Jumat, 23 Desember 2016
Dibaca: 6973
Pertanyaan :
Cara Penghitungan dan Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Kapan pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor, apakah di awal pembelian atau per tahunnya?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pajak terutang itu adalah pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Definisi Pajak Progresif

Sebelum kami menjawab pertanyaan Anda. Kami akan jelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pajak Progresif. Dalam artikel yang berjudul Satu Alamat Beda Kartu Keluarga, Apakah Terkena Pajak Progresif Kendaraan? dijelaskan bahwa Pajak Progresif adalah salah satu jenis pengenaan tarif pajak.

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, menurut Mardiasmo dalam Bukunya Perpajakan (2011), dikenal 4 jenis pengenaan tarif pajak yaitu:

 

1.    Tarif Proporsional atau sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

2.    Tarif Tetap, yaitu tarif pajak yang besarnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya tarif materai dengan nominal berapapun adalah Rp. 6000,

3.    Tarif Degresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4.    Tarif Progresif, yaitu suatu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Contoh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Safri Nurmantu dalam bukunya “Pengantar Perpajakanmenerangkan bahwa pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang makin tinggi Objek Pajaknya, makin tinggi juga persentase tarif pajaknya. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan.

 

Tarif, Cara Perhitungan, dan Wilayah Pemungutan

Aturan soal tarif pajak kendaraan biasanya tertuang dalam peraturan daerah setempat, sebagai contoh di Jakarta.  

 

Pajak progresif pada Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (“Perda DKI 8/2010”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (“Perda DKI 2/2015”).

 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:[1]

a.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2%;

b.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5%;

c.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% ;

d.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3,5%;

e.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 4%;

f.     untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam sebesar 4,5%;

g.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh sebesar 5%;

h.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan sebesar 5,5%;

i.      untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan sebesar 6%;

j.     untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh sebesar 6,5%;

k.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas sebesar 7%;

l.      untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas sebesar 7,5%;

m.  untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas sebesar 8%;

n.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas sebesar 8,5%;

o.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas sebesar 9%;

p.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas sebesar 9,5%;

q.    untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas dan seterusnya sebesar 10%

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud di atas, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.[2] Jika membeli kendaraan dengan nama yang berbeda tetapi dengan alamat yang sama, tetap akan terkena pajak progresif.

 

Tarif pajak progresif dikenakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya oleh orang pribadi yang dibedakan pada kelompok atau jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.[3]

 

Contoh 1:

Orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

 

Contoh 2:

Orang pribadi yang memiliki dua kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan memiliki dua kendaraan bermotor roda 4 (empat), penerapan tarif pajak progresif sebagai berikut:

 

1.    kendaraan bermotor roda 2 (dua):

a.    kendaraan pertama dengan tarif pajak sebesar 2% (dua persen) dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel Nilai Jual untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua).

b.    kendaraan kedua dengan tarif pajak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel Nilai Jual untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua).

 

2.    kendaraan bermotor roda 4 (empat):

a.   kendaraan pertama dengan tarif pajak sebesar 2% (dua persen) dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel Nilai Jual untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat).

b.   kendaraan kedua dengan tarif pajak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel Nilai Jual untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat).

 

Cara Menghitung Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Cara menghitung besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.[4]

 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:[5]

a.    Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

b.    bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

 

Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.[6]

 

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Menjawab pertanyaan Anda, pajak terutang itu ada pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.[7] Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.[8] Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.[9]

 

Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.[10]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

 

Referensi:

1.    Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publisher, 2011.

2.    Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit, 2005.

 

 



[1] Pasal 7 ayat (1) Perda DKI 2/2015

[2] Pasal 7 ayat (1a) Perda DKI 2/2015

[3] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perda DKI 2/2015

[4] Pasal 8 Perda DKI 8/2010

[5] Pasal  6 ayat (1) Perda DKI 8/2010

[6] Pasal 9 Perda DKI 8/2010

[7] Pasal  12 Perda DKI 8/2010

[8] Pasal 10 ayat (1) Perda DKI 8/2010

[9] Pasal 10 ayat (2) Perda DKI 8/2010

[10] Pasal 10 ayat (3) Perda DKI 8/2010

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).