“Tapi, advokat tentu saja boleh menjadi kuasa hukum tanpa membedakan apapun agama, keyakinan atau pilihan politik klien,” lanjutnya.
Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat sipil dari beragam profesi mendeklarasikan Gerakan 'JagaPemilu' di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Foto: ADY
Setiap pengurus organisasi advokat terutama Peradi atau advokat Peradi sebagai individu harus netral dan menjunjung tinggi equality before the law dalam Pemilu 2024. Menurutnya, organisasi advokat tidak diperkenankan memobilisasi untuk mendukung calon tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang, termasuk dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden (Pilpres)
“Karena hal tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan, kode etik advokat, dan UU Advokat,” tegasnya.
Sementara advokat senior Arief T. Surowidjojo turut tercatat sebagai salah satu deklarator gerakan "JagaPemilu". Pria yang juga pendiri firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) dan belum lama ini meluncurkan firma hukum butik Surowidjojo & Co (SCo) dikenal luas dalam dunia jasa hukum korporasi di Indonesia.
Selain dunia lawyering, sepak terjang Arief terlihat aktif dalam kegiatan pendidikan tinggi hukum dan jabatannya saat ini sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sekaligus dosen tetap program peminatan Hukum Bisnis. Dalam gerakan masyarakat sipil, Arief juga kerap ikut berperan antara lain di bidang anti korupsi dan pembaruan hukum di Indonesia.
Advokat senior lain yang juga tercatat sebagai deklarator gerakan "JagaPemilu" yakni Chandra Hamzah. Dia dikenal publik sebagai komisioner KPK periode 2007-2011. Saat ini selaku Co-Founder & Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP). Selama ini Chandra dikenal sebagai advokat yang gigih menentang korupsi.
