Lahirnya UU Jabatan Notaris juga dinodai dengan isu suap sebesar Rp5 miliar yang diberikan oleh INI kepada wakil pemerintah dan DPR dalam upaya menggolkan UU Jabatan Notaris ini. Meski kemudian Ketua INI mengklarifikasi tudingan ini dan meminta maaf kepada Menkeh dan HAM, Dirjen Perturan Perundang-undangan dan para anggota DPR atas munculnya isu tersebut.
3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
UU TNI telah menjadi kontroversi sejak pertama kali diwacanakan pada pertengahan 2003 lalu. Saat masih berbentuk draf di Departemen Pertahanan, RUU ini sudah menuai protes karena berpotensi memberi kewenangan yang berlebihan pada Panglima TNI dalam menggunakan kekuatan TNI. Kemudian RUU ini sempat menghilang dari pembicaraan.
Pada saat-saat akhir masa tugas DPR 1999-2004, tiba-tiba RUU TNI muncul sebagai salah satu yang diprioritaskan pembahasannya. Padahal, RUU ini tidak terdapat dalam daftar RUU yang akan dibahas pada Tahun Sidang 2003-2004. Akhirnya DPR menyetujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang pada Kamis (30/9) meski tidak kuorum karena hanya dihadiri oleh 239 dari 496 anggota DPR.
Kalangan LSM yang sedari awal menolak pengesahan RUU TNI ini khawatir bahwa UU TNI akan menghidupkan kembali Dwifungsi TNI. UU TNI juga dikhawatirkan akan membakukan Komando Teritorial (Koter) yang akan mempersulit pengembangan postur pertahanan yang sesuai dengan tantangan keamanan nasional dan kebutuhan pertahanan.
4. UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) patut mendapat sorotan karena diharapkan bisa memegang peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik yang terjadi di masa lalu maupun akan datang. UU KKR sendiri tak memberikan batas waktu sampai kapan pelanggaran HAM masa lalu bisa ditelusuri kebenarannya.
RUU KKR diusulkan oleh DPR, dan dibahas pertama kali pada 27 Mei 2002. Proses pembahasan yang panjang dan tak menentu, mendorong pemerintah dan DPR untuk memotong proses pembahasan dengan langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) pada 18 mei 2004. Konsekuensinya, pembahasan selanjutnya dilakukan secara tertutup.
7 September 2004 akhirnya UU KKR disetujui untuk disahkan oleh DPR menjadi UU. Sebagian kalangan LSM menilai UU KKR pincang, karena terkesan lebih memihak pelaku. Misalnya, kalau pelaku sudah mengakui dan korban tidak memaafkan, komisi dapat memberi amnesti kepada pelaku. Sedangkan kalau pelaku tidak mengakui dan akhirnya amnesti tidak diberikan, komisi tidak dapat memberi rehabilitasi dan kompensasi kepada korban.
5. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
UU Kehutanan dianggap kontroversial karena sikap DPR yang berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Awalnya, DPR mengisyaratkan akan menolak Perpu No. 1 tahun 2004 (pengganti UU No. 41 Tahun 1999) menjadi undang-undang karena selain dirasa belum perlu, penerbitan Perpu itu dianggap tergesa-gesa. Belum lagi ada potensi kerusakan hutan 6 juta hektar seandainya Perpu itu disahkan jadi undang-undang.
Toh, pada 15 Juli 2004, DPR menyetujui Perpu tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Dengan persetujuan ini, DPR secara otomatis juga menerima keberadaan Kepres No. 41 Tahun 2004 tentang pemberian izin kepada 13 perusahaan tambang di kawasan hutan lindung, yang secara tegas menabrak Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999.
Beberapa (LSM) peduli lingkungan, menilai persetujuan itu sebagai lambang kekalahan bangsa Indonesia di bawah tekanan kepentingan asing. Belum lagi bau suap juga menyerbak, setelah anggota Komisi III DPR, Bambang Setyo, mengaku ditawari ditawari imbalan uang Rp 50 - 150 juta apabila berubah sikap mendukung Perpu tersebut secara bulat (Kompas 24/7).
6. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
RUU tentang Praktik Kedokteran (RUUPK) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 September. Pembahasan RUUPK di DPR boleh dikatakan relatif lama. Berdasarkan catatan hukumonline, RUUPK mulai dibahas pada 21 Januari 2002. RUU yang merupakan Usul Inisiatif DPR ini baru dikirim ke Presiden pada 13 Maret 2002. Selanjutnya, Komisi VII membahas dua versi RUUPK, yaitu yang berasal dari DPR dan pemerintah.
Pembahasan RUUPK sempat menyedot perhatian publik karena bersamaan dengan ramainya pemberitaan di media massa mengenai malapraktik. Pembahasan RUUPK juga mengundang kontroversi karena pernah mewacanakan Peradilan Khusus Kedokteran di dalam beberapa pasalnya, meski akhirnya menguap pada pembahasan selanjutnya.
Kalangan LSM, menganggap bahwa RUUPK belum sepenuhnya melindungi pasien. Pembentukan Konsil Kedokteran dinilai tidak seimbang karena hanya bertujuan untuk melindungi dokter dari jeratan hukum.
