hukumonline
Sabtu, 30 Juni 2012
Saweran Pembangunan Gedung KPK Dinilai Menyimpang
Adanya saweran rencana pembangunan gedung KPK “tamparan” keras bagi DPR.
ASH
Dibaca: 1604 Tanggapan: 1
Saweran Pembangunan Gedung KPK Dinilai Menyimpang
Saweran pembangunan gedung KPK dinilai menyimpang. Foto: Sgp
Fenomena penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Kritikan itu terlontar dari Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. Akil  menganggap sumbangan masyarakat untuk pembangunan gedung baru dapat dikatakan bentuk gratifikasi. Hal itu lantaran sumbangan yang masuk bisa berasal dari praktik pencucian uang dan tindakan ilegal lainnya.
 
 
“Saweran buat pembangunan gedung KPK itu bisa dikatakan gratifikasi,” kata Akil Akil saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jum’at (28/6) kemarin.
 
 
 
Menurtnya, gratifikasi tak hanya berlaku kepada perseorangan, tetapi juga lembaga yang berbentuk badan hukum. Ia menilai sumbangan ke KPK yang berasal dari dana masyarakat tidak akan bisa teridentifikasi secara jelas. Dalam arti, tidak ada antisipasi yang menyumbang bukan kelompok yang kerap melakukan kegiatan ilegal. “KPK bisa dimasuki dana yang tidak jelas itu,” katanya.
 
 
Dijelaskannya, KPK tidak sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bisa mendapatkan dana bantuan dari pihak manapun. KPK, lanjutnya, adalah lembaga negara yang harus tunduk mekanisme aturan yang berlaku terkait penganggaran lembaga negara.  Oleh karena itu, KPK seyogyanya tidak bisa mendapatkan bantuan dana dari pihak-pihak yang tidak memiliki kejelasan.
 
 
Menurut dia, kalau gedung baru itu dapat terealisasi dari dana hasil sumbangan masyarakat, KPK akan menjadi lembaga yang rentan/mudah mendapat tekanan. Sebab, masyarakat sebagai penyumbang akan merasa menjadi bagian dari keberadaan lembaga ad hoc itu. “Sebagai penyumbang masyarakat dapat menekan KPK untuk segera menghukum seseorang,” katanya.
 
 
Karena itu, ia menyarankan agar KPK untuk segera menghentikan kegiatan saweran tersebut. KPK, hendaknya lebih mengedepankan upaya supervisi lembaga-lembaga lain yang memiliki tugas mencegah tindak pidana korupsi. Misalnya, peningkatan sistem anti-korupsi. “KPK bisa memberikan visi kepada lembaga seperti kejaksaan untuk menciptakan sistem anti-korupsi,” imbuhnya.
 
 
Menyimpang
 
 
Kritikan juga datang dari pengamat hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai sumbangan rencana pembangunan gedung KPK dari masyarakat merupakan hal yang menyimpang. Sebab, KPK merupakan lembaga negara yang seharusnya mengikuti prosedur mekanisme penganggaran yang berlaku dan menjadi teladan bagi lembaga negara lain.
 
 
“Kita khawatir langkah seperti ini diikuti lembaga negara lain, nantinya KPK bisa double standar, bisa rusak negara ini. Jadi tertib bernegara itu sangat perlu, jangan niat baik saja, niat baik kalau cara salah, bisa rusak juga,” kritik Yusril saat dihubungi, Sabtu (30/6).
 
 
Menurutnya, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara, KPK tidak terlepas dari pembiayaan yang dianggarkan dalam mekanisme penetapan APBN yang bersumber dari pendapatan negara dari pajak, migas, cukai, termasuk hibah (barang/uang) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
 
 
Ia menjelaskan APBN dibahas dan ditetapkan di awal tahun, jika di tengah perjalanannya ada lembaga negara akan mendapat hibah, lembaga negara itu harus melapor dan minta izin ke menteri keuangan (Menkeu). Kalau bentuknya barang, dikeluarkan akta hibah yang dilaporkan dan dicatat oleh Ditjen Kekayaan Negara.
 
