Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Sebelumnya patut dipahami dulu tugas panitera adalah membantu pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsinya. Jadi, pertanggungjawaban panitera adalah kepada pimpinan pengadilan.

Lalu, menyambung pertanyaan Anda, berapa sih besaran gaji dan tunjangan panitera?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Tentu saja berbeda. Dalam perkara pidana, tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, peran jaksa adalah sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana

Meskipun peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pemberian legal opinion oleh kejaksaan (jaksa), namun hal tersebut dimungkinkan dilakukan oleh jaksa sebagai bentuk dari pelayanan hukum kepada masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=PP_2_2003">Peraturan Disiplin Kepolisian</a>, di mana aparat kepolisian salah satunya dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.

Sehingga, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang pun untuk melindunginya dari tagihan utang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Sepanjang penelusuran kami, sebenarnya tidak ada ketentuan hukum yang melarang adanya hubungan keluarga antara kuasa hukum (advokat) penggugat dan kuasa hukum tergugat.

Namun demikian, jika penggugat atau tergugat menemukan suatu indikasi pemufakatan dan/atau kesepakatan antara kedua advokat yang berpotensi merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana advokat menjadi anggota.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Advokat Punya Hubungan Keluarga dengan Advokat Lawan, Bolehkah?

Perbedaan antara advokat dengan Lembaga Bantuan Hukum (&ldquo;LBH&rdquo;) adalah sebagai berikut:

<ol>
	<li>LBH merupakan salah satu pemberi bantuan hukum berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed719a7bf5cb/undangundang-nomor-16-tahun-2011">UU 16/2011</a>, sedangkan advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003">UU Advokat</a>. Jika LBH merupakan sebuah organisasi, advokat merupakan seorang individu;</li>
	<li>LBH dapat melakukan rekrutmen advokat, namun tidak semua advokat merupakan anggota LBH; dan</li>
	<li>Advokat dapat menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya. Hal ini berbeda dengan LBH yang diwajibkan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dan ada sanksi pidana bagi LBH yang menerima dan/atau meminta bayaran.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tugas dan Pelaksanaan LBH serta Bedanya dengan Advokat

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Salah satu karakteristik dari bank syariah adalah keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan-persyaratan khusus untuk menjadi anggota DPS pada bank syariah, yaitu persyaratan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak pemberi rekomendasi dan persyaratan dari pihak bank syariah yang meliputi integritas, kompetensi dan reputasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Menjadi DPS di Bank Syariah

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document">UU Advokat</a>.

Sebelum UU Advokat diundangkan, advokat dan pengacara praktik memiliki lingkup wilayah kerja yang berbeda. Dalam hal ini, advokat memiliki izin praktik di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan wilayah kerja pengacara praktik terbatas pada lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktik beracara yang dimilikinya.

Setelah UU Advokat diundangkan, istilah pengacara praktik tidak lagi dikenal dan pengacara praktik yang telah diangkat pada saat UU Advokat berlaku dinyatakan sebagai advokat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pengertian Advokat dan Perbedaannya dengan Pengacara

Penting untuk diketahui bahwa lembaga hukum di Indonesia tidak sebatas pada Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebuah organisasi atau lembaga dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses peradilan, melainkan juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Penjelasan selengkapnya dapat baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (&ldquo;PNS&rdquo;) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia">UU Kejaksaan</a> sebagaimana telah diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d661bbd6c96/undang-undang-nomor-11-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=undang%20undang%2011%202021&amp;rs=1847&amp;re=2022">UU 11/2021</a>.

Salah satu syarat untuk menjadi jaksa adalah berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan. Selain itu, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus jaksa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Profesi Hukum