Sabtu, 25 Juni 2011
Dibaca: 16168
Pertanyaan :
Apakah Hukum Membolehkan Pernikahan Sementara?
Saya mempunyai permasalahan yang sangat pelik. Saya mempunyai pacar dan sekarang katanya dia hamil oleh saya. Sekiranya benar dia hamil oleh Saya, Saya mau bertanggung jawab. Di lain pihak, pacar saya selalu memfitnah saya selingkuh dan yang lebih parahnya lagi dia sudah berani menghina orang tua dan keluarga saya. Pacar saya minta supaya kita nikah sementara saja setelah anak ini lahir kami berdua akan cerai. Sebenarnya, di dalam benak saya punya prinsip nikah hanya 1 kali dalam seumur hidup. Hingga saat ini, pacar saya selalu menghina bahkan mengancam saya dengan mengadukan ke polisi kalau saya tidak bertanggung jawab. Saya punya prinsip saya siap mati untuk membela :1. Agama saya, 2. Negara, 3. Keluarga dan orang tua saya. Sekarang saya sudah buat draf untuk nikah sementara. Apakah tindakan saya ini melawan hukum atau sudah sesuai dengan jalur hukum? Trim's.
Jawaban :

Pada prinsipnya, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “UUP”).

 

Pernikahan sementara yang diminta oleh pacar Anda lazim juga dikenal dengan kawin kontrak. Pernikahan sementara atau kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perjanjian apapun yang pada intinya memberi batas waktu pada perkawinan Anda dan pasangan Anda adalah tidak dibenarkan secara hukum karena isinya melanggar undang-undang. Karena itu, perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum.

 

Dalam salah satu artikel hukumonline.com berjudul Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita, Hakim Agung Rifyal Ka’bah menyatakan bahwa secara prinsip perkawinan adalah kontrak. Namun, perkawinan bukan kontrak semata. Perkawinan adalah kontrak suci karena berjanji di depan wali, saksi dan juga di depan Allah, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik. Sehingga berdasarkan pendapat Rifyal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan seorang suami menikahi istrinya untuk diceraikan, dan begitu pula sebaliknya.

 

Dalam praktiknya, kawin kontrak biasanya dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana diwajibkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Jika ini yang terjadi maka pihak perempuan (istri) dan anaknya dirugikan karena hak-hak mereka tidak diakui oleh hukum. Seperti misalnya, hak atas nafkah dari suami dan hak mewaris.

 

Jadi, perbuatan kawin sementara yang diminta oleh pacar Anda adalah tidak sesuai dengan hukum dan filosofi tujuan perkawinan itu sendiri. Di sisi lain, terkait kondisi pacar Anda yang hamil, secara hukum dimungkinkan seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan kawin dengan pria yang menghamilinya (lihat Pasal 53 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam/KHI). Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (lihat Pasal 53 ayat [2] KHI). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (lihat Pasal 53 ayat [3] KHI).

 

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami sangat tidak menyarankan Anda dan pacar Anda melakukan kawin sementara. Sehingga, jalan terbaik jika perkawinan hendak dilakukan adalah perkawinan tersebut tidak bersifat sementara. Mengenai masalah antara Anda dan pacar Anda, menurut hemat kami, dapat diselesaikan secara baik-baik dengan semangat kekeluargaan. Anda juga dapat menjelaskan kepada pacar Anda bahwa pihak perempuanlah yang akan dirugikan jika dilakukan kawin sementara.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.      Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.