Senin, 23 April 2018
Pertanyaan :
Arti Teori Receptio A Contrario
Mohon jelaskan teori resepsi a contrario secara simpel.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Teori receptio a contrario ini dapat kita temukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Secara sederhana teori receptio a contrario dapat diartikan: hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Definisi Teori Receptio A Contrario
Teori receptio a contrario ini dapat kita temukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat.
 
Dalam artikel Ganti Nama dijelaskan mengenai hubungan hukum agama dan hukum adat. Pakar Hukum Adat asal Belanda, Van Den Berg mengeluarkan teori ‘receptio in complexu’. Intinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. 
 
Namun, teori ini dibantah oleh Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven melalui teori ‘receptie’-nya. Menurut Hugronje, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar.
 
Teori Hugronje tersebut dibantah habis-habisan oleh Pakar Hukum Adat asal Indonesia Prof. Hazairin dan Prof. Sayuti Thalib. Prof. Hazairin bahkan menyebut teori ‘receptie’ milik Snouck Hugronje itu sebagai teori iblis. Menurut Prof. Hazairin, dalam teori ‘receptie exit’-nya, teori receptie itu harus keluar (exit) dari sistem hukum Indonesia (Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945, Al Quran dan Sunnah Rasul.
 
Pandangan Prof. Hazairin ini diperkuat oleh Prof. Sayuti Thalib. Menurut Prof. Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori ‘receptie a contrario’.
 
Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat (hal. 62) teori atau ajaran penetrasi persentuhan Hukum Islam dan adat secara receptio contorario, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum.
 
Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamka yang dikutip oleh Yahya Harahap (hal. 62) inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori receptio a contrario antara lain:
  1. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara;
  2. Garis hukum itu: “hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 
Lebih lanjut Yahya Harahap (hal. 63) menjelaskan jika teori resepsio mengatakan bahwa Hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila Hukum Adat telah menerimanya sebagai hukum, maka teori receptio a contrario adalah kebalikannya. Menurut ajaran ini (receptio a contrario – red), hukum Adat yang menyesuaikan diri ke dalam Hukum Islam. Atau Hukum Adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma Hukum Adat yang sesuai dengan jiwa Hukum Islam. Jika norma Hukum Adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Hukum Islam, maka Hukum Adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.
 
Contoh Ungkapan Hubungan Hukum Agama dan Hukum Adat
Yahya Harahap memberikan contoh ungkapan yang telah tercipta sebagai landasan pedoman penerapan hokum di beberapa daerah, misalnya:[1]
  1. “hukum ngon adat hantom cre, lagu zat ngon sepent”
Ungkapan ini terdapat di daerah Aceh yang berarti: Hukum Islam dan Hukum Adat tak dapat dipisahceraikan seperti hubungan zat dengan sifatnya.
  1. “adat besandi syarak, syarak bersendi Ketabullah”
Ungkapan ini terdapat di daerah Minangkabau. Hubungan yang demikian telah menjadi pepatah yang mencerminkan betapa eratnya hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam ungkapan: adat dan syaia sanda menyanda, syara mengato adat mamakai.
  1. “Adatna di uhomkon manise tu na disyariatkon”
Ungkapan ini berasal dari Tapanuli Selatan yang berarti: Hukum Adat yang hendak diterapkan sebagai hukum, harus lebih dulu dipertanyakan dan diujikan kepada Syariat Islam, apakah ketentuan Hukum Adat yang hendak diterapkan dan diberlakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jika ternyata bertentangan, Hukum Adat tersebut harus disingkirkan. Dan untuk menguji bertentangan atau tidaknya Hukum Adat yang hendak diterapkan dengan Hukum Islam, para fungsionaris adat mempertanyakan dulu kepada ulama atau guru agama setempat.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, secara sederhana teori receptio a contrario dapat diartikan hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945.
 
Referensi:
Yahya Harahap. 1993. Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
 
 
 

[1] Yahta Harahap, hal. 63-64


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).