Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

In a Rule of Law, the protection of Human Rights is a necessity. According to experts, a Rule of Law is a country whose actions of authorities are limited by law. The relationship between human rights and the Rule of Law cannot only be seen in a formal manner, but also in a material manner. Thus, what is the meaning of a relationship between human rights and the Rule of Law?

Please read the review below for a further explanation.

Relationship between Human Rights and the Rule of Law

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_26_2000">UU Pengadilan HAM</a>.

Sementara itu, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang mana merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Tugas dan kewenangan dari pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat.

Lalu, bagaimana perbedaan antara pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM? Kemudian, bagaimana mekanisme peradilannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Is the Right to Privacy a Human Right?

Mengakses alat elektronik orang lain dan menyebarkan informasi yang tersimpan di dalamnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi yang ada ancaman pidananya. Namun demikian, hukum pidana sejatinya merupakan&nbsp;pilihan terakhir (ultimum remedium)&nbsp;yang dapat Anda tempuh dalam menyelesaikan permasalahan.

Tapi, bagaimana jika itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Orang Tua Langgar Privasi Anak

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Sebagai contoh, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fea7ded24/peraturan-gubernur-dki-jakarta-nomor-22-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pergub_dki_22_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Pergub DKI Jakarta 22/2022</a> pada dasarnya, pengurus RT dilarang melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan pengurus RT.

Diskriminasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh ketua RT merupakan tindakan tercela dan tidak terpuji. Akibatnya, ketua RT yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.

Lantas, apakah ketua RT dapat dilaporkan secara pidana jika melakukan diskriminasi terhadap warganya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
</div>

Ketua RT Diskriminasi Warga, Ini Jerat Hukumnya

Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pemrosesan data pribadi adalah diperlukannya persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini secara tegas dituangkan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad2315ee51a/nprt/lt50f64aea0fb9f/peraturan-pemerintah-nomor-71-tahun-2019?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=PP_71_2019" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">PP PSTE</a> maupun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a> yang baru-baru ini disahkan. Bagaimana bunyi pasal yang bersangkutan selengkapnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewajiban Jasa Ekspedisi dalam Pelindungan Data Pribadi

Indonesia telah memiliki <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi </a>(UU PDP) tersendiri. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Lantas adakah aturan yang mendasari pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat? Kemudian bagaimana penanganan apabila terjadi kebocoran data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi

Hak Asasi Manusia (&ldquo;HAM&rdquo;) pada prinsipnya adalah hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Lantas, apa yang dimaksud dengan hak yang melekat, kodrati, dan universal? Bagaimana definisi HAM menurut para ahli, hukum nasional, dan hukum internasional?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan atas prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Jadi, perbuatan diskriminasi guru terhadap siswa adalah dilarang, dan setiap anak diberi perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Langkah hukum apa yang dapat anak lakukan jika mengalami diskriminasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum dan Sanksi dari Diskriminasi Guru terhadap Siswa

Hak asasi manusia (&ldquo;HAM&rdquo;) adalah hak yang dimiliki manusia karena semata-mata ia manusia. Selain bersifat universal, HAM juga tidak dapat dicabut. Namun, apakah seseorang yang bersifat dan berlaku bengis dapat dicabut HAM yang melekat pada dirinya? Lantas apa saja sifat-sifat yang terdapat dalam HAM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Asasi Manusia