Rabu, 23 Januari 2013
Dibaca: 24298
Pertanyaan :
Penggunaan Nama Notaris/PPAT untuk Nama Badan Usaha
Apakah seorang notaris atau PPAT bisa membangun usaha menggunakan namanya?
Jawaban :

Kami asumsikan frasa “membangun usaha” yang Saudara maksud adalah mendirikan badan usaha.

 

Pada dasarnya, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) adalah dua jabatan atau profesi yang berbeda dan kewenangannya juga berbeda. Walaupun, dalam keseharian kita banyak temui notaris yang juga merangkap sebagai PPAT (simak artikel Rangkap Jabatan Profesi Hukum).

 

Notaris diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), sedangkan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 37/1998”). Untuk menjawab pertanyaan Saudara, kami akan jelaskan mengenai aspek penggunaan nama dan aspek mendirikan badan usaha.

 

1.    Penggunaan Nama

1.1.        Notaris

Penggunaan nama Notaris diatur dalam Kode Etik Notaris (“KEN”). Notaris dilarang mempublikasi atau mempromosikan dirinya dengan mencantumkan nama dan jabatannya dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, atau kegiatan promosi (Pasal 4 angka 3 KEN). Akan tetapi, bila ucapan selamat, berduka cita, atau terima kasih hanya memuat namanya saja tanpa jabatan Notaris, hal tersebut diperbolehkan (Pasal 5 KEN). Mengenai penggunaan nama Notaris untuk dijadikan nama badan usaha, tidak ada larangan.

1.2.        PPAT

Penggunaan nama PPAT diatur dalam Pasal 4 huruf d Kode Etik PPAT yang intinya melarang PPAT untuk mengiklankan diri melalui publikasi termasuk mengirim karangan bunga, akan tetapi tidak ada larangan untuk menggunakan nama PPAT sebagai nama suatu badan usaha.

 

Jadi, KEN dan Kode Etik PPAT tidak diatur larangan penggunaan nama Notaris atau PPAT sebagai nama badan usaha.

 

Selain ketentuan KEN dan Kode Etik PPAT, di dalam peraturan perundangan-undangan mengenai badan usaha antara lain:

a.    UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b.    PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

c.    UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

d.    PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

e.    UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,

juga tidak diatur ketentuan yang melarang menggunakan nama seseorang sebagai nama PT, Yayasan, atau Koperasi, kecuali jika nama tersebut sudah dipakai sebelumnya.

 

Pada sisi lain, penggunaan nama orang sebagai nama Firma atau nama CV juga tidak ada larangan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”). Akan tetapi, jika Notaris atau PPAT merupakan sekutu komanditer/sekutu pasif maka namanya tidak boleh dipakai sebagai nama CV (Pasal 20 KUHD).

 

2.    Mendirikan badan usaha

2.1.        Notaris

Terhadap Notaris memang terdapat beberapa larangan sebagaimana diatur Pasal 17 UUJN:

a.    menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b.    meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c.    merangkap sebagai pegawai negeri;

d.    merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e.    merangkap jabatan sebagai advokat;

f.     merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g.    merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;

h.    menjadi Notaris Pengganti; atau

i.      melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

 

Walaupun Pasal 17 huruf f UUJN melarang Notaris menjadi pemimpin atau pegawai suatu badan usaha swasta, tetapi tidak melarang Notaris untuk menjadi pemegang saham atau pengawas.

 

Akan tetapi, perlu diingat dalam pembuatan akta pendirian badan usaha milik Notaris, bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa (Pasal 52 ayat [1] UUJN).

 

2.2.        PPAT

 

Di sisi lain, mengenai PPAT, di dalam ketentuan PP 37/1998 maupun dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 juga tidak ada larangan PPAT untuk dapat mendirikan badan usaha.

 

Jadi, ketentuan KEN dan Kode Etik PPAT, tidak ada larangan penggunaan nama Notaris atau PPAT sebagai nama badan usaha. Peraturan mengenai PT, Yayasan, Koperasi, Firma, dan CV juga tidak ada larangan penggunaan nama orang sebagai nama badan usaha. Notaris dan PPAT juga tidak dilarang mendirikan badan usaha, namun khusus bagi Notaris ia tidak dapat membuat akta pendirian badan usaha untuk diri sendiri.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

3.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

4.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

5.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

 
 
 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.