Bank Indonesia (BI) masih menggodok Peraturan Bank Indonesia mengenai green banking. Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Irwan Lubis, mengatakan lamanya penggodokan dikarenakan perlunya penelitian yang panjang.
"Memang di dalam proses keluarnya peraturan Bi selalu didahului dengan research, kita cari referensi yang cukup, analisis. Kita dalam mengeluarkan aturan harus sesuai keseimbangan," kata Irwan dalam media briefing mengenai peran perbankan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi hijau di Jakarta, Rabu (21/8).
Inti dari aturan ini, lanjut Irwan, agar terdapat penerapan dalam bisnis perbankan yang peduli terhadap lingkungan hidup. Bila perlu, terdapat auditor khusus lingkungan hidup di dalam perbankan yang bertugas menentukan proper atau tidaknya debitur yang mengajukan kredit.
"Kita tidak mungkin hanya menerapkan tapi tidak disupervisi," katanya.
Hal ini diperlukan lantaran penentuan debitur tersebut proper atau tidak belum sepenuhnya dikuasai oleh perbankan. Jalan keluar lainnya adalah dengan mendata debitur mana saja yang telah menerapkan bisnis baik di lingkungan hidup. Ia yakin, risiko debitur maupun perbankan yang menerapkan green banking akan lebih rendah.
"Mempertimbangkan aspek bobot risikonya, debitur yang masuk green bobot risiko lebih rendah," katanya.
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Imam Hendargo Abu Ismoyo, sepakat jika debitur yang tidak melakukan kegiatan sesuai aturan lingkungan tak diberikan pembiayaan oleh perbankan. Hal ini perlu diatur secara jelas dalam konsep green banking. Selain itu, terhadap debitur yang melakukan pembiayaan sesuai aturan lingkungan, perlu diberikan intensif.
"Mudah-mudahan bukan hanya slogan pro poor, pro growth, pro jobs and pro environment saja," ujar Imam.