Yurisdiksi Ekonomi Syariah Diantara Peradilan Agama dan Arbitrase
OPINI

Yurisdiksi Ekonomi Syariah Diantara Peradilan Agama dan Arbitrase

Peradilan Agama harus tampil sebagai lembaga peradilan modern yang inklusif, responsif, dan profesional, terutama dalam menjawab kebutuhan hukum sektor ekonomi umat yang kian kompleks. Dukungan dari Mahkamah Agung, DSN-MUI, OJK, dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem peradilan ekonomi syariah yang kokoh dan kredibel.

•Bacaan 6 Menit
FA
Penulis Opini

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dilansir dari detikTravel, menurut laporan Global Muslim Population yang diterbitkan Times of Prayer, populasi Muslim di Indonesia mencapai 244,69 juta jiwa dari total penduduk 281,2 juta orang. Sementara itu, Pakistan dan India berada di peringkat kedua dan ketiga dengan jumlah Muslim masing-masing 239,63 juta dan 223,3 juta jiwa. (Detik.com, 2025)

Fahmi Aziz. Foto: Istimewa
Fahmi Aziz. Foto: Istimewa

Dengan mayoritas penduduknya muslim terbanyak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Bahkan, berbagai instrumen keuangan seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan koperasi syariah tumbuh dengan pesat. Namun, perkembangan ini tidak serta merta bisa menjamin kepastian hukum jika sistem penyelesaian sengketanya tidak kuat.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia seharusnya diiringi dengan kesiapan lembaga penyelesaian sengketa yang sah dan terpercaya. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat kegamangan yang muncul di tengah masyarakat dan pelaku usaha syariah: haruskah sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Peradilan Agama, atau cukup melalui arbitrase syariah, seperti Basyarnas?

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Peradilan Agama, yurisdiksi Peradilan Agama diperluas untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Secara normatif, ini merupakan pengakuan penting terhadap integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Di sisi lain, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Apabila telah disepakati (lembaga arbitrase yang dipilih, red), maka pengadilan negeri (dan secara implisit, peradilan agama) tidak lagi berwenang memeriksa sengketa perkara tersebut.

Menurut Pakar Ekonomi Islam terkemuka, Prof. Dr. M. Syafii Antonio, menegaskan bahwa: “Peradilan agama harus dipersiapkan secara serius untuk menjadi benteng penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tanpa itu, kita hanya akan membangun institusi tanpa infrastruktur yudisial.” (Webinar DSN-MUI & MES, 2022)

Jika merujuk sumber data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, hanya 270 perkara ekonomi syariah yang tercatat masuk dari seluruh wilayah satuan kerja Peradilan Agama yang ada di Indonesia. (pusatdata.badilag.net, 2025)

Secara realitanya, perkara ekonomi syariah masih relatif jarang diajukan ke Peradilan Agama. Hal ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan yurisdiksi yang telah secara sah diberikan oleh undang-undang. Sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha justru lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mekanisme nonlitigasi, seperti arbitrase, atau bahkan membawa perkara tersebut ke Peradilan Umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama masih menghadapi tantangan serius dalam membangun legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik, khususnya dalam perkara ekonomi syariah yang kini kian semakin kompleks dan bersifat multidisipliner. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan visibilitas, kapasitas, dan kesiapan Peradilan Agama agar dapat benar-benar menjadi forum utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam permasalahan ini, muncul terjadi dualisme kewenangan yang menimbulkan persoalan. Di satu sisi, Peradilan Agama secara konstitusional diberi mandat untuk menangani ekonomi syariah, tetapi dalam praktik kontraktual, forum tersebut dapat “dikesampingkan” oleh klausul arbitrase. Bahkan, sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang menangani perkara keuangan syariah. Sebagian lainnya justru lebih memilih arbitrase atau bahkan peradilan umum karena dianggap lebih siap secara teknis dan prosedural.

Dualisme Kewenangan: Peradilan Agama vs Arbitrase Syariah

Salah satu persoalan dalam implementasi yurisdiksi ekonomi syariah adalah munculnya dualisme kewenangan antara Peradilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Dalam praktik, banyak kontrak bisnis syariah yang mencantumkan klausul arbitrase baik melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) maupun lembaga arbitrase lain yang menyebabkan penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan.

Mengacu pada Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan negeri dan secara sistematik, juga Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan demikian, kesepakatan privat para pihak dapat mengesampingkan yurisdiksi Peradilan Agama.

