Yurisdiksi Ekonomi Syariah Diantara Peradilan Agama dan Arbitrase
OPINI

Yurisdiksi Ekonomi Syariah Diantara Peradilan Agama dan Arbitrase

Peradilan Agama harus tampil sebagai lembaga peradilan modern yang inklusif, responsif, dan profesional, terutama dalam menjawab kebutuhan hukum sektor ekonomi umat yang kian kompleks. Dukungan dari Mahkamah Agung, DSN-MUI, OJK, dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem peradilan ekonomi syariah yang kokoh dan kredibel.

•Bacaan 6 Menit
FA
Penulis Opini

Kondisi ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama masih menghadapi tantangan serius dalam membangun legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik, khususnya dalam perkara ekonomi syariah yang kini kian semakin kompleks dan bersifat multidisipliner. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan visibilitas, kapasitas, dan kesiapan Peradilan Agama agar dapat benar-benar menjadi forum utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam permasalahan ini, muncul terjadi dualisme kewenangan yang menimbulkan persoalan. Di satu sisi, Peradilan Agama secara konstitusional diberi mandat untuk menangani ekonomi syariah, tetapi dalam praktik kontraktual, forum tersebut dapat “dikesampingkan” oleh klausul arbitrase. Bahkan, sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang menangani perkara keuangan syariah. Sebagian lainnya justru lebih memilih arbitrase atau bahkan peradilan umum karena dianggap lebih siap secara teknis dan prosedural.

Dualisme Kewenangan: Peradilan Agama vs Arbitrase Syariah

Salah satu persoalan dalam implementasi yurisdiksi ekonomi syariah adalah munculnya dualisme kewenangan antara Peradilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Dalam praktik, banyak kontrak bisnis syariah yang mencantumkan klausul arbitrase baik melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) maupun lembaga arbitrase lain yang menyebabkan penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan.

Mengacu pada Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan negeri dan secara sistematik, juga Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan demikian, kesepakatan privat para pihak dapat mengesampingkan yurisdiksi Peradilan Agama.

Hal ini menimbulkan dilema hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara eksplisit memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah sebagai bentuk integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, UU Arbitrase memberikan legitimasi kepada para pihak untuk mengesampingkan jalur peradilan publik, termasuk Peradilan Agama, hanya karena adanya kesepakatan arbitrase. Akibatnya, yurisdiksi Peradilan Agama dalam ranah ekonomi syariah kerapkali menjadi subordinat dari rezim penyelesaian sengketa privat yang belum tentu mencerminkan prinsip keadilan substantif berbasis syariah.

Dengan begitu, persoalan ini tidak hanya menjadi konflik antar aturan, melainkan juga menyentuh substansi tata relasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional. Apabila tidak diatur dengan bijak, maka Peradilan Agama sebagai lembaga yudikatif resmi negara justru kehilangan peran strategisnya dalam mengawal praktik ekonomi syariah yang berkeadilan.

Strategi Pembenahan Peradilan Agama dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Syariah.

Untuk menjawab tantangan dualisme kewenangan dan optimalisasi peran Peradilan Agama dalam yurisdiksi ekonomi syariah, dibutuhkan langkah-langkah pembenahan yang strategis dan progresif, baik dari aspek kapasitas sumber daya manusia, pembaruan regulasi, maupun penguatan legitimasi kelembagaan di mata publik.

peradilan agamaarbitraseekonomi syariah
Fahmi Aziz

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Tangerang

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info