Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggandeng pelaku usaha e-commerce dalam sistem e-katalog LKPP. Empat e-commerce, yakni AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhineka.com, dan Mbiz.co.id,menandatangani Pakta Integritas bersama LKPP hari ini, Kamis (26/5), di Jakarta.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan bahwa bergabungnya e-commerce dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya mampu mengakselerasi katalogisasi produk. Pemanfaatan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja Pemerintah karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.
“Awalnya memang tidak ada yang mau bergabung, tapi setelah yang pertama Bhineka.com bergabung dan hasilnya bagus. Hampir 25 persen dari total pengadaan barang dan jasa senilai Rp32 triliun itu menggunakan Bhineka.com,” kata Agus.
Agus merasa optimis e-katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab, informasi harga dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk produk-produk seperti alat kesehatan. “Hal ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan. Apalagi, porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40 persen dari total APBN,” ujar Agus.
Menurut Agus, pembelian barang/jasa secara langsung berhasil menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa yang sebelumnya banyak memakan waktu dan tenaga. Dengan menggunakan e-katalog, tak perlu lagi repot mengadakan tender, dan menghindari praktik-praktik korupsi. selain itu, bergabungnya e-commerce dalam e-katalog menumbuhkan persaingan yang sehat antar penyedia karena harga yang ditampilkan transparan dan bisa dilihat oleh semua pihak.
Dengan memanfaatkan e-katalog, Pemerintah tinggal membeli barang/jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender, dan tanpa batasan nilai. Bergabungnya empat e-commerce tersebut, menambah jumlah produk dalam e-katalog menjadi 57.329 item. Ke depannya, LKPP berencana untuk terus memperbesar jumlah barang san jasa tersebut agar dapat mengakomodir kebutuhan pemerintah yang beragam.
Selaku pihak yang mendukung e-budgetting, Guberbur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi langkah LKPP. Menurut pria yang kerap disapa Ahok ini, e-katalog mempermudah kerja pemerintah tanpa harus melakukan tender terlebih dahulu. “E-katalog LKPP jadi penolong. Cuma yang nakal ya tetap ada. Untuk e-katalog, itu tidak ada transaksi tunai. Ke depannya, harapannya sistem pengadaan barang dan jasa harus fleksibel,” jelas Ahok.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan salah satu pengejawantahan e-government. Oleh karena itu, Rudi menilai yang dilakukan oleh LKPP dengan menggaet swasta yakni e-commerce adalah kolaborasi strategi dalam penggunaan e-katalog sebagai sebuah langkah cerdas pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi transparan. “Sekarang ini memang masih dilakukan oleh LKPP seluruhnya, tapi nanti akan didesentralisasikan,” ujarnya.
Dewan Pembina Indonesia E-commerce Association (idEA) Emirsyah Satar juga turut mengapresiasi kecekatan LKPP dalam mengidentifikasi dan menggandeng para pemain e-commerce B2B dan B2G local untuk menciptakan sebuah ekosistem e-procurement yang sehat dan transparan. “Kami berharap kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penggunaan e-katalog dapat terus berlanjut untuk membentuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sepanjang periode Januari-Mei 2016, tercatat 13.527 paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari Rp9 triliun dilakukan e-purchasing. LKPP berpendapat angka ini dipercaya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan bahwa bergabungnya e-commerce dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya mampu mengakselerasi katalogisasi produk. Pemanfaatan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja Pemerintah karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.
“Awalnya memang tidak ada yang mau bergabung, tapi setelah yang pertama Bhineka.com bergabung dan hasilnya bagus. Hampir 25 persen dari total pengadaan barang dan jasa senilai Rp32 triliun itu menggunakan Bhineka.com,” kata Agus.
Agus merasa optimis e-katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab, informasi harga dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk produk-produk seperti alat kesehatan. “Hal ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan. Apalagi, porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40 persen dari total APBN,” ujar Agus.
Menurut Agus, pembelian barang/jasa secara langsung berhasil menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa yang sebelumnya banyak memakan waktu dan tenaga. Dengan menggunakan e-katalog, tak perlu lagi repot mengadakan tender, dan menghindari praktik-praktik korupsi. selain itu, bergabungnya e-commerce dalam e-katalog menumbuhkan persaingan yang sehat antar penyedia karena harga yang ditampilkan transparan dan bisa dilihat oleh semua pihak.
Dengan memanfaatkan e-katalog, Pemerintah tinggal membeli barang/jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender, dan tanpa batasan nilai. Bergabungnya empat e-commerce tersebut, menambah jumlah produk dalam e-katalog menjadi 57.329 item. Ke depannya, LKPP berencana untuk terus memperbesar jumlah barang san jasa tersebut agar dapat mengakomodir kebutuhan pemerintah yang beragam.
Selaku pihak yang mendukung e-budgetting, Guberbur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi langkah LKPP. Menurut pria yang kerap disapa Ahok ini, e-katalog mempermudah kerja pemerintah tanpa harus melakukan tender terlebih dahulu. “E-katalog LKPP jadi penolong. Cuma yang nakal ya tetap ada. Untuk e-katalog, itu tidak ada transaksi tunai. Ke depannya, harapannya sistem pengadaan barang dan jasa harus fleksibel,” jelas Ahok.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan salah satu pengejawantahan e-government. Oleh karena itu, Rudi menilai yang dilakukan oleh LKPP dengan menggaet swasta yakni e-commerce adalah kolaborasi strategi dalam penggunaan e-katalog sebagai sebuah langkah cerdas pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi transparan. “Sekarang ini memang masih dilakukan oleh LKPP seluruhnya, tapi nanti akan didesentralisasikan,” ujarnya.
Dewan Pembina Indonesia E-commerce Association (idEA) Emirsyah Satar juga turut mengapresiasi kecekatan LKPP dalam mengidentifikasi dan menggandeng para pemain e-commerce B2B dan B2G local untuk menciptakan sebuah ekosistem e-procurement yang sehat dan transparan. “Kami berharap kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penggunaan e-katalog dapat terus berlanjut untuk membentuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sepanjang periode Januari-Mei 2016, tercatat 13.527 paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari Rp9 triliun dilakukan e-purchasing. LKPP berpendapat angka ini dipercaya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah.