KY menyarankan sedikitnya 5 hal. Pertama, melakukan studi lanjutan terkait keandalan sistem keamanan yang ada, dengan menitikberatkan pada penilaian keandalan sistem keamanan yang sudah terbangun. Terutama untuk pengadilan-pengadilan yang telah menerapkan standar secara baik berdasarkan Perma 5/2020.
Kedua, melakukan kajian untuk pembentukan model SOP bagi pengadilan dalam menerapkan standar keamanan dengan menyesuaikan pada tingkat pengadilan. Pembentukan model SOP perlu disesuaikan dengan penilaian terkait level ancaman keamanan dari pengadilan, termasuk dalamnya membentuk model SOP khusus untuk jenis pengadilan tertentu.
Ketiga, advokasi pemenuhan anggaran keamanan pengadilan, terutama dalam rangka pemenuhan tenaga keamanan yang cukup, sehingga tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Keempat, KY mendorong adanya kebijakan berupa sistem pengamanan hakim di luar ruang sidang.
Kelima, perlu adanya upaya kerjasama antara KY dan MA dengan mengajak stakeholder terkait dalam meningkatkan sistem keamanan hakim dan pengadilan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan mengadopsi sistem keamanan pengadilan yang ada di Amerika Serikat dan Australia. Kelima saran itu juga diberikan KY untuk hasil observasi serupa yang dilakukan tahun 2023 terhadap 48 pengadilan dengan rincian 22 pengadilan umum, 20 pengadilan agama, dan 6 pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
Observasi yang dilakukan KY tahun 2024 sedikit berbeda karena tahun politik. Prof Rifai menekankan KY peduli terhadap sistem keamanan persidangan dan pengadilan dengan melakukan observasi ke beberapa pengadilan yang akan, sedang maupun sudah menyidangkan perkara tindak pidana pemilu. Observasi mengacu Perma 5/2020 dan Perma 6/2020.
Harapannya, keamanan pesta demokrasi bukan hanya disiapkan dan tercipta di tempat-tempat kampanye atau pemungutan suara, tapi juga di persidangan ketika terjadi sengketa atau tindak pidana pemilu. KY melakukan asesmen melalui observasi guna melihat penerapan sistem keamanan pengadilan. Tujuannya untuk mengetahui indikator mana dari protokol persidangan dan sistem keamanan pengadilan yang belum terpenuhi, dan menelusuri kendalanya.
Dalam forum tersebut Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Prof Joko Sasmito menambahkan, dalam menangani laporan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim KY mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Menekankan asas independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
