas profesor dari Universitas Michigan ini. Agar, penanganan konflik bisa dilakukan secara maksimal.