Sabtu, 09 December 2017
Soliditas dan Komitmen, Penting Bagi Komnas HAM ke Depan
Masa jabatan ketua sudah diubah.
Ady Thea DA
     0 
Soliditas dan Komitmen, Penting Bagi Komnas HAM ke Depan
Komisioner Komnas HAM yang baru. Foto: RES

Advokat senior yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM), Todung Mulya Lubis dan sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan pembenahan internal. Anggota yang sudah terpilih bisa solid dan komit menjalankan tugas-tugas mereka sebagai anggota Komnas HAM.

 

Seperti diketahui, DPR telah memilih 7 orang komisioner Komnas HAM periode 2017-2022. Para komisioner terpilih juga telah menggelar rapat paripurna pertama kali pada Senin (13/11) untuk menyusun kepengurusan baru. Komposisi kepemimpinan Komnas HAM saat ini terdiri dari Ahmad Taufan Damanik (Ketua), Hairansyah (Wakil Ketua Bidang Internal), dan Sandrayati Moniaga (Wakil Bidang Eksternal). Beka Ulung Hapsara (Koordinator Pemajuan HAM), Mochammad Choirul Anam (Pengkajian dan Penelitian), Amiruddin Al Rahab (Koordinator Penegakan HAM), dan Munafrizal Manan (Komisioner Mediasi).

 

Tantangan yang dihadapi para komisioner ke depan tidak semakin mudah. Karena itu sebaiknya komisioner tidak tersandera oleh urusan kursi pimpinan dan fasilitas mobil dinas. Todung justru menaruh harap pada soliditas dan komitmen ketujuh komisioner baru. “Kami harap mereka bisa solid dan komitmen dalam menjalankan pekerjaan HAM yang sudah dikerjakan komisioner sebelumnya,” ujarnya.

 

Menurut Robert, komisioner baru harus komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan rumah anggota Komnas HAM lama yang belum selesai. Seperti Todung, Robert menaruh harap ada perbaikan organisasi internal. Selain itu, Komnas HAM perlu mendorong agar HAM menjadi kultur masyarakat, sehingga kerja Komnas HAM tak sekadar menjalankan program negara. Apalagi sekarang di era medsos, potensi pelanggaran semakin beragam. “Jadi PR besar bukan hanya menyelesaikan kasus-kasus HAM,” kata Robert.

 

Baca juga:

 

Di awal masa tugasnya, para komisioner sudah menyepakati beberapa hal. Ahmad Taufan Damanik menyebut rapat paripurna yang sudah digelar menyusun kepemimpinan dan tata tertib (tatib). Salah satu yang berubah adalah masa kepemimpinan Komnas HAM diubah dari setahun menjadi 2 tahun 6 bulan. “Kami sepakat masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua untuk 2,5 tahun, setelah itu dilakukan evaluasi dan dapat dipilih kembali,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (14/11).

 

Dikatakan Damanik, seluruh anggota Komnas HAM baru berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pelayanan publik mencakup penegakan dan pemajuan HAM. Termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Komisioner berlatarbelakang aktivis HAM dan advokat, Choirul Anam, mengatakan Komnas HAM akan menangani semua kasus pelanggaran HAM berat. Dia mengingatkan tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM bukan hanya tugas Komnas HAM, tapi butuh peran semua pihak seperti Presiden, Kejaksaan Agung, dan lembaga pemerintahan lainnya.

 

Komnas HAM ingin masalah pelanggaran HAM masa lalu cepat selesai. Walau kewenangan lembaganya terbatas, Anam menekankan Komnas HAM siap bertindak secepatnya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Salah satu upaya yang bisa dilaukan, Komnas HAM yaitu mendorong Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang diantaranya terdiri dari penyidik. Kemudian mengoptimalkan peran pengawasan sebagaimana amanat UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

 

Mekanisme yang akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu menurut Anam disesuaikan dengan karakter kasus yang ditangani. Ada perkara yang bisa diselesaikan melalui pengadilan HAM, tapi ada juga yang harus melalui mekanisme seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Kami akan membuka semua peluang yang ada untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat,” urainya.

 

Menambahkan Anam, Munafrizal Manan, mengatakan Komnas HAM akan mencari terobosan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, tapi tetap sesuai UU yang ada dan tidak melampaui kewenangan. Komnas HAM akan membicarakan hal ini dengan pihak terkait seperti Presiden, Kejaksaan, dan Komisi III DPR.

 

Komisioner lainnya, Beka Ulung Hapsara, menguraikan setelah konsolidasi internal selesai, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Presiden, Kejaksaan Agung dan Kementerian terkait. Kemudian menyelesaikan catatan Kejaksaan Agung terhadap berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikerjakan Komnas HAM. “Tak kalah penting dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dibutuhkan juga political will Presiden,” tukasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.