Meski Panja Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sudah merampungkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih membuka ruang para pemangku kepentingan memberikan masukan. Sepertihalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP memberikan masukan terhadap muatan RUU KUHAP.
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menyodorkan sedikitnya 12 catatan kepada Komisi III DPR. Pertama, mendukung imunitas advokat karena dibutuhkan advokat atau pengabdi bantuan hukum khususnya di seluruh kantor LBH-YLBHI.
“Koalisi masyarakat sipil untuk pembaharuan KUHAP mendukung imunitas advokat. Advokat harus diberi hak yang seluas-luas untuk membela kepentingan kliennya dalam memberikan pendampingan pada setiap proses peradilan pidana,” kata Isnur dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Senin (21/07/2025).
Kedua, penyusunan RUU KUHAP bermasalah, tergesa-gesa, mengabaikan prinsip konstitusi dan partisipasi bermakna. Misalnya, 23 Januari 2025 YLBHI diundang Badan Keahlian DPR membahas Penyusunan Naskah Akademik. Berlanjut 12 Februari YLBHI bersama masyarakat sipil tiba-tiba diundang RDPU, dan diminta memberikan masukan terhadap draf Rancangan KUHAP yang tidak dapat diakses. DPR baru mengunggah naskah akademik dan RUU KUHAP di laman DPR 20 Maret 2025.
Baca juga:
- 6 Catatan Koalisi Organisasi Advokat Dukung Pembahasan RUU KUHAP
- 5 Substansi RUU KUHAP Ini Patut Disorot: Penyidik Dilarang Umumkan Penetapan Tersangka?
- Tuntas Bahas Ribuan DIM RUU KUHAP, DPR-Pemerintah Kebut dalam 2 Hari

Suasana rapat dengar pendapat umum atara Komisi III DPR dengan YLBHI. Foto: HFW
Ketiga, penguatan advokat dalam RUU KUHAP. Koalisi mengusulkan jaminan sebagaimana Pasal 64 RUU KUHAP yang mengatur berkas perkara dan bukti yang dinyatakan sudah lengkap di tingkat penyelidikan harusnya dapat diakses advokat. Penting juga akses terhadap berkas dan bukti ini juga masuk dalam objek praperadilan dan menerapkan ‘exclusionary rules’. Termasuk menguji pencabutan atau penolakan advokat, dan bukti atau keterangan yang tidak sah.
Keempat, belum kuatnya pengaturan bantuan hukum/pendampingan advokat dan pembelaan. Hak atas bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, saksi dan korban tidak dijamin secara eksplisit di Pasal 134 huruf c, Pasal 135 huruf b, dan Pasal 136 huruf b. Tidak ada kontrol/pengujian hakim dalam penolakan tersangka/terdakwa atas hak pendampingan hukum advokat dalam Pasal 146 ayat 5.
