 
Sementara kalau bentuknya uang, pimpinan lembaga negara harus meminta izin Menkeu untuk membuka rekening dan menampung dana hibah itu, kalau sudah disetujui terbit akta hibah. Kalau tidak memenuhi prosedur ini, berarti menyimpang dari hukum keuangan negara.
 
 
“Misalnya, KPK mendapat hibah Rp10 miliar, dana itu tidak bisa langsung digunakan, harus ada proses perubahan dalam anggaran KPK dalam APBN yang penggunaannya harus dibicarakan dengan DPR. Kalau di luar mekanisme ini jelas menyimpang dari hukum keuangan negara,” jelasnya.  
 
 
Menurutnya, kalau mekanisme itu tidak ditempuh dan terjadi pada lembaga negara lain, pimpinan lembaga itu bisa langsung diperiksa KPK karena dituduh korupsi. ”Misalnya, Menkumham menerima dana hibah Rp10 miliar, tetapi tidak dilaporkan kepada Menkeu, tidak ada perubahan angka APBN. Lalu, Menkumham langsung membangun kantor imigrasi, dia bisa ditangkap KPK karena dituduh korupsi.
 
 
“Saudara bisa lihat kasus korupsi mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang terbukti korupsi karena menerima dana sumbangan seperti itu. Dananya ditampung di rekening pribadinya dan dibelikan helikopter untuk kepentingan pemerintah daerah, dihukum dia karena dianggap melakukan penyimpangan prosedur, padahal dia tidak ada kerugian negara dan tidak menikmati uangnya,” ujarnya mencontohkan.  
         
 
Sementara pengamat peradilan Hasril Hertanto menilai saweran pembangunan gedung KPK bukan grativikasi yang merupakan tindak pidana. Sebab, sumbangan itu tidak diberikan kepada perorangan, melainkan kepada lembaga negara dalam bentuk hibah dari masyarakat.      
 
 
“Bisa saja saweran itu berbentuk hibah dari masyarakat yang mekanisme penerimaaanya harus jelas, transparan, bukan dari hasil tindak pidana. Setiap penyumbang juga harus dicatat,” kata Hasril
 
 
Menurutnya, persoalan ini “tamparan” keras bagi DPR yang belum menyetujui rencana anggaran KPK untuk membangun gedung baru. “Ini menunjukan mereka tidak pantas menjadi wakil rakyat karena rakyat yang mewakilinya punya keinginan yang berbeda lantaran persoalan ini tidak diakomodasi,” ujar pria yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.   
 
 
Sebagaimana diketahui, Kamis (28/6) kemarin, mantan Jaksa Agung Abdurahman Saleh mendatangi gedung KPK untuk menggalang dana masyarakat terkait rencana pembangunan gedung baru KPK. Menurutnya, penggalangan dana ini tak akan berpengaruh pada proses penganggaran gedung baru ini yang tengah dibahas DPR. Di hari yang sama, Dirut PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk juga mendatangi gedung KPK untuk memberi bantuan uang sebesar Rp10,035 juta yang berasal dari karyawannya.
 
 
Dukungan pun mengalir dari Calon Gubernur DKI Faisal Basri. Bersama anaknya, M. Attar Basri (11), Faisal menyumbang sebesar Rp2juta dan Rp317 ribu dari celengan anaknya itu lewat Posko Koalisi Saweran yang ada di depan gedung KPK. Menurut Faisal, gerakan saweran ini salah satu bentuk protes atas perilaku partai dan parlemen. Ia berharap dengan adanya gerakan ini semakin menjadikan KPK kuat dan demokrasi di Indonesia semakin lebih baik dari sebelumnya.
Share:
tanggapan
Yusril Bkn Pengamat tapi Guru Besar HTN UI firdaus arifin 30.06.12 21:33
Boss Yusril Bukan Pengamat tapi Guru Besar HTN UI dan belum pensiun dari dunia akademik

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.