Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) disepakati DPR untuk disahkan menjadi UU. Antara lain RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Komplek Gedung Parlemen, Senin (30/9/2024).
Pimpinan Komisi V DPR, Ridwan Bae dalam laporan akhirnya menjelaskan rapat kerja pembahasan RUU antara Komisi V DPR dan pemerintah berlangsung sejak 20 September 2024. Dalam rangkaian Rapat Kerja itu Ridwan menyebut pemerintah telah menyampaikan 305 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dilanjutkan rapat pembahasan tingkat panitia kerja (panja) dan Tim Perumus (Timmus) secara intensif, yang menghasilkan rumusan yang telah disepakati bersama pemerintah.
Politisi partai Golkar itu menjelaskan pada Pembicaraan Tingkat I dalam forum rapat kerja yang bergulir 25 September 2024 menghasilkan kesepakatan. Yakni semua fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui RUU ini untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna. RUU ini sebagai jawaban atas perkembangan kebutuhan hukum bidang Pelayaran yang belum diakomodasi UU 17/2008 selama lebih dari satu dekade.
Baca juga:
- Begini Nasib 13 RUU di Sidang Paripurna Pamungkas DPR 2019-2024
- Capaian Kinerja Legislasi Prolegnas DPR di 2020- 2023 Melempem
- Bakal Diparipurnakan, Ini 10 Substansi RUU Pelayaran
Ridwan merinci RUU Perubahan Ketiga UU Pelayaran ini mengubah dan melakukan sinkronisasi terhadap 44 Pasal. Merumuskan sebanyak 18 Pasal yang memuat materi baru. Menghapus 3 Pasal dan menyesuaikan beberapa angka dalam Ketentuan Umum. Perubahan 6 judul bab atau bagian serta mengubah 4 Pasal penjelasan.
“Ada beberapa substansi pokok dalam RUU ini yang diharapkan menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pelayaran di masa depan,” katanya membacakan laporan Komisi V DPR terhadap hasil pembahasan RUU.
Menurut Ridwan ada 5 substansi utama RUU. Pertama, memperkuat asas cabotage untuk kemandirian dan daya saing Pelayaran Indonesia. Kedua, mengupayakan efisiensi biaya angkut logistik guna menurunkan disparitas harga, termasuk pemberdayaan pelayaran rakyat. Ketiga, melakukan penataan kelembagaan pengawasan pelayaran. Keempat, meningkatkan peran serta stakeholder pelayaran dalam penentuan tarif jasa kepelabuhanan.
Kelima, menguatkan keberpihakan negara dalam pelindungan lingkungan maritim di bidang pelayaran dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. RUU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.
“Semoga RUU ini, dapat mewujudkan kedaulatan pelayaran nasional dan upaya menekan disparitas logistik, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” ucapnya.
Menanggapi disetujuinya RUU Perubahan Ketiga UU 17/2008 menjadi UU, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan RUU Pelayaran sebagai inisiatif DPR sebagaimana telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat tertanggal 4 Juli 2024. Pemerintah menindaklanjutinya dengan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga bidang terkait serta stakeholder meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi, praktisi dan lainnya.
Pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan terhadap DIM RUU Pelayaran secara intensif melalui rapat kerja, rapat Panitia Kerja, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Budi mencatat 25 September 2024 pemerintah dan Komisi V DPR setuju naskah RUU disepakati untuk dibawa ke pembahasan tingkat II/sidang paripurna untuk disahkan.
Budi menghitung UU 17/2008 berusia 16 tahun, dan ada beberapa substansi yang perlu disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional selama ini dinilai masih terkendala biaya logistik yang tinggi.
Dengan begitu, perlu dilakukan penguatan dan pemberdayaan pelayaran-rakyat, peningkatan pengelolaan manajemen dan tata kelola kepelabuhanan yang lebih efektif dan efisien, serta optimalisasi peran kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayaran. Dengan disahkannya RUU Pelayaran menjadi UU diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang berdaulat, berkeadilan, biaya logistik yang efektif dan efisien.
Kemudian memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui antara lain penguatan asas cabotage, pemberdayaan pelayaran-rakyat, pengaturan kewajiban pelayanan publik. Termasuk, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, serta penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan.
“Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, asosiasi, pelaku usaha di bidang pelayaran dan pihak-pihak terkait atas pandangan, masukan, kritik, saran dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU Pelayaran hingga disahkan menjadi UU,” pungkas Budi.
