Koordinator Kampanye WALHI, Uli Arta Siagian, mengatakan ketentuan yang diatur dalam RUU PPI melihat seolah belum terjadi dampak perubahan iklim. Padahal faktanya dampak krisis iklim sudah terjadi, antara lain menimpa masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Hal serupa juga dialami pulau-pulau kecil. Pengendalian iklim direduksi menjadi Kontribusi Target Nasional (NDC) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Menurut Uli RUU PPI tidak akan menjawab masalah krisis iklim yang dihadapi masyarakat selama berbagai substansinya belum dibenahi. Pengelolaan perubahan iklim tanpa menekankan urgensi tanggung jawab negara dan pertanggungjawaban korporasi diyakini tidak menyelesaikan masalah iklim.
“Kalau substansi RUU PPI masih seperti sekarang, ini jauh dari harapan masyarakat sipil”, tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menilai RUU PPI urgen sebagai payung hukum yang komprehensif dan lintas sektor. RUU ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan pendanaan bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Termasuk pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.
“RUU ini penting agar perubahan iklim dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan, dan ke depan tidak lagi terfragmentasi dalam berbagai regulasi dan penanganan sektoral,” kata Eddy kepada awak media, Senin (26/01/2026) kemarin.
Eddy berharap RUU PPI mendorong integrasi risiko iklim dan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
“Kami juga mengajak DPR, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim” timpalnya.