Hal ini menimbulkan dilema hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara eksplisit memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah sebagai bentuk integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, UU Arbitrase memberikan legitimasi kepada para pihak untuk mengesampingkan jalur peradilan publik, termasuk Peradilan Agama, hanya karena adanya kesepakatan arbitrase. Akibatnya, yurisdiksi Peradilan Agama dalam ranah ekonomi syariah kerapkali menjadi subordinat dari rezim penyelesaian sengketa privat yang belum tentu mencerminkan prinsip keadilan substantif berbasis syariah.

Dengan begitu, persoalan ini tidak hanya menjadi konflik antar aturan, melainkan juga menyentuh substansi tata relasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional. Apabila tidak diatur dengan bijak, maka Peradilan Agama sebagai lembaga yudikatif resmi negara justru kehilangan peran strategisnya dalam mengawal praktik ekonomi syariah yang berkeadilan.

Strategi Pembenahan Peradilan Agama dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Syariah.

Untuk menjawab tantangan dualisme kewenangan dan optimalisasi peran Peradilan Agama dalam yurisdiksi ekonomi syariah, dibutuhkan langkah-langkah pembenahan yang strategis dan progresif, baik dari aspek kapasitas sumber daya manusia, pembaruan regulasi, maupun penguatan legitimasi kelembagaan di mata publik.

Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas hakim melalui Bimtek pelatihan atau sertifikasi mendalam tentang ekonomi syariah dan praktik bisnis modern berbasis syariah. Pelatihan ini idealnya harus melibatkan atau kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), OJK, institusi keuangan syariah, dan perguruan tinggi. Tujuannya untuk membentuk hakim-hakim profesional yang tidak hanya memahami hukum formil, tetapi juga menguasai prinsip dan dinamika muamallah kontemporer. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara adil dan proporsional.

Kedua, Mahkamah Agung perlu merevisi atau memperbarui regulasi teknis, khususnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Regulasi ini belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan zaman, seperti munculnya transaksi digital, e-commerce syariah, dan platform pembiayaan daring berbasis prinsip syariah. Pembaruan Perma harus mencakup pedoman baru tentang mekanisme pembuktian elektronik, digital forensics syariah, hingga tata kelola e-court yang sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah. Efisiensi dan kemudahan akses layanan peradilan merupakan faktor penting agar Peradilan Agama tidak tertinggal dibanding mekanisme arbitrase atau penyelesaian sengketa nonlitigasi lainnya.

Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi masif dan sistematis kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku usaha syariah dan lembaga keuangan. Bahwa Peradilan Agama adalah forum hukum resmi dan sah secara konstitusional untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sosialisasi ini harus dibarengin dengan edukasi hukum dan literasi publik agar para pihak tidak sekedar mengikuti praktik umum mencantumkan klausul arbitrase, tetapi benar-benar memahami urgensi keadilan substantif dan legitimasi syariat yang dimiliki Peradilan Agama.

Melihat rendahnya jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Peradilan Agama, perlu ada refleksi dan perbaikan serius. Harapannya, Peradilan Agama tidak hanya bersifat reaktif terhadap perkara yang masuk, tetapi juga proaktif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kompetensi aparaturnya, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa syariah.

Dalam jangka panjang, perlu juga dipikirkan pembentukan majelis khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Majelis ini terdiri dari hakim-hakim yang telah tersertifikasi dalam bidang ekonomi syariah dan dapat menangani perkara dengan kecepatan dan kualitas yudisial yang lebih baik.

Peradilan Agama harus tampil sebagai lembaga peradilan modern yang inklusif, responsif, dan profesional, terutama dalam menjawab kebutuhan hukum sektor ekonomi umat yang kian kompleks. Dukungan dari Mahkamah Agung, DSN-MUI, OJK, dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem peradilan ekonomi syariah yang kokoh dan kredibel.

Jika Peradilan Agama mampu menjawab seluruh tantangan ini, maka ia bukan hanya menjadi simbol keislaman dalam hukum keluarga, tetapi juga menjadi benteng keadilan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai syariah, profesionalisme, dan modernitas. Dalam era di mana Indonesia bercita-cita menjadi pusat ekonomi syariah dunia, Peradilan Agama tidak boleh tertinggal. Ia harus menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa hukum Islam hidup dan berfungsi secara adil dalam dunia modern.

 

*) Fahmi Aziz, S.H., Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Tangerang

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

peradilan agamaarbitraseekonomi syariah
Fahmi Aziz

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Tangerang

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info