2 Hal Ini Luput Dicermati RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Terbaru

2 Hal Ini Luput Dicermati RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Yakni tanggungjawab negara dan korporasi dalam pengelolaan krisis iklim.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Kiri-kanan: Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, Koordinator Kampanye Walhi Uli Siagian, Pengkampanye Walhi Wahyu Eka Styawan dan Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Dana Tarigan. Foto: Istimewa
Kiri-kanan: Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, Koordinator Kampanye Walhi Uli Siagian, Pengkampanye Walhi Wahyu Eka Styawan dan Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Dana Tarigan. Foto: Istimewa

Bencana yang menimpa provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh beberapa waktu lalu menuai keprihatinan publik. Kalangan masyarakat sipil menilai bencana itu tak sekedar dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan tinggi, tapi ada yang salah dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI).

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan awalnya kalangan masyarakat sipil mendorong RUU Keadilan Iklim, tapi dalam perjalananya di DPR menjadi RUU PPI. Walhi bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (Aruki) sudah menyampaikan beragam substansi untuk beleid tersebut. Sayangnya, usulan koalisi dimentahkan, tak ada yang masuk dalam RUU PPI.

Boy menyebut sedikitnya ada 2 substansi yang luput dalam RUU PPI. Pertama, terkait state obligation. RUU ini tidak mengatur tanggung jawab negara memitigasi laju perubahan iklim dan menggunakan otoritas untuk menagih jejak karbon negara-negara maju.

“Jadi dalam RUU PPI ini tidak ada pendekatan loss and damage”, katanya dalam acara Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2026, Rabu (28/01/2026).

Baca juga:

Kedua, RUU PPI absen mengatur mekanisme tanggung jawab korporasi. RUU ini gagal menempatkan korporasi –terutama di sektor energi fosil, ekstraktif, industri besar, dan infrastruktur sebagai aktor utama penyebab krisis iklim. Perlu ditegaskan prinsip keadilan korektif mewajibkan pihak yang berkontribusi besar terhadap krisis iklim untuk menanggung beban pemulihan, mengganti kerugian, dan pemulihan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan.

RUU PPI tidak memuat kewajiban korporasi untuk mempertanggungjawabkan emisi historis, membayar ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan, melakukan pemulihan lingkungan dan sosial secara langsung. Apalagi menanggung biaya adaptasi masyarakat terdampak. Selain itu, tidak ada sanksi yang tegas kepada para korporasi penyumbang emisi besar. Sanksi dalam Bab Penegakan Hukum hanya bersifat administratif dan diserahkan pada pengaturan turunan, tanpa jaminan efek jera.

Koordinator Kampanye WALHI, Uli Arta Siagian, mengatakan ketentuan yang diatur dalam RUU PPI melihat seolah belum terjadi dampak perubahan iklim. Padahal faktanya dampak krisis iklim sudah terjadi, antara lain menimpa masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Hal serupa juga dialami pulau-pulau kecil. Pengendalian iklim direduksi menjadi Kontribusi Target Nasional (NDC) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Menurut Uli RUU PPI tidak akan menjawab masalah krisis iklim yang dihadapi masyarakat selama berbagai substansinya belum dibenahi. Pengelolaan perubahan iklim tanpa menekankan urgensi tanggung jawab negara dan pertanggungjawaban korporasi diyakini tidak menyelesaikan masalah iklim.

“Kalau substansi RUU PPI masih seperti sekarang, ini jauh dari harapan masyarakat sipil”, tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menilai RUU PPI urgen sebagai payung hukum yang komprehensif dan lintas sektor. RUU ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan pendanaan bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Termasuk pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.

“RUU ini penting agar perubahan iklim dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan, dan ke depan tidak lagi terfragmentasi dalam berbagai regulasi dan penanganan sektoral,” kata Eddy kepada awak media, Senin (26/01/2026) kemarin.

Eddy berharap RUU PPI mendorong integrasi risiko iklim dan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

“Kami juga mengajak DPR, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim” timpalnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info