Kamis, 18 Oktober 2012
Dibaca: 12486
Pertanyaan :
Bolehkah Penerima Kuasa Membeli Benda yang Dikuasakan untuk Dijual?
Bolehkah seseorang memberikan kuasa untuk menjual kepada siapapun, termasuk kepada si penerima kuasa? Trims.
Jawaban :

Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang surat kuasa. Surat kuasa ada 2 macam:

1.    Surat Kuasa Khusus (Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - “KUHPer”), yaitu surat kuasa mengenai satu atau lebih kepentingan tertentu; dan

2.    Surat Kuasa Umum (Pasal 1796 KUHPer), yaitu surat kuasa meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa, tetapi hanya meliputi tindakan-tindakan pengurusan. Sedangkan untuk melakukan tindakan pemilikan seperti memindahtangankan benda-benda, membebankan benda-benda tersebut sebagai jaminan, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

 

Oleh karena itu, surat kuasa yang harus digunakan untuk jual beli adalah surat kuasa khusus. Dalam hal ini, Anda tidak menyebutkan benda yang akan diperjualbelikan, namun jika bendanya berupa tanah, maka surat kuasa khusus tersebut tidak boleh berupa surat kuasa mutlak. Larangan surat kuasa mutlak ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

 

Mengenai penjualan yang dilakukan oleh si penerima kuasa yang mana pembelinya adalah si penerima kuasa itu sendiri, hal tersebut juga tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 1470 KUHPer, yang menyatakan:

 

Begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara: para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual;…..”

 

Oleh karena itu, apabila penjualan tersebut dilakukan di bawah tangan (tidak melalui lelang), maka si penerima kuasa tidak diperbolehkan menjual benda tersebut kepada dirinya sendiri.

 

Sebagai referensi, Anda dapat juga membaca artikel-artikel terkait berikut ini:

1.    Surat Kuasa Mutlak;

2.    Jual Beli Tanah Pura-Pura;

3.    Kuasa Umum atau Kuasa Khusus?;

4.    Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus;

5.    Bagaimana Menjual Tanah Jika Pemiliknya Sudah Pikun?;

6.    Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak;

7.    Surat Kuasa Penjualan;

8.    Jangka Waktu Berlakunya Surat Kuasa Menjual

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3.    Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.