G20 Labour and Employment Ministers' Meeting (G20 LEMM) atau Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 telah digelar. Rangkaian pertemuan jajaran Menteri Ketenagakerjaan dari berbagai negara di Bali itu berlangsung selama 12-14 September 2022. Tema utama yang diusung Presidensi Indonesia G20 bidang ketenagakerjaan ialah ‘Improving the Employment Condition to Recover Together’.
“Alhamdulilah, G20 LEMM telah terselenggara dengan baik. Seluruh agenda berjalan lancar dan sesuai target yang kita harapkan. Pada pertemuan LEMM tadi kita banyak mendengarkan masukan dan pandangan dari forum terkait pasar kerja global yang masih menghadapi tantangan di era post pandemi dan dilingkupi ketidakpastian,” terang Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, dalam Pers Briefing G20 LEMM, Kamis (15/9/2022).
Akan tetapi, dengan perlindungan tenaga kerja yang kian membaik jadi memberi optimisme terhadap pemulihan sektor ketenagakerjaan yang lebih cepat. Selain itu, forum berkomitmen mendorong upaya percepatan mencapai target Antalya terkait partisipasi pemuda dalam pasar kerja. Termasuk pula perihal target Brisbane mengenai partisipasi perempuan dalam pasar kerja di tahun 2025. Dari diskusi yang telah bergulir beberapa hari itu, pertemuan LEMM telah menghasilkan sejumlah output penting G20 bidang ketenagakerjaan.
Pertama, action plan on accelerating and monitoring the G20 participle for the labour market integeration of person with disabilities. Dokumen ini memuat kesepakatan para member dalam mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk dalam pasar kerja yang inklusif. Monitoring implementasi serta integrasi penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja juga akan dilakukan. Nantinya, berdasarkan daftar indikator yang akan dianalisis oleh ILO dan OECD dengan dilaporkan setiap 4 tahun sekali.
Kedua, the G20 policy recommendation for sustainable group and productivity in human capacity development through strengthening community based vocational training. Ida menjelaskan melalui dokumen kesepakatan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dengan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat yang memperhatikan kebutuhan lokal. Sekaligus partisipasi masyarakat inklusif melalui pelatihan vokasi berbasis masyarakat. Di Indonesia, program semacam ini dinamai sebagai ‘BLK Komunitas’.
Selanjutnya ketiga, policy recommendation on promoting entrepreneurship and promoting MSME as job creation instrument. Lahirnya dokumen ini berasal dari kesepakatan member tentang berkomitmen dalam perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu dilakukan melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirausahaan dan UMKM sebagai salah satu instrumen perluasan kesempatan kerja dan pemulihan ekonomi.
Keempat, G20 principle on adapting labour protection for more effective protection and increase the resilience for workers. “Dokumen ini berisi kesepakatan para member untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja dengan memperhatikan 3 determinan utama. Cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan tingkat kepatuhan,” katanya.
Di samping itu, juga bermaksud mendorong adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang inklusif dan komprehensif. Tentunya dengan tetap melibatkan para pemangku kepentingan. Seperti pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, organisasi pengusaha, organisasi lainnya.
Terakhir kelima, update of the G20 skills strategy. Merupakan kesepakatan member agar mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Dengan demikian, bisa memastikan setiap warga negara mendapat pendidikan dasar yang layak dan akses peningkatan keterampilan secara terus menerus. Hal itu dilakukan agar selalu relevan dengan perubahan pasar kerja dalam hal ini termasuk melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas.
“Disamping kelima dokumen yang saya sampaikan, semalam kita juga telah mendengarkan joint statement L20 dari G20 yang mendapat dukungan, apresiasi, dari para menteri. Ketua delegasi dan organisasi internasional (juga mengapresiasi) atas komitmen kedua mitra sosial dalam menjalin hubungan industri yang harmonis dan mengarusutamaan dialog sosial untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga merasa pentingnya komunitas dalam dialog sosial baik yang dilakukan baik di lingkup lokal maupun nasional. “Dari membelajari semua dokumen yang ada, keseluruhan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi panduan pertimbangan cukup outstanding. Pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan tentu dapat diimplementasikan tidak hanya bagi negara G20, namun juga negara-negara berkembang lainnya.”