Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

<p>Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (&ldquo;PNS&rdquo;) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan <strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia">UU Kejaksaan</a> sebagaimana telah diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d661bbd6c96/undang-undang-nomor-11-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=undang%20undang%2011%202021&amp;rs=1847&amp;re=2022">UU 11/2021</a>.</strong></p>

<p>Salah satu syarat untuk menjadi jaksa adalah berijazah <strong>paling rendah sarjana hukum</strong> pada saat masuk Kejaksaan. Selain itu, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus jaksa.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut Pasal 30 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</a> wewenang dan tugas Jaksa, di antaranya adalah:</p>

<p style="margin-left:40px; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan <u>untuk dan atas nama negara atau pemerintah</u>.</em></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Setelah mengetahui apa itu tugas Jaksa, perlu Anda pahami sebutan Jaksa Pengacara Negara (&ldquo;JPN&rdquo;) dalam perkara perdata atau tata usaha negara ternyata dapat dilihat secara rinci dalam huruf C Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab1e07e8bc7a/nprt/lt51cad7dc5034d/peraturan-jaksa-agung-nomor-per-018-a-ja-07-2014-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara</a> yang menjelaskan mengenai 5 tugas jaksa atau dalam hal ini JPN, yaitu:</p>

<ol>
	<li style="text-align:justify">Bantuan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Pertimbangan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Pelayanan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Penegakan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Tindakan Hukum</li>
</ol>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara hukum, advokat tunduk pada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5755/kode-etik-advokat-indonesia?page=all" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kode Etik Advokat Indonesia</a>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ketentuan tersebut harus dipatuhi. Sebab, apabila advokat melanggar kode etik advokat, ia dapat dikenai tindakan, berupa:</p>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>Teguran lisan;</li>
	<li>Teguran tertulis;</li>
	<li>Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan;</li>
	<li>Pemberhentian tetap dari profesinya.</li>
</ol>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penindakan sanksi di atas dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Bagaimana cara melaporkan advokat yang melanggar kode etik advokat?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik

PBH Peradi

<p><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a168818466/peraturan-pemerintah-nomor-49-tahun-2018">Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</a>, maupun <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5755/kode-etik-advokat-indonesia/">Kode Etik Advokat Indonesia</a><strong>tidak mengatur secara tegas</strong> larangan bagi advokat untuk melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau yang dikenal sebagai pegawai honorer.</p>

<p>Berdasarkan syarat-syarat untuk melamar sebagai PPPK dan kewajiban advokat yang termuat dalam ketiga ketentuan di atas, secara <em>a contrario</em> dapat disimpulkan bahwa <strong>a</strong><strong>dvokat dapat melamar sebagai PPPK</strong> dengan tetap memperhatikan sejumlah ketentuan.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak pada ulasan di bawah ini.</p>

Bolehkah Advokat Menjadi Pegawai Honorer?

<p>Sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> dan perubahannya, syarat menjadi notaris di antaranya adalah berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.</p>

<p>Menjawab pertanyaan Anda terkait bisa atau tidaknya sarjana syariah menjadi notaris, sebenarnya sejumlah gelar dari bidang studi syariah terkait hukum kini telah diseragamkan dengan gelar sarjana hukum. Dengan demikian, seorang sarjana syariah pada dasarnya dapat menjadi notaris, sepanjang memenuhi syarat lainnya.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Syarat Menjadi Notaris Paling Lengkap, Cek di Sini!

<p>Pada dasarnya, untuk mendirikan sebuah kantor konsultan hukum wajib memiliki izin advokat karena jasa tersebut diberikan oleh seorang advokat menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</a>.</p>

<p>Kemudian, bentuk kantor advokat sesungguhnya tidak dibatasi pada bentuk badan usaha tertentu, namun pada umumnya berbentuk usaha perseorangan, firma, atau persekutuan perdata.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Mau Dirikan Kantor Advokat? Ini Pilihan Badan Usahanya

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, termasuk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (&ldquo;LBH&rdquo;), secara cuma-cuma atau tidak berbayar kepada penerima bantuan hukum atau klien yang tidak mampu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, advokat LBH <strong>dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum</strong> dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lalu, apa sanksinya jika larangan tersebut dilanggar?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Sanksi Bagi Advokat LBH yang Meminta Bayaran

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Salah satu kewenangan notaris adalah pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Kewenangan notaris ini telah tercantum secara tegas dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> dan perubahannya. Dalam praktik, kewenangan ini dikenal juga dengan istilah legalisir dokumen.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Dasar Kewenangan Notaris untuk Legalisir Dokumen

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hakim wajib<strong> berperilaku adil </strong>serta tidak melakukan perbuatan atau perkataan yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak. Adapun untuk pengawasan hakim secara internal dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial (&ldquo;KY&rdquo;).</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam rangka pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, <strong>KY menerima laporan masyarakat</strong> <strong>dan/atau</strong> <strong>informasi</strong> <strong>dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim</strong>.<strong> </strong>Bagaimana cara melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Cara Melaporkan Hakim yang Langgar Kode Etik

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada dasarnya advokat memiliki hak imunitas yaitu <strong><u>tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana</u></strong> dalam menjalankan tugas profesinya <strong>dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan luar sidang pengadilan</strong>.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Tapi hak imunitas itu gugur dengan sendirinya apabila advokat memiliki niat jahat <em>(mens rea) </em>dan melakukan perbuatan pidana atau perdata yang merugikan.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Dalam hal ini, <strong>benar</strong> bahwa advokat bisa dikenai sanksi pelanggaran berupa <strong>pemberhentian secara tetap dari profesinya</strong> jika dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun/lebih<span style="color:black"> atau </span>melanggar kode etik profesi advokat.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Profesi Hukum