Kebijakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan membebaskan bea masuk impor kedelai ternyata dipandang sebagai kebijakan yang kurang tepat. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menilai kebijakan tersebut minim manfaat. Seharusnya pemerintah memberikan subsidi kepada petani kedelai untuk mengatasi tingginya harga kedelai.
Petani kedelai juga angkat bicara. Petani dan penangkar benih kedelai di Nganjuk, Timin Kartodiharjo menilai alur kebijakan yang ditempuh Pemerintah saat ini tidak menuju kepada rencana swasembada kedelai pada 2014 mendatang. “Mekanisme jadi lebih ruwet, mulai dari bantuan benih, pupuk dan pestisida. Dan itu malah tidak efektif karena benihnya asal-asalan,” kata Timin saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Swasembada kedelai 2014 bisa mengarah pada kegagalan karena alur produksi yang amburadul. Ditambah lagi, lanjut Timin, lahan untuk bercocok tanam kedelai tidak kunjung ditambah. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah harus bisa menjamin harga kedelai. Kerugian yang diderita oleh petani mematikan gairah petani untuk menanam kedelai. Malah, berfikir untuk beralih menanam jagung.
Dikatakan Timin, saat ini untuk memproduksi 1 kilogram kedelai membutuhkan biaya sebesar Rp7.150. Sementara harga kedelai dipatok sebesar Rp7.000 per kilogram. Kondisi ini jelas saja membuat petani kedelai enggan menanam kedelai.
Petani kedelai di Demak Mujianto mengeluhkan lahan untuk bercocok tanam yang semakin mengecil. Ironisnya, Pemerintah memberikan lahan seluas-luasnya untuk membuka lahan perkebunan sawit. “Lahan kedelai di Jawa rata-rata tinggal setengah hektare sehingga kami tidak tertarik lagi untuk menanam kedelai,” jelas Mujianto.
Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan kebijakan pembebasan bea masuk dan penambahan kuota impor kedelai membuktikan kegagalan pemerintah untuk swasembada kedelai. Penghapusan tarif impor hanya akan menempatkan kedelai lokal dan petani makin tersudut. Harga turun, produksi berkurang, akhirnya akan semakin jauh dari swasembada dan berdaulat pangan. “Kebijakan ini jelas menunjukkan pemerintah tidak berpihak ke petani kedelai dalam negeri,” ungkap Said.
Said juga menilai Pemerintah gagal menjalankan peraturan perundang-undangan bidang pangan yang mengamanatkan perwujudan kedaulatan pangan. Alih-alih memberikan dukungan penuh kepada petani kedelai, Pemerintah justru tunduk pada tekanan importir dan pedagang. Kenyataan ini, lanjutnya, tak hanya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah pada petani tetapi juga menunjukkan kegagalan pemenuhan janji swasembada kedelai.