Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Dalam melakukan fungsinya, polisi dilarang untuk memberikan perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia dan harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu, termasuk dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras.

Anda yang mengalami kekerasan oleh oknum kepolisian dapat melaporkan hal tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (&ldquo;Komnas HAM&rdquo;) dengan mengajukan laporan dan pengaduan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Alami Kekerasan dari Oknum Polisi, Bisakah Lapor ke Komnas HAM?

Si Pokrol

Dalam sebuah negara hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (&ldquo;HAM&rdquo;) adalah sebuah keniscayaan. Menurut para ahli, negara hukum adalah negara yang tindakan penguasanya dibatasi oleh hukum. Hubungan HAM dengan negara hukum tidak hanya dapat dilihat dalam bentuk formal, melainkan juga hubungan tersebut dapat dilihat secara materil. Apa maksud dari hubungan HAM dengan negara hukum tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum

Hak asasi manusia (&ldquo;HAM&rdquo;) adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi, dan tidak dapat dihilangkan. Namun, dari mana asal muasal pemikiran HAM tersebut? Bagaimana sejarah perkembangan HAM dan prinsip dasar HAM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya

PERSADA UB

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a> pada dasarnya telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu. Termasuk pula tidak ada larangan untuk memakamkan jenazah kaum minoritas di TPU.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama, selain menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah, juga merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Lantas, langkah hukum apa yang dapat Anda lakukan jika terjadi diskriminasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dilarang Bangun Rumah Ibadat? Tempuh Langkah Ini

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a> menjamin kebebasan warga negara untuk untuk memilih agama apa yang ingin diyakini.

Surat pernyataan bermeterai belum cukup kuat untuk mengganti identitas agama pada dokumen kependudukan. Anda dapat mengubah agama di KTP, tepatnya di bagian kolom agama dengan cara datang ke UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Anda berdomisili dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tahapan dan Cara Mengubah Agama di KTP

Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (&ldquo;AKUR&rdquo;) merupakan salah satu masyarakat adat yang eksis di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. AKUR hingga saat ini belum mendapatkan penetapan dari pemerintah sebagai masyarakat adat dan sempat mengalami sengketa tanah adat.

Lantas, bagaimanakah upaya perlindungan masyarakat AKUR yang telah dilakukan selama ini dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda

Hak untuk hidup dan hukuman mati akan selalu mengundang perdebatan. Satu sisi, hak untuk hidup dijamin oleh negara, namun di lain sisi terdapat jenis tindak pidana yang ancamannya berupa hukuman mati. Lantas, apakah hal tersebut berarti negara Indonesia tidak menjamin hak untuk hidup warga negaranya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Dilema Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia

Berdasarkan amanat&nbsp;Pasal 28H ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a>, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk memiliki mutu gizi yang memadai. Namun, apakah usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat telah jelas diatur dalam perundang-undangan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Usaha-Usaha Perbaikan Gizi Keluarga oleh Pemerintah Indonesia

Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara adalah terletak pada sumber hak dan sifat universalitas suatu hak.

Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dibatasi oleh batas negara, dan bersumber dari martabatnya sebagai manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan hak yang diberikan oleh suatu negara bersumber dari hukum positif negara, sebagai akibat dari status kewarganegaraan seseorang.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Adapun kebebasan pers ini merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja landasan kebebasan pers di Indonesia?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Asasi Manusia