Senin, 13 November 2017
Mangkir Panggilan, Setnov Malah ‘Gugat’ UU KPK ke MK
Uji materi UU KPK ini bukan bentuk perlawanan Setya Novanto yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus e-KTP.
Aida Mardatillah
Dibaca: 14271 Tanggapan: 0
Mangkir Panggilan, Setnov Malah ‘Gugat’ UU KPK ke MK
Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Foto: RES

Pasca ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/11) dan mangkir dari panggilan KPK, Setya Novanto melayangkan uji materi Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewenangan KPK untuk mencekal dan prosedur pemeriksaan tersangka berlaku ketentuan umum.    

 

“Terdapat dua pasal yang diujimaterikan, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK yang bertentangan dengan Pasal 20A huruf (3) UUD 1945 terkait hak anggota DPR, salah satunya hak imunitas,” ujar Fredrich Yunadi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (13/11/2017). Baca Juga: KPK Pertimbangkan Panggil Paksa Setya Novanto

 

Fredrich menuturkan Pasal 12 UU KPK, KPK dapat memerintah keimigrasian agar dapat mencegah seseorang bepergian keluar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang terhadap saksi yang statusnya masih berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. “Jelas, pasal ini inkonstitusional dan harus dibatalkan. Pasal ini juga bertentangan dengan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017,” kata dia.

 

Putusan MK itu menyangkut pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2004 tentang MD3 terkait hal imunitas DPR yang dimaknai, persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden.

 

Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan,” kata Fredrich.

 

Terkait uji materi Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK, lanjut Freidrich, dikarenakan seorang anggota dewan terlebih lagi Pimpinan DPR mempunyai hak imunitas. Hal ini juga didasarkan atas Pasal 80 F UU MD3 yang menyatakan anggota dewan mempunyai hak imunitas. “Saya kan selalu mengatakan wajib meminta izin kepada presiden jika ingin melakukan pemanggilan terhadap klien kami,” tegasnya.

 

“Intinya, dalam pemeriksaan tersangka yang menjadi anggota DPR, kita tidak boleh mengesampingkan Putusan MK itu mengenai wajib mendapatkan izin dari presiden.”

 

Menurut Fredrich, KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memangil anggota dewan untuk diselidiki atau disidik telah mengesampingkan UUD Tahun 1945 dan UU MD3 termasuk putusan MK. “Agar tidak ada simpang siur atau kesalahpaham baik antara KPK maupun pihak tim kuasa hukum Setnov, biarlah MK nanti yang memutuskannya,” tuturnya.

 

Selama ini, kata Fredrich, KPK terus ngotot untuk melakukan pemanggilan dengan alasan KPK memiliki kewenangan penuh memeriksa tersangka. Padahal KPK pun selalu mengabaikan panggilan dari Pansus Angket DPR dengan melakukan uji materi ke MK.

 

“Saat ini klien kami juga mengajukan uji materi ke MK dan KPK mohon menunggu putusan MK untuk menentukan sikap. Ke depan, Setnov akan mentaati putusan yang ada," katanya. Baca Juga: Setya Novanto Kembali Jadi Tersangka, KPK: Siap Hadapi Perlawanan Hukum

 

Dia membantah kalau uji materi UU KPK ini bentuk perlawanan Setya Novanto yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus e-KTP. Freidrich meminta semua pihak harus taat hukum. “Saat ini kan sudah didaftarkan uji materi UU KPK, bukti-bukti sudah diberikan kepada MK. Kami juga meminta untuk segera disidangkan agar tidak menjadi kasus yang menggantung,” harapnya.

 

Ditanya apakah mengajukan praperadilan, Fredrich mengakui belum ada rencana untuk mengajukan praperadilan lagi. Sebab, praperadilan yang diajukan Setya Novanto sebelumnya sudah dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). PN Jaksel pun sudah membatalkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus e-KTP lantaran penyidikannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.