Jumat, 06 April 2018
Techlaw.Fest 2018: Where Law of Tech Meets Tech of Law
3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0.
Menyelaraskan berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah, produk legislatif, bahkan peradilan dengan revolusi teknologi harus dilihat sebagai strategi pembangunan jangka panjang di era digital.
Normand Edwin Elnizar
0
3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0.
Foto: NEE

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan sebagainya yang dikenal sebagai fenomena disruptive innovation. Disrupsi ini tak terkecuali juga berdampak pada bidang hukum sebagai rambu-rambu alami yang selalu membersamai tatanan sosial. Sebagai negara dengan global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018 peringkat ke-3, Singapura mungkin adalah salah satu contoh berhasil di Asia Tenggara dalam menghadapinya.

 

Globalisasi telah jauh memasuki babak baru dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tak ada jalan lain bagi Indonesia untuk menjadi negara maju selain banyak mengambil pelajaran dari berbagai praktik berhasil di negara lain. Termasuk dalam mengharmonisasikan antara kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk membingkainya.

 

Sebagai salah satu media partner Techlaw.Fest 2018 (techlawfest.com), kali ini hukumonline menjadi bagian dari 500 delegasi mancanegara. Hadir sebagai pembicara kunci, Vivian Balakrishnan selaku Minister in Charge of The Smart Nation Initiative Singapore.

 

Dalam pidato pembuka sesi konferensi, Balakrishnan menuturkan bahwa pesatnya kemajuan teknologi di era ini tidak semestinya disikapi sekadar perkembangan teknologi biasa, namun sebagai gelombang revolusi industri. Capaian teknologi saat ini telah mengubah cara hidup manusia mulai dari berpikir, berkomunikasi, bekerja, mobilitas, hingga tatanan sosial. Termasuk tatanan hukum yang berlaku.

 

Semua aktifitas berkaitan dengan teknologi ini memengaruhi kebijakan publik dan regulasi di Singapura untuk mengarahkan kemajuan teknologi sebagai penunjang pembangunan. Karena itu ia mengatakan bahwa berbagai upaya harmonisasi kebijakan dan regulasi pemerintah, produk legislatif, bahkan peradilan dengan revolusi teknologi harus dilihat sebagai strategi pembangunan jangka panjang.

 

“Kita akan menghadapi ledakan berbagai persoalan hukum seiring revolusi teknologi ini,” katanya di hadapan para peserta konferensi Kamis (5/4), di Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre.

 

Regulator, dalam hal ini pemerintah, menurut Balakrishnan harus bekerja ekstra karena kemajuan teknologi selalu menghasilkan berbagai implikasi hukum yang membutuhkan jawaban. Namun regulasi yang dibuat juga jangan sampai menghambat manfaat kemajuan teknologi tersebut bagi pembangunan negara.

 

(Baca Juga: Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?)

 

Nampak dari penyataannya bahwa pada akhirnya hukum harus mendatangkan kemanfaatan. “Perlu memastikan bahwa regulasi nantinya tidak menghambat inovasi terus berkembang,” ujarnya.

 

Ada 3 pendekatan regulasi yang dijelaskan Balakrishnan sebagai strategi pemerintah Singapura mengelola penerapan kemajuan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, pendekatan yang disebutnya sebagai establishment of regulatarly sandboxes. Berbagai ide, produk, atau layanan berbasis teknologi diberikan ruang uji coba terbatas. Pengaturannya bersifat longgar dan belum permanen. Cara ini diterapkan sejak 2015 untuk fintech dimana sudah 13 perusahaan yang bergabung. Pada bidang transportasi, Singapura mengizinkan operasi kendaraan otomatis tanpa pengemudi selama 5 tahun. Adapula regulasi perlindungan data pribadi yang masih mengizinkan berbagi data pelanggan secara terbatas kasus per kasus.

 

(Baca Juga: Era Ekonomi Digital dan Tantangan Menghadirkan Barang Bukti Digital di Pengadilan)

 

Kedua adalah pendekatan yang disebut masterly inactivity. Sebuah istilah medis untuk sikap wait & see dokter sampai perkembangan penyakit pasien jelas diketahui. Ia mencontohkan sikap otoritas perbankan dan jasa keuangan Singapura yang tidak mengatur soal criptocurrency. Namun fokus pada pengaturan aktifitas yang berkaitan dengan criptocurrency dilakukan sambil mengevaluasi risikonya, menimbang model regulasi yang tepat nantinya, dan memastikan bahwa regulasi nantinya tidak menghambat inovasi terus berkembang.

 

Adapun yang terakhir ialah terus mendorong prosedur pembuatan regulasi lebih cepat mengejar perkembangan teknologi. Pendekatan ini menjadi komplementer kedua pendekatan sebelumnya.

 

Chief Technology Officer (CTO) Hukumonline.com, Arkka Dhiratara, menilai strategi yang digunakan oleh Singapura adalah cara yang baik untuk mengatasi kekosongan regulasi namun pada saat yang sama memberikan ruang terbuka bagi perkembangan inovasi berbasis teknologi. “Hal yang paling logis memang wait & see, saat regulator tidak paham tapi mengatur jauh malah membunuh inovasi, tapi dibiarkan saja juga nggak benar, itu (strategi Singapura-red) cara yang cukup baik,” katanya.

 

Arkka menilai di Indonesia sebenarnya terlihat menggunakan pendekatan yang sama untuk sektor fintech, namun belum terlihat jelas dalam sektor lainnya. Arkka menambahkan bahwa regulator harus banyak melakukan up date atas perkembangan teknologi sebelum memutuskan membuat regulasi.

 

Model regulatory sandboxes menjadi jalan tengah di mana ada batasan khusus untuk mengembangkan inovasi berbasis teknologi sampai pada tahap tertentu sementara regulator juga ikut mempelajari produk berbasis teknologi yang akan diatur.

 

Hukumonline.com, menurut Arkka, selama ini telah berupaya menyediakan layanan yang bisa membantu pemerintah sebagai regulator untuk melihat dari sudut pandang berbeda terhadap perkembangan dunia hukum. Mulai dari basis data lengkap atas beragam regulasi yang diklasifikasikan berdasarkan saling keterkaitan satu sama lain, analisis profesional terhadap berbagai isu regulasi, hingga beragam produk berita hukum terkini.

 

“Kami berharap bisa ikut bermanfaat membantu pemerintah dalam mengembangkan fenomena disrupsi ini dalam bidang hukum,” pungkas ahli IT jebolan Delft, Belanda ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.