Kamis, 30 Maret 2017
Dibaca: 158534
Pertanyaan :
Aturan Kenaikan Upah Secara Berkala
Mohon pencerahan, PT A dalam penggajian menerapkan upah terbagi dalam gaji pokok dan tunjangan tetap dan tidak tetap. (i) Gaji pokok setiap tahun naik dengan prosentase tertentu. (ii) Sebagian tunjangan tetap naik dengan SK Direksi tersendiri tetapi tidak naik setiap tahun, sebagian lagi naik menyesuaikan dengan gaji pokok yang naik. (iii) Tunjangan tidak tetap tidak tiap tahun naik. Menurut Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan disebutkan tentang peninjauan upah secara berkala. Bagaimanakah sebenarnya penerapan dari peninjauan upah berkala ini? Apakah latar belakang di atas dapat dianggap sudah memenuhi kenaikan berkala? Terima kasih.  
Jawaban :

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bagaimana Aturan Mengenai Kenaikan Upah Secara Berkala? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pernah dipublikasikan pada Jumat, 22 Juli 2011.

 

Intisari:

 

 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

 

Pada praktiknya, pengusaha akan meninjau upah pekerjanya secara berkala (biasanya per tahun) dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Serta peninjauan upah ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan. Yang mana peninjauan upah ini juga disesuaikan dengan struktur dan skala upah yang berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

 

Yang perlu Anda perhatikan adalah struktur dan skala upah yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dan skala upah yang diberikan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[1]

 

Namun, dalam menetapkan besarnya upah yang berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat.[2]

 

Mengenai penerapan peninjauan upah secara berkala, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

 

Peninjauan Upah Secara Berkala

Peninjauan upah secara berkala dilakukan oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan upah ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan.[3]

 

Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur soal (berapa) persentase penyesuaian/kenaikan upah secara berkala. Namun, peraturan perundang-undangan telah memberikan pedoman dan mengamanatkan kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah sebagai salah satu kebijakan pengupahan, yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Permenaker 1/2017")

 

Struktur dan Skala Upah

Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.[4] Sedangkan golongan jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan.[5]

 

Dalam struktur dan skala upah tersebut, tergambar jenjang kenaikan upah standar yang mendasarkan/memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi masing-masing pekerja/buruh serta mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan produktivitas.[6]

 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenaker 7/2013”) juga mengatur bahwa besaran kenaikan upah di perusahaan yang Upah Minimumnya telah mencapai Kebutuhan Hidup Layak atau lebih, ditetapkan secara bipartit di perusahaan masing-masing.[7]

 

Jadi, pada praktiknya, pengusaha akan meninjau upah pekerjanya (upah termasuk tunjangan sebagaimana disebutkan di atas) secara berkala (biasanya per tahun) dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Serta peninjauan upah ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan. Yang mana peninjauan upah ini juga disesuaikan dengan struktur dan skala upah yang berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

 

Kemudian, mengenai hal-hal yang Anda sebutkan, kami tidak dapat memastikan apakah peninjauan upah berkala di perusahaan tempat Anda bekerja telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan sendiri tidak memberikan persentase kenaikan upah melainkan mengatur mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan terkait peninjauan upah.

 

Yang perlu Anda perhatikan adalah struktur dan skala upah yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan skala upah yang diberikan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[8]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

 



[1] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 90 jo. Pasal 89 UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya

[5] Pasal 1 angka 4 Permenaker 1/2017

[6] Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 2 ayat (1) Permenaker 1/2017

[7] Pasal 19 Permenaker 7/2013

[8] Pasal 91 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.