Belasan dosen dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia prihatin dan menolak proses serta substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 yang saat ini digodok DPR dan pemerintah.
Secara umum forum dosen menilai RUU KUHAP 2025 tidak mencerminkan semangat reformasi hukum pidana. Sebaliknya malah memperkuat kekuasaan koersif aparat penegak hukum (APH) dan mengabaikan prinsip keadilan prosedural.
Penolakan itu bukan tanpa alasan. Forum menilai sedikitnya ada 8 persoalan RUU KUHAP. Pertama, RUU KUHAP gagal mengintegrasikan semangat progresif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Profesor Harkristuti Harkrisnowo mengatakan KUHP Nasional mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip keadilan di atas kepastian hukum. Serta prinsip pemidanaan modern yang memperhatikan kondisi pribadi dan keadaan sosial dari pelaku.
Sayangnya RUU KUHAP masih mempertahankan pendekatan prosedural lama yang bersifat represif dan formalis, tanpa prinsip due process of law. Bahkan tanpa koreksi yang berarti terhadap praktik penyiksaan, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya kontrol yudisial.
Baca juga:
- Dianggap Minim Partisipasi Bermakna dan Potensi Langgar HAM, Koalisi Minta RUU KUHAP Dihentikan
- Pembahasan RUU KUHAP Kilat, YLBHI Bongkar 11 Ancaman HAM
- Tuntas Bahas Ribuan DIM RUU KUHAP, DPR-Pemerintah Kebut dalam 2 Hari
KUHP Nasional mengutamakan berbagai alternatif sanksi perampasan kemerdekaan (penjara), dengan prinsip pidana penjara sebagai upaya terakhir. Tapi RUU KUHAP tidak mengatur pelaksanaan putusan jenis-jenis sanksi baru (pidana dan tindakan). Termasuk berbagai jenis sanksi bagi subjek hukum korporasi.
















