Senin, 28 May 2018
Empat Catatan Kritis atas Perpres Gaji Pejabat BPIP
Pemerintah dinilai terkesan boros anggaran di saat belum stabilnya kondisi perekonomian negara. Namun, sejak berdiri pada Juni 2017 hingga saat ini BPIP belum mendapat gaji, tunjangan.
Rofiq Hidayat
0
Empat Catatan Kritis atas Perpres Gaji Pejabat BPIP
Gedung DPR. Foto: RES

Belum lama  ini, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sontak, Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei 2018 ini menimbulkan kritikan dari sejumlah kalangan terutama DPR. Sebab, besaran gaji melebihi standar gaji pejabat di lembaga pemerintahan, termasuk presiden.

 

Bahkan, gaji dan tunjangan yang diterima nyaris setara dengan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Belum lagi, gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri melebihi dari besaran gaji kepala BPIP. Spesifik, besaran gaji yang diterima mulai dewan pengarah, kepala, hingga staf khusus kisaran Rp112 juta, Rp100 juta, Rp76 juta hingga Rp36 jutaan.

 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai terbitnya Perpres 42/2018 tersebut bentuk legalisasi pemberian gaji yang besar terhadap para pejabat BPIP. Ironisnya, dilihat dari jumlah angka-angka gaji yang diterima personil BPIP menunjukan betapa borosnya istana negara dalam mengelola anggaran. Bahkan, membuktikan betapa inskonsistensinya pemerintah terhadap agenda reformasi birokrasi yang mengedepankan efisiensi.

 

“Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga yang hanya bersifat ad hoc,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Senin (28/5/2018).

 

Terhadap Perpres 42/2018, Fadli memiliki empat catatan kritis. Pertama, aspek logika manajemen, menurutnya di lembaga pemerintahan ataupun swasta manapun, gaji pejabat direksi atau eksekutif dipastikan kerap lebih besar ketimbang gaji komisaris (dewan pengarah kalau di BPIP). Sebab, beban kerja terbesar memang berada di pundak direksi atau eksekutif.

 

“Struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya yang dijabat Megawati Sukarnoputri lebih besar dari gaji kepala badannya  (dijabat Yudi Latief, red) sendiri? Dari mana modelnya (sistem penggajian ini)?” ujarnya mempertanyakan.

 

Dewan pengarah, kata Fadli, sesuai namanya mesti berada pada posisi anggota kehormatan. Setidaknya, orang-orang yang dipinjam hanya wibawanya semata. Dengan kata lain, dewan pengarah tidak memiliki fungsi eksekutif sedikit pun. Menurutnya, janggal dewan pengarah mendapatkan gaji lebih besar ketimbang pejabat eksekutif BPIP. “Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak menolak atas struktur gaji yang aneh ini,” kritiknya.

 

Kedua, dari sisi etika, sejatinya BPIP bukanlah BUMN, bukan pula bank sentral yang dapat menghasilkan laba (keuntungan). Karenanya, tidaklah pantas/etis gaji pejabatnya dipatok ratusan juta rupiah. Menurut Fadli, BPIP merupakan lembaga nonstruktural yang kerjanya ad hoc. Dia membandingkan dengan gaji seorang presiden, wakil presiden, menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, gaji yang didapat tidak sampai di angka ratusan juta. Padahal tanggung jawabnya jauh lebih besar eksekutif ketimbang dewan pengarah BPIP.

 

Ketiga, dari aspek anggaran dan reformasi birokrasi. Menurutnya Presiden Jokowi sering mengutarakan pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Makanya, dalam kurun waktu 2014-2017, setidaknya terdapat 23 lembaga non struktural mulai badan maupun komisi yang dibubarkan pemerintah. Sebut saja, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Benih Nasional, hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal (Bimas).

 

“Tapi, pada saat bersamaan, Presiden justru malah terus menambah lembaga non-struktural baru,” katanya.

 

Politisi Partai Gerindra itu mencatat sepanjang Jokowi berkuasa, setidaknya terdapat 9 lembaga non struktural baru yang dibentuknya. Diantaranya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), hingga BPIP. Menurutnya jumlah lembaga yang dibentuk memang hanyalah 9, namun publik dapat menghitung betapa mahalnya biaya operasional lembaga non struktural tersebut dengan standar gaji yang sedemikian tinggi.

