Berlangganan Pro

Utama

Berjumlah 26 Orang, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan ICCA 2024-2028

Berjumlah 26 Orang, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan ICCA 2024-2028

Perlu Kemudahan Investasi untuk Bantu Pemerintah Memitigasi Perubahan Iklim

Perlu Kemudahan Investasi untuk Bantu Pemerintah Memitigasi Perubahan Iklim

Pesan Advokat Senior dalam Rekonsiliasi Tiga Organisasi AAI Bersatu

Pesan Advokat Senior dalam Rekonsiliasi Tiga Organisasi AAI Bersatu

Mahfud MD Sampaikan 3 Isu Strategis Organisasi Advokat

Dewan Kehormatan Profesi Advokat, Kode Etik Advokat, dan reformulasi UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Forum ini diharapkan bisa menonjolkan persamaan dan menjembatani adanya perbedaan demi kemajuan profesi advokat.

Menguji Efektivitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?

Baleg DPR mengakui praktik pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang berlaku belum terlaksana sesuai harapan karena memiliki kelemahan. Salah satunya, tak ada sanksi bagi pemerintah, misalnya, ketika pemerintah tidak menerbitkan aturan turunan yang diamanatkan UU.

Kesaksian Jurnalis Myanmar Mengenai Situasi Mencekam Akibat Kudeta Militer

Penegakan hukum terhadap demonstran dilakukan tanpa prosedur yang seharusnya. Win menyatakan masyarakat diadili tanpa persidangan hingga tidak didampingi pengacara.

Mochamad Januar Rizki

Titik Lemah Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan UU

Karena konstitusi tak mengatur secara jelas soal peran serta masyarakat dalam proses pembentukan UU. Akibatnya, peraturan yang ada tidak bisa menjamin efektivitas hasil peran serta masyarakat dalam proses pembentukan UU yang berkualitas. MK semestinya melengkapi keterbatasan norma konstitusi yang ada dalam hal peran serta masyarakat dalam pembentukan UU.

PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial

Pengenaan royalti untuk penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial sudah berjalan sejak UU Hak Cipta terbit pertama kali tahun 1982. Pasal 3 ayat (2) PP No.56 Tahun 2021 mengatur 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang dikenakan royalti.

Konsep Kemudahan Berusaha untuk UMKM di Rezim UU Cipta Kerja

Salah satunya adalah mengubah proses pendirian PT menjadi PT Perseorangan.

Fitri Novia Heriani

Begini Syarat dan Prosedur Penggunaan TKA Sesuai UU Cipta Kerja

Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dianggap sebagai izin kerja TKA.

Penangkapan Samin Tan dan Surganya Koruptor di Singapura

Masih ada 4 buron lain termasuk Harun Masiku.

PP 35/2021 Dinilai ‘Hidupkan’ Lagi Alasan PHK yang Dibatalkan MK

Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP No.35 Tahun 2021 itu sama seperti bunyi Pasal 158 UU Ketenagakerjaan terkait alasan PHK karena kesalahan berat yang sudah dibatalkan MK. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) 35/2021 ini mengatur 10 bentuk pelanggaran bersifat mendesak sebagai alasan pengusaha melakukan PHK yang diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Cerita Dua Saksi A De Charge Penerima Bansos Covid-19

Keduanya lebih memilih bansos sembako daripada uang tunai.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com