7. RUU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU PKDRT) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 September. RUUPKDRT merupakan RUU Usul Inisiatif DPR yang semua berjudul RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mulai dibahas pada 13 Mei 2003. DPR mengirimkan RUUPKDRT ke Presiden pada 27 Mei 2003 dan Amanat Presiden (Ampres) baru turun pada 30 Juni 2004.
Sering dengan turunnya Ampres, Pemerintah juga mengajukan RUU tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan RUUPKDRT pernah menghiasi halaman-halaman media massa nasional karena kuatnya dorongan dari kalangan perempuan, utamanya oleh Komnas Perempuan dan Jaringan Kerja Advokasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP). Perjuangan kalangan perempuan untuk menggolkan RUU ini berlangsung sejak 1997.
8. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
RUU tentang Sumber Daya Air (RUUSDA) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 19 Februari. RUUSDA merupakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah. RUUSDA pertama kali dibahas pada 28 Oktober 2001.
Persetujuan RUUSDA diwarnai dengan perdebatan yang seru. Pasalnya, hanya tujuh dari sembilan fraksi di DPR yang secara tegas menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU tersebut. Pendapat Fraksi PBB tidak secara tegas menyetujui atau menolak. Sedangkan, Fraksi Reformasi secara terus terang meminta agar rapat paripurna untuk mengambil persetujuan atas RUU tersebut ditunda.
Setidaknya lima orang anggota DPR mengajukan minderheidsnota (catatan keberatan) atas persetujuan RUUSDA. Tiga di antaranya adalah anggota DPR dari Fraksi Reformasi yang tetap menghendaki paripurna menunda persetujuannya. Sedangkan, dua nota lainnya diajukan oleh anggota DPR dari Fraksi KKI. RUUSDA ditentang pula oleh kalangan LSM karena dinilai akan merugikan para petani.
9. UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 22 September. RUU ini merupakan salah satu RUU yang sempat mengendap sekian lama di DPR tanpa jelas statusnya. RUU Kepailitan yang diusulkan oleh pemerintah pertama kali dibahas di DPR pada 28 Mei 2002, kemudian pembahasannya terhenti tanpa alasan yang jelas.
Tiba-tiba, 17 Mei 2004, pemerintah dan Komisi IX DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Kepailitan. Singkat cerita, ratusan pasal dalam RUU Kepailitan tuntas dibahas dalam waktu yang kurang dari dua bulan. Kalangan advokat mengecam pembahasan RUU Kepailitan yang terkesan sebagai pesanan dari perusahaan asuransi. Pembahasan RUU Kepailitan dikait-kaitkan dengan kepentingan perusahaan asuransi mengingat setelah undang-undang ini berlaku permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
10. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui di Rapat Paripurna DPR pada 24 Mei. Dalam daftar ini, bukan hal yang mengejutkan jika RUU PPP adalah RUU yang tertua karena pertama kali dibahas di DPR pada 14 Juni 2001. RUU yang merupakan Usul Inisiatif DPR ini awalnya berjudul RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selama pembahasan RUU PPP berlangsung di Komisi II, kalangan LSM yang tergabung di dalam Koalisi Kebijakan Partisipasi Publik mendorong agar peran serta masyarakat dalam pembahasan sebuah RUU ataupun peraturan lainnya dibuka seluas-luasnya.
1. RUU FTZ Batam
Kalau ada pembahasan undang-undang yang menimbulkan pertentangan antara pemerintah dan DPR secara frontal dan terbuka, UU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas /Free Trade Zone (FTZ) Batam inilah salah satunya. Pemerintah dan DPR bahkan sempat setuju untuk menghentikan pembahasan RUU FTZ Batam ini pada Jumat (10/9), karena tidak berhasil menyelesaikan perbedaan tajam di antara keduanya.
Perbedaan tajam itu terutama pada pembahasan pembagian zona (enklave) di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (Pasal 2), dimana pemerintah menghendaki dibagi dalam tujuh enklave, sedangkan DPR menghendaki penerapan di seluruh Batam. Kemudian soal penentuan tata ruang (Pasal 16 A), dan kepemilikan aset di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (Pasal 18).
Namun pada Selasa (14/9) malam, DPR secara sepihak memutuskan untuk menyetujui RUU FTZ Batam tersebut menjadi Undang-Undang. Sebuah keputusan ironis, mengingat pada sidang paripurna itu, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tetap menolak rumusan RUU dari DPR. Sikap pemerintah itu bertahan sampai sekarang.
2. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU tentang Jabatan Notaris menjadi sorotan karena merupakan salah satu produk legislasi yang paling singkat pembahasannya. Berdasarkan laporan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, pembahasannya hanya dilakukan selama sembilan hari (1-9 September). Penugasan Badan Musyawarah DPR untuk pembahasan RUU ini pada Jumat (20/8), dan DPR menyetujui untuk disahkan sebagai UU pada Selasa (14/9).
Begitu disahkan, UU Jabatan Notaris langsung disambut wacana judicial review. Beberapa organisasi notaris menuduh kewajiban wadah tunggal dalam UU itu akan melestarikan monopoli Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi yang diakui pemerintah. Kalangan (Pejabat Pembuat Akta Tanah) PPAT juga memprotes UU ini, berkenaan dengan dicaploknya sebagian lahan yang selama ini digarap PPAT oleh notaris yakni membuat akta pertanahan.
