Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi dengan prinsip saling menghormati, menghargai, dan mempercayai. Hal tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak diperkenankan berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.

Oleh karenanya, bagaimana jika advokat berbuat pencemaran nama baik pada teman sejawatnya sesama advokat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya

Panitera adalah salah satu aparatur dalam sistem penyelenggaraan tugas peradilan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memiliki peran dalam penanganan dan penyelesaian perkara. Lantas, bagaimana cara menjadi panitera? Apakah ada perbedaan syarat menjadi panitera di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Agama?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Simak! Ini Cara Menjadi Panitera

Keseluruhan tingkatan pangkat polisi di Indonesia berjumlah 22 pangkat polisi. Namun, secara ringkas, pangkat polisi terdiri dari pangkat Perwira, pangkat Bintara, dan pangkat Tamtama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Syarat menjadi advokat magang di kantor advokat adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara dan lulusan pendidikan tinggi hukum. Lalu, apakah lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) termasuk syarat untuk menjalani magang advokat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Syarat Menjadi Advokat Magang Harus Lulus PKPA?

Setidaknya terdapat 4 syarat yang harus dimiliki untuk menjadi hakim konstitusi yang terdiri dari syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. Keempat syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif.

Kemudian, siapa yang mengajukan 9 anggota hakim konstitusi? Terdapat 3 pihak yang berwenang mengajukan anggota hakim konstitusi. Siapa saja pihak yang dimaksud dan berapa tahun masa jabatan hakim konstitusi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Begini Syaratnya

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Advokat atau pengacara yang menghilangkan bukti invoice dan bukti kepemilikan sertifikat deposito milik klien, secara hukum dapat dituntut di mata hukum, sebab perbuatannya telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kode etik, serta juga telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien

Mendapatkan gaji adalah hak setiap advokat atau pengacara. Besarnya gaji pengacara atas jasanya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun ada sejumlah faktor penentu besaran gaji advokat atau pengacara tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Gaji Pengacara dan Acuan Menentukan Nominalnya

Hingga saat ini, ketidaktepatan waktu berlangsungnya sidang masih menjadi permasalahan dalam proses peradilan di Indonesia. Pada kenyataannya, jadwal sidang yang tidak selalu tepat waktu dikarenakan oleh beberapa hal antara lain, ketidakhadiran saksi, penasihat hukum, penuntut umum, bahkan hakim. Namun, apakah terdapat aturan tentang kewajiban untuk menghadiri sidang secara tepat waktu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hakim Tak Tepat Waktu Hadiri Sidang, Bagaimana Hukumnya?

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Advokat dalam menjalankan profesinya terikat pada kode etik advokat. Di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=1?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=Kode_Etik_Advokat">Kode Etik Advokat Indonesia</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_18_2003">UU Advokat</a> honorarium advokat ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan klien. Adapun, dalam menjalankan profesinya, advokat tidak hanya bertujuan memperoleh imbalan materi namun lebih mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam hal advokat menelantarkan klien, maka atas laporan klien kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, advokat dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Profesi Hukum