Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pecandu/korban penyalahguna narkotika memang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun pelaksanaan rehabilitasi tersebut hanya dapat dilakukan di tempat tertentu yang telah mendapat izin, dan dilaksanakan dengan berpedoman pada <a href="https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-the-treatment-of-drug-use-disorders">International Standards for the Treatment of Drug Use Disorder</a> dan <a href="http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/12619">SNI 8807:2019</a>.

 
Selain itu, jika pelaku terbukti melakukan pengurungan, penganiayaan, tidak memberikan upah dan upah lembur, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">KUHP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau dimuat baru dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/node/10/undang-undang-nomor-11-tahun-2020">UU Cipta Kerja</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbudakan Berkedok Rehabilitasi Narkotika dalam Kerangkeng, Ini Hukumnya!

Definisi extraordinary crime memang tidak didasarkan pada aturan hukum atau standar yang pasti. Walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi extraordinary crime, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematik serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik tersebut dapat digolongkan kejahatan luar biasa.

Kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime di Indonesia antara lain kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, korupsi, terorisme, dan yang masih jadi perdebatan di antara pakar hukum adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Hal ini telah dijamin oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a>. Bahkan, hak ini termasuk sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun hak asasi ini bukan berarti tanpa pembatasan, karena setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.

Kemudian, menjawab pertanyaan Anda terkait siapa yang berwenang menyimpulkan suatu ajaran agama itu sesat/terlarang, ini telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26390/node/20">Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama</a>. Yang berwenang adalah Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari&nbsp;Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kebebasan Memeluk Agama atau Kepercayaan Adalah Hak Setiap Warga Negara

Menurut <a href="https://mui.or.id/produk/fatwa/843/hukum-pelarangan-khitan-terhadap-perempuan/">Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 7 Mei 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan</a>, khitan perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt532fdd979be2e/node/lt50ed170e2a71c/peraturan-menteri-kesehatan-no-6-tahun-2014-pencabutan-peraturan-menteri-kesehatan-nomor-1636_menkes_per_xii_2010-tentangsunat-perempuan">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan</a>, yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan khitan perempuan tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan serta dengan tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan.

Pemerintah lalu memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara&rsquo;k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan, namun sepanjang penelusuran kami, hingga saat ini belum terdapat pedoman yang dimaksud.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Khitan Perempuan di Indonesia

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6176a75082b47/peraturan-menteri-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-nomor-30-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan&nbsp; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi</a>&nbsp;(&ldquo;Permendikbudristek 30/2021&rdquo;).

Apa saja perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Lalu, bagaimana prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut peraturan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Bentuk Pelindungan Bagi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Kampus

PERSADA UB

Hak setiap orang untuk menyatakan pendapat telah dijamin dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a> dan kemudian diuraikan secara rinci dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998/document" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum</a>, salah satunya untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah.

Maka dari itu, perlindungan atas pemenuhan hak tersebut sudah jelas merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Dari kasus yang Anda ceritakan tersebut jelas terlihat bahwa kegiatan penangkapan tersebut telah mencederai hak masyarakat untuk menyatakan pendapatnya kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Penangkapan karena Bentangkan Poster Kritikan Saat Kunjungan Presiden

Mengenai ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28539/node/1011/uu-no-40-tahun-2008-penghapusan-diskriminasi-ras-dan-etnis" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</a>, menurut hemat kami dalam hal ini tidaklah relevan. Namun demikian, kronologi yang Anda ceritakan ini lebih erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (&ldquo;HAM&rdquo;).

Sebab pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Lalu, apakah persyaratan masuk ke pusat perbelanjaan selama pandemi COVID-19 ini merupakan bentuk pelanggaran HAM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Masuk Mal Wajib Skrining, Termasuk Pelanggaran HAM?

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Persyaratan dan pemilihan ketua Rukun Warga (&ldquo;RW&rdquo;) diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Di sisi lain, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</a> (&ldquo;UU HAM&rdquo;) disebutkan setiap orang berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Lalu, bagaimana jika warga menyepakati mengusir calon ketua RW dan keluarganya yang melakukan money politic sebagai bentuk sanksi sosial, apakah sanksi semacam ini melanggar HAM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Usir Seseorang karena Lakukan Money Politic, Begini Perspektif HAM

Memang benar, untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, narapidana Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;) wajib melampirkan, di antaranya, surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat/pejabat yang ditunjuk. Sehingga, jika tidak memperoleh surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat/pejabat yang ditunjuk, narapidana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, meskipun sudah mendapat surat jaminan dari penjamin WNA.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Pembebasan Bersyarat dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 bagi Napi WNA

Dalam vaksinasi, bisa saja terjadi Kejadian Ikutan Pasca (&ldquo;KIP&rdquo;) Vaksinasi COVID-19, yakni kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi COVID-19.

Dalam hal masyarakat mengalami KIP vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan, masyarakat berhak menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Jika mengalami cacat atau kematian, masyarakat berhak menerima kompensasi berupa santunan cacat atau santunan kematian. Bagaimana ketentuannya dan cara klaimnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hak Asasi Manusia