Rabu, 10 Januari 2018
Dibaca: -
Pertanyaan :
Pengaturan Mengenai Gaji Ke-14
Saya adalah seorang karyawan perusahaan asing. Di tempat saya bekerja mempunyai kebiasaan memberikan uang tambahan sebesar satu kali gaji setiap tanggal 25 Desember dan sudah berlangsung dari awal berdiri sampai sekarang dan perusahaan mengambil istilah gaji ke-14, tapi gaji ke-14 ini belum dimasukan di PKB kami. Yang saya tanyakan adalah; - apakah ada dasar hukum tentang kebiasaan perusahaan memberikan gaji ke-14 itu? - secara hukum boleh atau tidak jika gaji ke-14 tersebut diberikan kurang dari satu kali gaji seperti biasanya? - sampai saat ini perusahaan masih menolak untuk dimasukan dalam PKB dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat. Demikian pertanyan saya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 29 Januari 2013.

 

Intisari:

 

 

Pada dasarnya, dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksananya, tidak ada ketentuan mengenai gaji ke-14. Biasanya sebutan gaji ke-14 digunakan untuk sebutan bonus tahunan yang diberikan perusahaan kepada karyawan pada akhir tahun atau untuk tunjangan hari raya (“THR”).

 

Apabila yang dimaksud dengan gaji ke-14 itu adalah bonus tahunan, maka hal tersebut memang bukanlah hal yang wajib untuk diberikan oleh pengusaha kepada buruh atau pekerjanya. Ada atau tidak adanya bonus serta berapa besarnya bergantung pada perjanjian antara pengusaha dan buruh, sehingga diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau memperjanjikan mengenai gaji ke-14 tersebut. Apabila perusahaan sebelumnya memang tidak memperjanjikan “gaji ke-14” (yang merupakan bonus) serta besarnya “gaji ke-14” tersebut, maka tidak menjadi masalah apabila perusahaan memberikan “gaji ke-14” tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan seperti biasanya yang diterima oleh para pekerja.

 

Jika yang dimaksud dengan “gaji ke-14” itu adalah THR, maka perusahaan wajib memberikan THR, walaupun tidak diperjanjikan, karena mengenai THR ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan besaran sebagai berikut:

a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

 

masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan disimak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Gaji Ke-14

Ketentuan yang ada adalah mengenai penghasilan atau tunjangan kinerja ke-13 bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan, Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-Struktural (LNS) yang terdapat dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan; dan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.

 

Akan tetapi, karena Anda bekerja pada perusahaan asing, berarti Anda tidak termasuk dalam ketentuan di atas. Bagi karyawan perusahaan swasta, ketentuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

 

Pada dasarnya, dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksananya, tidak ada ketentuan mengenai gaji ke-14. Biasanya sebutan gaji ke-14 digunakan untuk sebutan bonus tahunan yang diberikan perusahaan kepada karyawan pada akhir tahun atau untuk tunjangan hari raya (“THR”).

 

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, yang wajib untuk diberikan oleh pengusaha kepada buruh atau pekerja adalah upah dan THR sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan (mengenai upah) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) (mengenai THR).

 

Upah, THR, dan Bonus

Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.[1] Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk:[2]

a. Upah; dan

b. pendapatan non Upah.

 

Upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[3]

 

Upah terdiri atas komponen:[4]

a. Upah tanpa tunjangan;

b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

 

Yang dimaksud dengan upah tanpa tunjangan, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap adalah sebagai berikut:

· "Upah tanpa tunjangan" adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pekerja/Buruh secara tetap (clean wages). Besaran upah tersebut utuh digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal yang terkait dengan upah, seperti tunjangan hari raya keagamaan, upah lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan lain-lain.[5]

· “Upah pokok” adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.[6]

· "Tunjangan tetap" adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[7]

· "Tunjangan tidak tetap" adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.[8]

 

Sedangkan THR dan bonus termasuk ke dalam pendapatan non upah.[9] Berbeda dari THR yang wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh[10], bonus bukan merupakan suatu kewajiban.

 

Bonus dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan. Penetapan perolehan bonus untuk masing-masing Pekerja/Buruh diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.[11]

 

Konsekuensi Gaji ke-14 Dalam Bentuk Bonus dan THR

Apabila yang dimaksud dengan gaji ke-14 itu adalah bonus tahunan, maka hal tersebut memang bukanlah hal yang wajib untuk diberikan oleh pengusaha kepada buruh atau pekerjanya. Ada atau tidak adanya bonus serta berapa besarnya bergantung pada perjanjian antara pengusaha dan buruh, sehingga diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau memperjanjikan mengenai gaji ke-14 tersebut. Apabila perusahaan sebelumnya memang tidak memperjanjikan “gaji ke-14” (yang merupakan bonus) serta besarnya “gaji ke-14” tersebut, maka tidak menjadi masalah apabila perusahaan memberikan “gaji ke-14” tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan yang diterima oleh para pekerja. Akan tetapi, apabila perusahaan dan pekerja telah memperjanjikan akan adanya “gaji ke-14” berikut besarnya “gaji ke-14” tersebut, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

 

Jika yang dimaksud dengan “gaji ke-14” itu adalah THR, maka perusahaan wajib memberikan THR, walaupun tidak diperjanjikan, karena mengenai THR ini telah diatur dalam Permenaker 6/2016. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016, ketentuan besarnya THR adalah sebagai berikut:

a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

 

masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

 

Dalam hal yang dimaksud dengan “gaji ke-14” tersebut adalah THR, jika perusahaan tidak memberikan “gaji ke-14” yang merupakan THR tersebut atau memberikan akan tetapi jumlahnya kurang dari satu kali gaji bulanan, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif.[12] Sanksi administratif tersebut berupa:[13]

a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan

d. pembekuan kegiatan usaha.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

 

 

 

[1] Pasal 4 ayat (1) PP Pengupahan

[2] Pasal 4 ayat (2) PP Pengupahan

[3] Pasal 1 angka 1 PP Pengupahan

[4] Pasal 5 ayat (1) PP Pengupahan

[5] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a PP Pengupahan

[6] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[7] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[8] Penjelasan Pasal 5 ayat (3) PP Pengupahan

[9] Pasal 6 PP Pengupahan

[10] Pasal 7 ayat (1) PP Pengupahan

[11] Pasal 8 PP Pengupahan

[12] Pasal 11 ayat (1) PP Pengupahan

[13] Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf a PP Pengupahan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.