Yurisdiksi Ekonomi Syariah Diantara Peradilan Agama dan Arbitrase
OPINI

Yurisdiksi Ekonomi Syariah Diantara Peradilan Agama dan Arbitrase

Peradilan Agama harus tampil sebagai lembaga peradilan modern yang inklusif, responsif, dan profesional, terutama dalam menjawab kebutuhan hukum sektor ekonomi umat yang kian kompleks. Dukungan dari Mahkamah Agung, DSN-MUI, OJK, dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem peradilan ekonomi syariah yang kokoh dan kredibel.

•Bacaan 6 Menit
FA
Penulis Opini

Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas hakim melalui Bimtek pelatihan atau sertifikasi mendalam tentang ekonomi syariah dan praktik bisnis modern berbasis syariah. Pelatihan ini idealnya harus melibatkan atau kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), OJK, institusi keuangan syariah, dan perguruan tinggi. Tujuannya untuk membentuk hakim-hakim profesional yang tidak hanya memahami hukum formil, tetapi juga menguasai prinsip dan dinamika muamallah kontemporer. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara adil dan proporsional.

Kedua, Mahkamah Agung perlu merevisi atau memperbarui regulasi teknis, khususnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Regulasi ini belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan zaman, seperti munculnya transaksi digital, e-commerce syariah, dan platform pembiayaan daring berbasis prinsip syariah. Pembaruan Perma harus mencakup pedoman baru tentang mekanisme pembuktian elektronik, digital forensics syariah, hingga tata kelola e-court yang sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah. Efisiensi dan kemudahan akses layanan peradilan merupakan faktor penting agar Peradilan Agama tidak tertinggal dibanding mekanisme arbitrase atau penyelesaian sengketa nonlitigasi lainnya.

Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi masif dan sistematis kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku usaha syariah dan lembaga keuangan. Bahwa Peradilan Agama adalah forum hukum resmi dan sah secara konstitusional untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sosialisasi ini harus dibarengin dengan edukasi hukum dan literasi publik agar para pihak tidak sekedar mengikuti praktik umum mencantumkan klausul arbitrase, tetapi benar-benar memahami urgensi keadilan substantif dan legitimasi syariat yang dimiliki Peradilan Agama.

Melihat rendahnya jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Peradilan Agama, perlu ada refleksi dan perbaikan serius. Harapannya, Peradilan Agama tidak hanya bersifat reaktif terhadap perkara yang masuk, tetapi juga proaktif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kompetensi aparaturnya, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa syariah.

Dalam jangka panjang, perlu juga dipikirkan pembentukan majelis khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Majelis ini terdiri dari hakim-hakim yang telah tersertifikasi dalam bidang ekonomi syariah dan dapat menangani perkara dengan kecepatan dan kualitas yudisial yang lebih baik.

Peradilan Agama harus tampil sebagai lembaga peradilan modern yang inklusif, responsif, dan profesional, terutama dalam menjawab kebutuhan hukum sektor ekonomi umat yang kian kompleks. Dukungan dari Mahkamah Agung, DSN-MUI, OJK, dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem peradilan ekonomi syariah yang kokoh dan kredibel.

Jika Peradilan Agama mampu menjawab seluruh tantangan ini, maka ia bukan hanya menjadi simbol keislaman dalam hukum keluarga, tetapi juga menjadi benteng keadilan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai syariah, profesionalisme, dan modernitas. Dalam era di mana Indonesia bercita-cita menjadi pusat ekonomi syariah dunia, Peradilan Agama tidak boleh tertinggal. Ia harus menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa hukum Islam hidup dan berfungsi secara adil dalam dunia modern.

 

*) Fahmi Aziz, S.H., Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Tangerang

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

peradilan agamaarbitraseekonomi syariah
Fahmi Aziz

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Tangerang

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info