Kamis, 27 April 2017
Dibaca: 175751
Pertanyaan :
Kenaikan Gaji
Berapa persenkah kenaikan gaji yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan yang bekerja selama 40 jam/minggu. Apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Umar Kasim dan pernah dipublikasikan pada Selasa, 05 Oktober 2010.

 

Intisari:

 

 

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai (persentase) kenaikan upah secara eksplisit. Namun, struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Dalam struktur dan skala upah tersebut, tergambar jenjang kenaikan upah standar.

 

Struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan. Struktur dan skala upah ini wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh oleh pengusaha.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kebijakan Upah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) tidak mengatur secara tegas persentase kenaikan gaji atau upah karyawan. UU Ketenagakerjaan hanya mengatur kebijakan upah minimum dan beberapa kebijakan upah lainnya, seperti upah kerja lembur, penyimpangan no work no pay, upah masa cuti, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, fasilitas yang diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala upah, kebijakan upah untuk pesangon serta kebijakan upah untuk pajak penghasilan.[1]

 

Kenaikan upah dan penentuan upah di atas upah minimum merupakan domain para pihak untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB).

 

Struktur dan Skala Upah

Walaupun demikian, dalam rangka kepastian hukum, dan untuk mengurangi jarak serta jenjang upah yang terlalu jauh antara upah tertinggi dan terendah, maka peraturan perundang-undangan memberikan pedoman dan mengamanatkan kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah sebagai salah satu kebijakan pengupahan.[2]

 

Dalam struktur dan skala upah tersebut, tergambar jenjang kenaikan upah standar yang mendasarkan/memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, (kualifikasi) pendidikan dan kompetensi kerja masing-masing pekerja/buruh serta mempertimbangkan kondisi perusahaan.[3]

 

Struktur dan skala upah ini ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan. Struktur dan skala upah ini wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh oleh pengusaha.[4]

 

Penjelasan selengkapnya tentang struktur dan skala upah dapat Anda simak artikel Struktur dan Skala Upah dan Kewajiban Pengusaha Menyusun dan Memberitahukan Struktur dan Skala Upah.

 

Upah Minimum

Terkait dengan kebijakan upah minimum, dalam UU Ketenagakerjaan antara lain disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar (memperjanjikan) upah lebih rendah dari upah minimum.[5]

 

Atas perintah undang-undang, Pemerintah juga menetapkan kebijakan upah minimum yang berdasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.[6]

 

Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (nietig, null and void).[7]

 

Selanjutnya ditegaskan juga bahwa dalam menetapkan (memperjanjikan) upah, dilarang atau tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dan pekerja/buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.[8]

 

Pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[9]

 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan terkait dengan pertanyaan Anda, sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai (persentase) kenaikan upah. Namun, struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[10]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Nomor 100 Organisasi Perburuhan Internasional mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya;

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

5.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

6.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;

 

 

Artikel Sebelum Pemuktahiran yang Dibuat oleh Umar Kasim

 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”) tidak mengatur secara tegas persentase kenaikan gaji atau upah kepada karyawan (pekerja/buruh). Undang-undang hanya mengatur kebijakan upah minimum dan beberapa kebijakan upah lainnya, seperti upah kerja lembur, penyimpangan no work no pay, upah -- masa -- cuti, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, fasilitas yang diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala upah, dan kebijakan upah untuk pesangon serta kebijakan upah untuk pajak penghasilan (lihat pasal 88 ayat [2] dan ayat [3] UU No. 13/2003 jo. pasal 4 PP No. 68/2009).

 

Kenaikan upah dan penentuan upah di atas upah minimum merupakan domain para pihak untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB).

 

Walaupun demikian, dalam rangka kepastian hukum, dan untuk mengurangi gap serta jenjang upah yang terlalu jauh antara upah tertinggi dan terendah, maka peraturan perundang-undangan memberikan pedoman dan mengamanatkan kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah sebagai salah satu kebijakan pengupahan (lihat pasal 92 ayat [1] UU No. 13/2003 jo. pasal 10 ayat [1] Kepmenakertrans No. Kep-49/Men/IV/2004).

 

Dalam struktur dan skala upah tersebut, tergambar jenjang kenaikan upah standar yang mendasarkan/memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, (kualifikasi) pendidikan dan kompetensi kerja masing-masing pekerja/buruh serta mempertimbangkan kondisi perusahaan (lihat pasal 92 ayat [2] UU No. 13/2003 jo. pasal 10 ayat [2] Kepmenakertrans No. Kep-49/Men/IV/2004).

 

Terkait dengan kebijakan upah minimum, dalam undang-undang -- antara lain -- disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar (memperjanjikan) upah lebih rendah dari upah minimum. Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (nietig, null and void) (lihat pasal 91 ayat [2] UU No. 13/2003). Selanjutnya ditegaskan juga bahwa dalam menetapkan (memperjanjikan) upah, dilarang atau tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dan pekerja/buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (lihat pasal 3 PP No. 8 Tahun 1981 jo. pasal 6 UU No. 13/2003 dan UU No. 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100)

 

Demikian juga disebutkan, bahwa ketentuan upah minimum tersebut hanyalah standar upah paling bawah untuk jabatan terendah (dalam struktur organisasi perusahaan) dengan masa kerja 0 (nol) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian, secara a-contrario, upah untuk jenjang jabatan berikutnya ke atas, dan upah untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, tentunya harus di atas standar ketentuan upah minimum secara berjenjang. Sebaliknya, bilamana pengusaha telah memberikan (memperjanjikan) upah yang lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, maka dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut (lihat pasal 90 ayat [1] UU No. 13/2003 dan pasal 14 [lama] ayat [1] dan ayat [2] jo pasal 17 [lama] Permenaker No. Per-01/Men/1999).

 

Atas perintah undang-undang, Pemerintah juga menetapkan kebijakan upah minimum yang – mungkin -- masih didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM) atau – bahkan – pada kebutuhan fisik minimum (KFM), diarahkan kepada pencapaian upah berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pada gilirannya -- secara bertahap -- semua standar upah minimum tersebut ditetapkan sesuai kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan -- tingkat -- produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (lihat pasal 88 ayat [4] jo. pasal 89 ayat [2] UU No. 13/2003 dan pasal 2 ayat [1] Permenakertrans No. Per-17/Men/VIII/2005).

 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan terkait dengan pertanyaan Saudara, sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai (persentase) kenaikan upah. Oleh karena itu, apabila belum disusun struktur dan skala upah, maka (persentase) jenjang upah dan kenaikan upah di atas upah minimum, haruslah disepakati di antara para pihak, baik secara personal maupun secara kolektif. Demikian juga, peninjauan besarnya (kenaikan) upah bagi pekerja/buruh yang telah menerima upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku atau dari standar yang disepakati, dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja (PK) dan/atau peraturan perusahaan (PP)/“kesepakatan kerja bersama” (PKB) (lihat pasal 17 [lama] dan pasal 18 [lama] Permenaker No. Per-01/Men/1999).

 

Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan puas dengan jawaban tersebut.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Nomor 100 Organisasi Perburuhan Internasional mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

5.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-49/Men/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;

6.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;

7.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

8.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

 

 

 



[2] Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Permenaker 1/2017”)

[3] Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 2 ayat (2) s.d. ayat (6) Permenaker 1/2017

[4] Pasal 5 dan Pasal 8 Permenaker 1/2017

[5] Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 88 ayat (4) jo. pasal 89 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 91 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 185 UU Ketenagakerjaan

[10] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 1/2017

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).