Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dilansir dari detikTravel, menurut laporan Global Muslim Population yang diterbitkan Times of Prayer, populasi Muslim di Indonesia mencapai 244,69 juta jiwa dari total penduduk 281,2 juta orang. Sementara itu, Pakistan dan India berada di peringkat kedua dan ketiga dengan jumlah Muslim masing-masing 239,63 juta dan 223,3 juta jiwa. (Detik.com, 2025)

Dengan mayoritas penduduknya muslim terbanyak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Bahkan, berbagai instrumen keuangan seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan koperasi syariah tumbuh dengan pesat. Namun, perkembangan ini tidak serta merta bisa menjamin kepastian hukum jika sistem penyelesaian sengketanya tidak kuat.
Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia seharusnya diiringi dengan kesiapan lembaga penyelesaian sengketa yang sah dan terpercaya. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat kegamangan yang muncul di tengah masyarakat dan pelaku usaha syariah: haruskah sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Peradilan Agama, atau cukup melalui arbitrase syariah, seperti Basyarnas?
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama, yurisdiksi Peradilan Agama diperluas untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Secara normatif, ini merupakan pengakuan penting terhadap integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Di sisi lain, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Apabila telah disepakati (lembaga arbitrase yang dipilih, red), maka pengadilan negeri (dan secara implisit, peradilan agama) tidak lagi berwenang memeriksa sengketa perkara tersebut.
Menurut Pakar Ekonomi Islam terkemuka, Prof. Dr. M. Syafii Antonio, menegaskan bahwa: “Peradilan agama harus dipersiapkan secara serius untuk menjadi benteng penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tanpa itu, kita hanya akan membangun institusi tanpa infrastruktur yudisial.” (Webinar DSN-MUI & MES, 2022)
Jika merujuk sumber data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, hanya 270 perkara ekonomi syariah yang tercatat masuk dari seluruh wilayah satuan kerja Peradilan Agama yang ada di Indonesia. (pusatdata.badilag.net, 2025)
Secara realitanya, perkara ekonomi syariah masih relatif jarang diajukan ke Peradilan Agama. Hal ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan yurisdiksi yang telah secara sah diberikan oleh undang-undang. Sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha justru lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nonlitigasi, seperti arbitrase, atau bahkan membawa perkara tersebut ke Peradilan Umum.
















