Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Selasa (2/4). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Hukumonline menyerahkan penghargaan Top Indonesian Law Schools for Law Firm Leaders Ranking 2022 kepada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH). Plakat penghargaan diterima langsung oleh Dekan FH UPH Velliana Tanaya yang menduduki peringkat ketiga kategori Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan jumlah partner kantor hukum terbanyak tahun 2022.
2. Potensial Kriminalisasi Advokat, KUHP Nasional Kembali Dipersoalkan
Dinilai potensial kriminalisasi profesi advokat, UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau lazim disebut KUHP Nasional kembali dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohonnya, Mohamad Anwar yang berprofesi sebagai advokat dan tercatat aktif dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia (ISL). Saat ini, pemohon menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI (ISL).
3. 3 Startup Buka Lowongan Kerja Posisi Senior Legal
Legal senior merupakan posisi jabatan dalam sebuah perusahaan atau kantor hukum dengan tanggung jawab yang lebih luas. Posisi ini juga kerap membantu memberikan tinjauan hukum dan penyusunan hukum pada berbagai kontrak dan juga melakukan dukungan hukum sehari-hari di perusahaan. Saat ini terdapat tiga startup yang tengah membuka kesempatan untuk mengisi posisi senior legal yang telah dirangkum oleh Hukumonline.
4. Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas, Simak Poin Perubahannya
Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa yang terkait. Penjualan/penyerahan emas dan jasa yang terkait dimaksud adalah penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan serta Pengusaha Emas Batangan.
5. Urgensi Percepat Pembahasan dan Pengesahan RUU PPRT
Perlindungan terkait keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja/buruh harus mendapat perhatian khusus pemerintah. Bahkan buruh perempuan menjadi rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Mulai buruh perempuan yang bekerja di sektor formal dan informal. Karenanya, pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi bagian dari prioritas. Apalagi RUU PPRT sudah resmi menjadi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023 dengan nomor urut 15.
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!