Senin, 12 October 2015
Dibaca: 7718
Pertanyaan :
Hak Asasi Manusia dalam UU Otonomi Khusus Papua
Di dalam UU Otsus Papua, HAM diatur dalam pasal dan bab berapa?
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Intisari:

 

 

Hak Asasi Manusia (“HAM”) diatur khusus dalam Bab XII tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yakni dalam Pasal 45 s.d 47 UU Otsus Papua.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (“UU Otsus Papua”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 (“Perppu 1/2008”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

 

Hak Asasi Manusia (“HAM”) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 huruf n Perppu 1/2008.

 

Penjelasan lebih lanjut soal otonomi khusus papua dapat Anda simak dalam artikel Masalah Otonomi Khusus Papua.

 

HAM merupakan isu penting sebagai salah satu dasar diterbitkannya UU Otsus Papua, yakni terlihat dalam penjelasan umum UU Otsus Papua yang antara lain mengatakan bahwa Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

 

Di samping itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap HAM di Provinsi Papua dan lahirnya kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan HAM penduduk asli Papua juga menjadi konsiderans lahirnya UU Otsus Papua.

 

Dalam UU Otsus Papua, HAM diatur khusus dalam Bab XII tentang Hak Asasi Manusia dari Pasal 45 s.d. Pasal 47 UU Otsus Papua:

 

Pasal 45

(1)  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.

(2)  Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 46

(1)  Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2)  Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.    melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b.    merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

(3)  Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

 

Pasal 47

Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).