“Sepanjang hak-hak sipil tidak diberi perlakuan dan pengakuan yang setara oleh pemerintah layaknya isu prioritas lainnya, wacana pemulihan ekonomi global yang diangkat forum G20 2022 hanya akan dikenang sebagai jargon elitis yang nihil akan gagasan keberlanjutan serta keberpihakan pada HAM,” ujar Auditya.
Dari ketiga catatan itu Sub Pokja Civic Space C20 Indonesia menyatakan 4 hal. Pertama, mengecam keras tindakan pengamanan berlebihan aparat kepolisian Indonesia terhadap masyarakat sipil berikut kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk menyukseskan puncak acara G20.
Kedua, mendesak presidensi G20 dan C20 berikutnya di India untuk memastikan keberlanjutan status working group civic space sebagai perwujudan kebijakan afirmatif dalam merespons kualitas ruang sipil global yang semakin menyusut. Ketiga, mendesak kemandirian sikap C20 dalam menjalankan perannya sebagai mitra G20 pada presidensi berikutnya, serta menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan guna mensinergikan inisiatif perlindungan dan perluasan civic space antara C20 dengan C7.
Kempat, menuntut konsistensi perlindungan dan perluasan ruang masyarakat sipil bagi negara-negara anggota G20 dalam menjalankan kebijakan. Salah satu peran C20 adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas komitmen-komitmen yang telah dibangun bersama.