Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa semakin popular digunakan dalam beberapa dekade belakangan ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga arbitrase seperti SIAC, HKIAC, LCIA, AAA, secara kuantitas pengguna (user) dari forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat ini terus meningkat, misalnya saja di tahun 2020 dua lembaga arbitrase internasional terkemuka di Asia, SIAC dan HKIAC mencatat beberapa rekor. SIAC memperoleh capaian 1.080 kasus baru dengan nilai total sengketa mencapai USD 11.25 Miliar dan HKIAC berhasil mencatat rekor jumlah kasus yang signifikan mencapai 483 dalam hal kuantitas (318 kasus baru dan 483 secara keseluruhan) serta nilai total sengketa yang mencapai USD 8.8 Miliar.

Para pelaku bisnis dewasa ini cenderung memilih forum arbitrase sebagai choice of forum dalam kontrak, khususnya dalam kontrak internasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi para pihak yang bersengketa untuk memilih arbitrase sebagai pilihan forum adalah karena fitur efisiensi dan fleksibilitas arbitrase. Dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan nasional, dalam hal efisiensi dan fleksibilitas, pemilihan arbitrase dinilai lebih menguntungkan para pihak.
Efisiensi dalam arbitrase komersial memberikan keuntungan dari segi waktu dan biaya, mengingat proses arbitrase berlangsung lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Sebab, dalam arbitrase tidak mengenal adanya sistem pemeriksaan berjenjang seperti adanya hak bagi pihak yang kalah (award debtor) untuk mengajukan banding dan kasasi, meskipun terdapat upaya pembatalan (putusan arbitrase, red) yang sifatnya sangat terbatas. Efisiensi waktu secara tidak langsung akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.
Fleksibilitas dalam arbitrase menawarkan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih prosedur atau hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan (hearing). Para pihak juga dapat memilih tempat dimana proses arbitrase (venue of arbitration) akan diselenggarakan dan memilih arbiter sesuai dengan bidang keahliannya.
Perkembangan teknologi seperti kehadiran Artificial Intelligence (AI) telah mempengaruhi prinsip efisiensi dan fleksibilitas dalam arbitrase. Dalam hal efisiensi, AI dapat berperan dalam mempercepat proses arbitrase seperti penggunaan document automation dan predictive analysis. Sedangkan dalam hal fleksibilitas, AI dapat berperan memperluas inovasi prosedural persidangan arbitrase seperti penggunaan online case management oleh lembaga arbitrase.
Selain itu, penggunaan AI dalam proses arbitrase telah memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai transparansi, akuntabilitas, dan sejauh mana alasan atau pertimbangan hukum yang dapat kita harapkan dari sebuah mesin. Dapatkah teknologi benar-benar meniru penilaian dan kepekaan manusia yang dimiliki oleh arbiter dalam menangani sengketa yang kompleks? Siapa yang akan bertanggung jawab jika teknologi tersebut membuat kesalahan? Mungkinkah sebuah algoritma menandingi pengalaman dan intuisi seorang arbiter berpengalaman? Bagaimana dengan para arbiter yang kurang paham dengan teknologi? Apakah penggunaan AI dalam proses arbitrase dilakukan langsung oleh arbiter itu sendiri, atau melibatkan bantuan tim teknis (IT) yang mungkin terdiri dari lebih dari satu orang? Jika demikian, bagaimana jaminan (kerahasiaan) dapat dipertahankan apabila pihak ketiga juga ikut terlibat dalam proses tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan teknologi berbasis AI dalam proses arbitrase.
Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam arbitrase, penggunaan teknologi tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam arbitrase, seperti fairness, access to justice, dan due process. Artikel ini akan membahas wacana penerapan the AAA-ICDR’s AI Construction Arbitrator dalam penyelesaian sengketa kontruksi di Amerika Serikat dan menggali pembelajaran yang relevan bagi Indonesia dalam mengembangkan praktik arbitrase yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam arbitrase seperti due process dan independensi arbiter.


