 

Keempat, dari aspek tata lembaga. Menurutnya kecenderungan pemerintahan Jokowi membuat lembaga baru setingkat kementerian mestinya dihentikan. Sebab, dapat terjadi tumpang tindih dan menimbulkan bentrokan dengan fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada. Menurutnya, bila terdapat kelonggaran anggaran, ada baiknya Fadli menyarankan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan para pegawai honorer di lingkungan pemerintahan.

 

“Jadi, menurut saya, Perpres No. 42/2018 seharusnya ditinjau kembali. Jangan sampai cara pemerintah mendesain kelembagaan BPIP, menyusun personalia, dan kini mengatur gaji pejabatnya, justru melahirkan skeptisme dan sinisme publik. Itu kontra produktif terhadap misi pembinaan ideologi dan Pancasila itu sendiri,” katanya.

 

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi punya pandangan serupa dengan Fadli. Menurutnya, kondisi perekonomian negara yang belum stabil, pemerintah semestinya mengontrol diri meski sekedar untuk menggaji personil lembaga tertentu dengan jumlah besar.

 

Menurutnya, menggaji besar bagi para pejabat, ketua dewan dan anggota dewan pengarah, hingga staf khusus BPIP, seperti halnya BUMN yang menggaji besar para direksinya meskipun keadaan BUMN merugi sekalipun. Sementara BPIP bukanlah lembaga profit yang mengharuskan para pejabatnya dan personil dewan pengarahnya digaji begitu besar.

 

“Seharusnya orang orang yang duduk BPIP itu, karena pengabdian kepada bangsa dan negara. Apalagi BPIP ini lembaga non struktural, sebetulnya tidak pantes digaji mahal dan tinggi-tinggi,” kritiknya.

 

Belum digaji

Menteri Keuangan Menteri (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP belum dibayarkan serupiah pun sejak Juni 2017.

 

"Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan. Bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/5) seperti dikutip Antara.

 

Ia mengatakan, dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2018, Pemerintah akan memberikan anggaran yang sementara karena belum dibayarkan. Menurut dia, hal itu dilakukan mengingat komponen sebagai badan, BPIP memiliki hak keuangan. "Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu hanya Rp5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata dia.

 

Sedangkan sisanya, anggaran untuk suatu dukungan terhadap kegiatan seperti transportasi, pertemuan dan komunikasi. "Sebagai lembaga yang sudah ditetapkan oleh negara dalam hal itu Pembinaan Pancasila, ideologi yang sangat penting dan akhir-akhir ini banyak erosi terhadap ideologi Pancasila sehingga pembinaan menjadi penting," katanya.

 

Untuk menjalankan itu banyak aktivitas, kata Menkeu, seperti transportasi, komunikasi dan pertemuan itulah yang masuk komponen hak keuangan. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan tunjangan yang sama dengan pejabat lain meliputi hak asuransi kesehatan dan jiwa.

 

"Apa yang disampaikan Pak Mahfud benar, pertama menyampaikan belum menerima serupiah pun dan seluruh pengarah, tokoh-tokoh mereka tidak hanya berapa gaji diterima. Memang tidak. Selama ini kita melakukan kajian melihat beban tugas yang mereka hadapi dalam bentuk badan yang memberi rangkaian mengenai jumlah hak keuangan yang harus dibayar," katanya.

 

Seperti diketahui, Pepres 42/2018 yang diteken Presiden Jokowi mengatur besaran gaji pejabat BPIH. Misalnya, mulai gaji Ketua Dewan Pengarah sebesar Rp. 112.548.000 per bulannya. Kemudian anggota dewan pengarah sebesar Rp. 100.811.000 per bulan. Tercatat anggota Dewan Pengarah yakni Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Try Sutrisno, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

 

Sedangkan Kepala BPIP Yudi Latief mendapatkan gaji sebesar Rp.76.500.000 per bulannya. Sementara Wakil Kepala BPIP Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000. Selain itu, Perpres 42/2018 mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP berhak atas fasilitas yang diterima berupa biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.

 

BPIP merupakan lembaga non struktural baru yang dibentuk berdasarkan Perpres 7/2018. Sedangkan tugas pokoknya membantu Presiden dalam rangka merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Sebelumnya BPIP bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, maka dengan terbitnya Perpres 42/2018 diubah namanya menjadi BPIP, sekaligus fasilitas dan besaran gaji yang diterimanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.