ABA Bentuk AI Task Force, Bakal Kaji Dampak AI Terhadap Praktik Hukum
Utama

ABA Bentuk AI Task Force, Bakal Kaji Dampak AI Terhadap Praktik Hukum

Untuk memastikan secara menyeluruh AI dapat dipergunakan dengan cara yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan beretika.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ferinda K Fachri
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi: BAS
Ilustrasi: BAS

Pada 28 Agustus 2023 lalu, American Bar Association (ABA) mengumumkan terbentuknya ABA Task Force on Law and Artificial Intelligence (AI). Pembentukannya ABA Task Force itu untuk mengkaji dampak AI terhadap praktik hukum dan implikasi etis bagi tugas-tugas lawyer.

“Pengacara dan hakim harus familiar dengan bagaimana cara AI (Artificial Intelligence) bekerja. Apa saja keuntungan yang akan dibawa dan risiko yang ditimbulkan,” ujar Presiden ABA Mary Smith sebagaimana dikutip dari laman resmi ABA, Senin (28/8/2023) lalu.

ABA memandang penting mengidentifikasi lebih lanjut akan praktik terbaik pemanfaatan AI sebagai alat atau media produktif bagi praktik hukum. Selain itu, untuk memastikan AI dipergunakan dengan cara yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan beretika.

Baca Juga:

Gugus tugas (task force) bentukan ABA ini, kata dia, diharapkan bisa memberikan pencerahan dan bimbingan bagi anggota ABA atau publik. “On daily basis, mereka akan memberikan informasi bagi lawyer agar tetap mengikuti perkembangan terkini mengenai teknologi kompleks ini dan aplikasinya,” kata dia.

Melansir website ABA, “The AI Task Force” bakal mengeksplorasi sejumlah aspek. Seperti risiko dan cara memitigasinya; masalah yang muncul pada generative AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan media lainnya; pemanfaatan AI untuk meningkatkan akses terhadap keadilan; AI governance; serta AI dalam pendidikan hukum.

"Pada saat organisasi sektor swasta dan publik bergerak cepat untuk mengembangkan dan menggunakan AI, kita kembali terpanggil memimpin dalam mengatasi potensi dan bahaya teknologi baru," sambungnya.

Adapun gugus tugas ini dipimpin seorang lawyer dan cybersecurity engineer di Washington, D.C., Lucy L. Thomson. Sebelumnya, Lucy pernah menduduki posisi sebagai chair pada ABA Science & Technology Law Section (SciTech) dan seorang founding member dari the ABA Cybersecurity Legal Task Force. 

Sebagai Wakil Ketua AI Task Force ini ialah Cynthia Cwik, Laura Possessky dan James Sandman. Task Force ini diisi kalangan lawyer dan ahli teknologi dengan keahlian AI. Timnya terdiri atas member, advisory council, dan special advisors.

“Pekerjaan dari Gugus Tugas AI ABA sangat penting untuk mengidentifikasi solusi terhadap risiko AI. Mulai dari melawan penciptaan dan penyebaran disinformasi; melindungi privasi dalam pengembangan AI; hingga mencegah ancaman keamanan dari penggunaan AI dalam perang informasi,” ucap Michael Chertoff, salah satu Special Advisors Task Force AI.

Selengkapnya, special advisors gugus tugas ini terdiri oleh kalangan ahli hukum dan teknologi. Tak hanya mantan sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Michael Chertoff, juga dijumpai nama-nama besar lainnya. Seperti Daniel Ho, Michelle Lee, Miriam Vogel, dan Seth Waxman.

Pembentukan ABA AI Task Force Langkah Tepat

“Menurut saya, Task Force yang dibuat oleh ABA ini bisa menjadi pertimbangan bagi Peradi untuk mempertimbangkan melakukan hal yang sama sesuai perkembangan teknologi yang makin pesat,” ungkap Johannes C. Sahetapy-Engel selaku Ketua Bidang Kerja Sama Internasional DPN Peradi Soho ketika dihubungi, Jum’at (8/9/2023).

Sebagai organisasi advokat, Peradi senantiasa melakukan upaya mengantisipasi dan mengikuti perubahan yang terjadi. Mengingat perkembangan teknologi yang kian pesat dewasa ini, khususnya berkaitan dengan industri jasa hukum.

Melalui gugus tugas ini, berbagai pekerjaan dan laporan penting hasil lembaga pemerintah, universitas, think tanks, dan pemimpin industri akan diidentifikasi menyeluruh. Untuk selanjutnya diberikan informasi kepada lawyer mengenai dampak AI berupa bagaimana AI dapat memberikan pengaruh terhadap tanggung jawab etis lawyer, menimbulkan ancaman terhadap data rahasia klien, dan lain-lain. Termasuk meninjau peningkatan akses atas keadilan dan mengembangkan sumber daya dengan memanfaatkan AI agar teknologi ini dapat dipahami oleh lawyer atau hakim.

“Peradi tentunya selalu berupaya untuk mengantisipasi dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi terutama yang menyangkut penyediaan jasa hukum bagi klien dan kepentingan para anggota kami. Kami akan membicarakan hal ini dalam rapat kami selanjutnya untuk mengambil langkah yang kami rasa tepat ke depannya.”

Terpisah, Ira A. Eddymurthy yang merupakan Ketua Komite Kerja Sama Internasional Peradi SAI menilai pembentukan ABA Task Force ini menjadi langkah yang tepat dalam menghadapi peningkatan dalam pemanfaatan AI di dunia kerja, khususnya di industri jasa hukum.

Di Indonesia, perkembangan AI juga tidak terelakkan. Mengingat berbagai inovasi dunia hukum mulai mempergunakan AI, contohnya Mahkamah Agung (MA) yang tengah menggodog sistem AI dalam aplikasi penunjukan Majelis Hakim Agung. Dengan tujuan menciptakan badan peradilan yang dijalankan secara lebih adil, cepat, efisien, dan modern.

“Hal ini menurut saya merupakan contoh konkrit bahwa inovasi AI dapat dimanfaatkan untuk membantu dan mempermudah kita dalam menjalankan pekerjaan kita, baik untuk advokat maupun untuk profesi hukum lainnya,” terang Ira kepada Hukumonline, Sabtu (9/9/2023).

Di sisi lain, terdapat sejumlah ancaman berisiko yang muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan AI dalam dunia kerja. Terlebih, jika transisi yang terjadi tidak dibarengi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodir meningkatnya penggunaan AI.

Atas dasar itu, Ira menilai tindakan yang dilakukan ABA bisa dicontoh Indonesia supaya kalangan profesi hukum dapat mempelajari risiko yang timbul dengan meningkatnya penggunaan AI dalam praktik hukum. Diharapkan profesi hukum dapat memanfaatkan inovasi AI ini agar kerja-kerja profesi advokat dan badan peradilan di Indonesia lebih efektif dan efisien.

“Tetapi, saya tekankan hal ini juga harus meningkatkan peran dan fungsi dewan kehormatan dan komisi pengawas advokat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengunaaan AI oleh profesi advokat,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info