hukumonline
Minggu, 05 Mei 2013
Pengusaha Akan Judicial Review UU Penanaman Modal
Tak memproteksi pengusaha lokal.
FNH
Dibaca: 1722 Tanggapan: 0

 

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) berencana mengajukan judicial review atas UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Uji materi diajukan karena UU Penanaman Modal dinilai tidak selaras dengan amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Undang-undang itu dinilai bernuansa liberal, kapitalis dan condong berpihak pada pelaku penanaman modal asing.

Demikian Ketua Umum HIPPI, Sarman Simanjorang di Jakarta, Jumat (3/5). "Benar, kita akan mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal di dalam UU Penanaman Modal," kata Sarman.

Beberapa pasal yang dimaksud adalah Pasal 3, 4, 5, 6, 10 dan Pasal 12. Pasal-pasal tersebut memberikan keterbukaan dan posisi yang sama bagi investor dalam negeri dan investor asing. Pasal-pasal tersebut tidak membedakan perlakuan antara penanam modal dalam negeri dan asing.

Sarman menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memproteksi investor dalam negeri. Pasalnya, investor asing memiliki daya saing yang kuat sehingga dapat menutup kesempatan investor dalam negeri untuk berkembang. Ia berpendapat, seharusnya sektor-sektor yang dapat dikerjakan oleh investor dalam negeri tidak dibuka untuk asing. Sayangnya, lanjutnya, pemerintah malah memberikan kesempatan yang sama kepada asing sehingga tak ada bentuk proteksi kepada investor dalam negeri.

Sektor-sektor tersebut tentunya berkaitan dengan daftar negatif investasi (DNI). DNI merupakan daftar yang berisi tentang sektor-sektor yang dapat dimasuki oleh asing dan tidak. DNI tercantum di dalam Perpres No 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Kendati demikian, Sarman menegaskan pihaknya tidak akan melakukan uji materi terhadap Perpres No 77 Tahun 2007. Uji materi yang akan diajukan hanyalah UU Penanaman Modal yang dinilai tidak memberikan proteksi kepada investor dalam negeri. Padahal, lanjutnya, proteksi dalam negeri diperlukan guna menghadapi ASEAN Economy Community (AEC) yang akan dimulai pada 2015 mendatang.

Namun Sarman belum dapat memastikan kapan rencana tersebut akan direalisasikan. Sejauh ini pihaknya masih melakukan kajian atas UU Penanaman Modal secara internal. Ia hanya menjelaskan, uji materi akan dilaksanakan secepat mungkin dalam tahun ini.

Ketua Bidang Advokasi Hukum HIPPI, Adhiswara K Harjono membenarkan rencana uji materi tersebut. Sama halnya dengan Sarman, ia belum dapat memastikan kapan rencana ini akan segera direalisasikan. Yang pasti ia menilai, UU Penanaman Modal Tahun 2007 tidak lebih baik ketimbang UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 

"Memang ada rencana uji materi UU Penanaman Modal pada tahun ini, namun belum jelas kapan waktunya. Sekarang kita masih mengkaji UU Penanaman Modal," kata Adhiswara ketika dihubungi oleh hukumonline, Minggu (5/5).

Adhiswara juga menyampaikan hal senada dengan Sarman. HIPPI tidak akan melakukan uji materi Perpres No 77 Tahun 2007. Hal tersebut dipandang tak perlu dilakukan karena jika uji materi terhadap beberapa pasal di dalam UU Penanaman Modal nanti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ia mengatakan Perpres tersebut otomatis juga harus mengalami perubahan.

Jauh sebelum HIPPI berencana mengajukan judicial review, UU Penanaman Modal juga pernah diuji oleh sebelas LSM yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerak Lawan. Uji materi itu dilakukan tak lama setelah UU Penanaman Modal disahkan. Dalam permohonannya, mereka meminta MK membatalkan delapan pasal, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2),  Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22 agar dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Namun MK kala itu akhirnya hanya mengabulkan sebagian permohanan dengan membatalkan sebagian Pasal 22 yang mengatur soal hak atas tanah.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.