Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau melalui DPRD kembali bergulir didorong elit politik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin memukul mundur demokrasi.
Deputi Direktur Eksekutif PSHK, Fajri Nursyamsi berpendapat jika pilkada langsung dihapus berarti rakyat tidak lagi memiliki hak untuk memilih kepala daerah. Setidaknya 7 dari 9 partai politik di parlemen mendukung wacana ini yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Demokrat. Sampai saat ini tersisa PDIP yang tegas menolak pilkada melalui DPRD.
Dia menyebut wacana penghapusan pilkada langsung bukan usulan rakyat, tapi elit politik. Tujuannya memonopoli proses elektoral dan merebut kedaulatan rakyat. Sedikitnya ada 5 alasan wacana pilkada tak langsung ini tidak layak diusung. Pertama, wacana ini disirkulasikan dan diusung elit politik untuk mengkooptasi demokrasi elektoral, tidak datang dari rakyat.
“Keputusan untuk mengubah model pilkada langsung menjadi melalui DPRD adalah keputusan politik yang sangat signifikan dan menyangkut hak sipil dan politik warga negara secara luas, sehingga mengharuskan partisipasi publik yang bermakna dalam pengambilan keputusan,” kata Fajri dikonfirmasi, Rabu (07/01/2026).
Baca juga:
- Ketika Putusan MK Dipersoalkan, Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Jadi Taruhan
- Begini Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
- Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Skema Transisi jadi Kunci
Kedua, pilkada melalui DPRD menjauhkan rakyat dengan kepala daerah. Akibatnya, rakyat tidak bisa meminta pertanggungjawaban secara penuh kepada kepala daerah terpilih. Kepala daerah akan ketergantungan dan tersandera DPRD serta partai politik yang memilihnya.
Ketiga, DPRD menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan (checks and balances) terhadap kepala daerah dengan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol. Menempatkan DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk memilih kepala daerah tidak dapat dibenarkan secara logika hukum. Pasalnya berpotensi memunculkan kedudukan yang timpang dan menempatkan kepala daerah sebagai mandataris DPRD.
















