Selasa, 17 April 2018
Simpang Siur Kewajiban Sertifikasi Halal, Tanggungjawab LPPOM MUI atau BPJPH?
Pemerintah dinilai tidak serius menindak lanjuti UU Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan mandatory sertifikasi halal pada Oktober 2019 depan.
CR-25
0
Simpang Siur Kewajiban Sertifikasi Halal, Tanggungjawab LPPOM MUI atau BPJPH?

Hampir 4 tahun sejak berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), namun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih belum juga merampungkan berbagai persiapan mulai dari ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi BPJPH dan MUI, standar akreditasi LPH, sertifikasi auditor halal, sistem pendaftaran sertifikasi halal yang memudahkan pelaku usaha dan sebagainya.

 

Sementara UU JPH mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 atau 5 tahun pasca diundangkannya UU JPH, maka seluruh produk yang masuk dalam kategori UU JPH harus memiliki ‘label halal’ dan ‘label tidak halal’. Kewajiban labelisasi ini disebut juga dengan mandatory sertifikasi halal. Dengan ketidaksiapan BPJPH tersebut, lembaga yang saat ini berwenang untuk melakukan sertifikasi halal menjadi ramai dipertanyakan.

 

Ketua MUI Ma’ruf Amin angkat bicara. Dia mengatakan bahwa yang menentukan halal dan haramnya suatu produk tetap berada di bawah kewenangan LPPOM MUI yang nantinya akan ditetapkan melalui Fatwa MUI, termasuk wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap LPH dan auditor merupakan ranah MUI.

 

“Sedangkan BPJPH hanya menerima pendaftaran dan hal-hal yang sifatnya adminstratif,” kata Ma’ruf Amin dalam seminar Mandatory Sertifikasi Halal di Green Alia Cikini, Senin (16/4).

 

Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim turut menegaskan memang sejak awal sudah jelas, BPJPH bertugas dalam konteks Administrative Agency, sedangkan LPPOM MUI bertugas dalam konteks Subtantive Agency.

 

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, turut menyayangkan ketidaksiapan BPJPH dalam melaksanakan amanat UU JPH, sehingga memunculkan kegamangan bagi pelaku usaha terkait ke mana otoritas yang sah untuk mendaftarkan sertifikasi halal?

 

“Sementara BPJPH belum juga rampung menyediakan sistem, sarana dan prasarana dalam mewadahi keperluan administrasi sertifikasi halal,” ujarnya.

 

Dalam Pasal 60 UU JPH jelas disebutkan bahwa MUI tetap melaksanakan tugasnya di bidang sertifikasi halal selama BPJPH belum terbentuk. Pasal tersebut menjadi ambigu saat BPJPH sudah terbentuk bahkan sejak 11 Oktober 2017. Di sini, kata Ikhsan, jelas memunculkan pertanyaan publik terkait siapa yang berwenang melakukan sertifikasi halal dalam konteks BPJPH belum siap.

 

(Baca Juga: Alasan Hukum Pengusaha Makanan Harus Cantumkan Sertifikasi Halal)

 

Menanggapi permasalahan tersebut, baik Ikhsan Abdullah maupun Ma’ruf Amin sepakat bahwa segala urusan sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan MUI hingga siapnya BPJPH memainkan peran adminstratifnya.

 

Adapun ketentuan mandatory sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 UU JPH yang memuat aturan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia maka wajib bersertifikas halal. Namun, terdapat pengecualian untuk produk non-halal. Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 produk non-halal diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal.

 

Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal yang dimaksud berupa penyediaan informasi atau labelisasi terkait halal tidaknya produk suatu perusahaan baik usaha besar maupun UMKM.

 

(Baca Juga: Ini Persoalan Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal dari Sisi Industri)

 

Permasalahannya, kata Lukman, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 3,6 juta lebih perusahaan yang ada di Indonesia. Sementara hingga saat ini, LPPOM MUI baru berhasil melakukan sertifikasi terhadap sekitar 14.600-an perusahaan. Artinya, masih ada sebanyak 3,5 juta lebih perusahaan lagi yang belum bersertifikasi halal sehingga akan membutuhkan dana yang tidak sedikit jika ketentuan mandatory sertifikasi halal ini diterapkan.

 

“Jumlah auditor MUI saja di seluruh Indonesia hanya ada sekitar 1.190 orang, sementara jika seluruh perusahaan harus disertifikasi halal maka akan membutuhkan sebanyak 24.802 orang auditor setiap harinya untuk dapat mensertifikasi 3,5 jutaan perusahaan yang belum tersertifikasi tersebut,” ungkap Lukman.

 

Biaya Sertifikasi Halal

Bilamana kewajiban sertifikasi halal diberlakukan secara keseluruhan, baik terhadap usaha besar maupun UMKM, maka menjadi pertanyaan besar bagaimana skema pembiayaan atas pendaftaran sertifikasi tersebut? Sementara jelas bahwa untuk melakukan uji laboratorium, gaji auditor dan sebagainya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika usaha besar mungkin masih sanggup untuk membayar, lantas bagaimana dengan UMKM?

 

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah meminta pemerintah untuk memberikan subsidi jika mandatory sertifikasi ini diterapkan. Namun ia menolak jika biaya pendaftaran sertifikasi halal itu dipukul rata untuk usaha besar dan UMKM.

 

“Untuk usaha besar yang biaya sertifikasi halalnya, misalnya Rp2 juta per produk atau per-item, kepada mereka mungkin bisa disubsidi 10 sampai 20%. Adapun untuk UKM, kalau bisa free atau paling tidak disubsidi 30 s/d 50%,” usul Ikhsan.

 

Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk merumuskan skema pembiayaan bagi industri dan UKM dan itu harus dituangkan dalam peraturan pemerintah, tambah Ikhsan. Faktanya hingga saat ini, kata Ikhsan, BPJPH bahkan sudah berdiri, namun PP turunan UU JPH masih belum juga disahkan.

 

Deputi III Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Suratmono, menampik kemungkinan pemerintah bisa menggratiskan biaya sertifikasi halal. “Masalahnya kan begini, itu kan ada aturannya ketika kita menggratiskan kita juga berurusan dengan BPK karena dianggap merugikan negara,” tukas Suratmono.

 

Lebih lanjut, Suratmono menjelaskan bahwa sebenarnya biaya mengurus sertifikasi dan labelisasi halal itu murah. Adapun yang membuatnya menjadi mahal jika pelaku usaha menggunakan jasa calo. Suratmono menjelaskan bahwa untuk sistem pembiayaan itu semuanya diatur dalam peraturan pemerintah.

 

“Nah kalau untuk UKM itu biayanya hanya 50%,” pungkas Suratmono.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.