6 Catatan untuk Hari HAM 2025
Terbaru

6 Catatan untuk Hari HAM 2025

Serangan terhadap pembela HAM meningkat, hukuman mati dalam KUHP Nasional, kebebasan beragama dan berkeyakinan, reformasi Polri macet, reformasi TNI mundur, serta kekerasan di Papua tak kunjung usai.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra. Foto: IG Imparsial
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra. Foto: IG Imparsial

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional diperingati setiap 10 Desember. Berbagai peristiwa seputar HAM mewarnai perjalanan di tanah air sepanjang satu tahun belakangan terakhir. Kalangan masyarakat sipil menerbitkan sejumlah catatan untuk memperingati hari HAM tahun 2025, salah satunya Imparsial.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mencatat sedikitnya 6 hal. Pertama, serangan terhadap pembela HAM terus meningkat. Serangan menyasar pembela HAM dari berbagai profesi seperti jurnalis, pengacara publik, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, akademisi, aktivis keberagaman dan pembela HAM lainnya.

Bentuk serangan antara lain fisik, teror, pelecehan, dan kekerasan seksual, peretasan, kriminalisasi dan pembunuhan. Imparsial menghitung setidaknya ada 226 peristiwa serangan terhadap pembela HAM yang puncaknya terjadi periode Agustus-September 2025. Lemahnya perlindungan terhadap pembela HAM mulai dari jaminan hukum normatif, komitmen negara dan kesadaran masyarakat.

Kerja pembela HAM seperti menyampaikan kritik dan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadap pembela HAM, tapi membiarkan kasusnya yang menimpa mereka terus berlarut.

“Dalam konteks penanganan kasus serangan terhadap pembela HAM hingga kini Pemerintah justru melanggengkan praktik impunitas. Misalnya, impunitas pada kasus pembunuhan Munir Said Thalib yang sudah bergulir lebih dari 20 tahun tanpa kejelasan dalang pelakunya”, kata Ardi dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Baca juga:

Kedua, hak untuk hidup yang merupakan non-derogable rights (tidak dapat dikurangi dalam situasi/kondisi apapun), terus dilanggar dengan terus menjatuhkan vonis pidana mati. Ardi berpendapat sekalipun pemerintah telah menerbitkan UU No.1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), sayangnya masih memuat pidana mati sebagai penghukuman sekalipun penerapannya secara alternatif.

Pemerintah masih punya PR menerbitkan peraturan pelaksana KUHP Nasional antara lain tentang masa percobaan dan komutasi dalam pidana mati. Peraturan pelaksana itu harus sesuai koridor HAM.

“Hukuman mati tidak layak diterapkan di Indonesia karena sistem penegakan hukum kita masih sangat rentan terhadap korupsi dan praktik unfair trial seperti penyiksaan dan salah tangkap”, tegas Ardi.

Ketiga, agenda pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) hanya retorika. Tercatat tahun 2025 Imparsial menemukan 27 kasus pelanggaran terhadap KBB di sejumlah wilayah. Misalnya, penolakan pendirian rumah ibadah, pelarangan pelaksanaan ibadah baik secara individu maupun berkelompok, dan penerbitan regulasi atau kebijakan yang diskriminatif.

Provinsi Jawa Barat jumlah kasusnya tertinggi dengan 11 kasus, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pelaku pelanggaran terdiri dari aktor negara dan non-negara mulai tokoh agama, warga, dan organisasi kemasyarakatan.

Keempat, reformasi TNI semakin mundur. Peran TNI di ranah sipil semakin besar, dan dipertegas melalui UU No.3 Tahun 2025 tentang perubahan atas  UU No.34 Tahun 2004tentang TNI. Beleid itu membuka kembali ruang perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan, melemahkan prinsip supremasi sipil, serta mengaburkan batas antara ranah militer dan keamanan dalam negeri. Menghidupkan kembali pola dwifungsi militer secara de facto melalui penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dan perluasan operasi militer selain perang tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.

“Aturan baru ini bukan hanya bertentangan dengan amanat reformasi 1998, tetapi juga berpotensi menciptakan overreach militer yang mengancam konsolidasi demokrasi dan perlindungan HAM”, tegas Ardi.

Kelima, reformasi Polri macet total sekalipun pemerintah telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Sepanjang tahun 2025 kemarahan publik memuncak akibat dari kasus dilindasnya Affan Kurniawan 28 Agustus 2025 dalam demonstrasi menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR.

Kasus kekerasan Polisi dalam penanganan demonstrasi terjadi di berbagai daerah seperti di Surabaya dan Bandung. Termasuk kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Pasundan (UNPAS), di mana polisi menembakkan gas air mata kepada mahasiswa hingga ke dalam area kampus dan pos medis.

Kapolri juga perlu mengevaluasi seluruh izin penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Evaluasi dapat berupa tes mental dan psikologi ulang yang dilakukan secara berkala kepada seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali. Merealisasi ide penggunaan body cam yang dilekatkan pada anggota Polri ketika bertugas.

Penggunaan body cam penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemolisian yang diperlukan sebagai deterrence guna mencegah pelanggaran termasuk penggunaan kekuatan berlebihan.

Keenam, kekerasan bersenjata di Papua meningkat dan resolusi konflik Papua mandek. Kebijakan sekuritisasi di Papua masih terus berlanjut dengan pengiriman pasukan non organik hingga penebalan jumlah militer organik dan personel Brimob Polri di tanah Papua.

Sementara itu upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua tak kunjung dituntaskan. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Project Multatuli, hingga tahun 2025 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 56. 517 prajurit TNI, baik organik maupun non-organik, dan mengirimkan 26.660 anggota Polri ke Papua.

“Akibatnya korban terus berjatuhan karena kontak senjata selalu terjadi antara kelompok bersenjata di Papua dengan aparat TNI/Polri”, urai Ardi.

Terpisah, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan hari HAM 2025 yang diusung Komnas HAM bertema ‘Memuliakan Kemanusiaan, Merawat Perdamaian’. Hari HAM tahun ini berbeda karena sejumlah daerah mengalami bencana ekologis seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini kembali menegaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), mitigasi risiko bencana, dan tata kelola pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan HAM.

Anis menyebut di tengah kerja keras pemerintah daerah dalam mengatasi bencana, terlihat jelas kekuatan solidaritas publik. Relawan, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok warga bergerak cepat memberikan bantuan bagi penyintas.

“Solidaritas ini menjadi energi moral bangsa yang menunjukkan bahwa warga Indonesia tetap menjaga nilai kemanusiaan dalam situasi sulit,” timpalnya.

Solidaritas publik ini tidak dapat menggantikan kewajiban negara melakukan pemulihan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Anis berharap seluruh ikhtiar kemanusiaan ini dapat membawa keteduhan bagi warga yang berduka, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang bangkit, serta menghadirkan harapan baru bagi proses pemulihan Aceh dan wilayah-wilayah terdampak lainnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info