Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa semakin popular digunakan dalam beberapa dekade belakangan ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga arbitrase seperti SIAC, HKIAC, LCIA, AAA, secara kuantitas pengguna (user) dari forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat ini terus meningkat, misalnya saja di tahun 2020 dua lembaga arbitrase internasional terkemuka di Asia, SIAC dan HKIAC mencatat beberapa rekor. SIAC memperoleh capaian 1.080 kasus baru dengan nilai total sengketa mencapai USD 11.25 Miliar dan HKIAC berhasil mencatat rekor jumlah kasus yang signifikan mencapai 483 dalam hal kuantitas (318 kasus baru dan 483 secara keseluruhan) serta nilai total sengketa yang mencapai USD 8.8 Miliar.

Para pelaku bisnis dewasa ini cenderung memilih forum arbitrase sebagai choice of forum dalam kontrak, khususnya dalam kontrak internasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi para pihak yang bersengketa untuk memilih arbitrase sebagai pilihan forum adalah karena fitur efisiensi dan fleksibilitas arbitrase. Dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan nasional, dalam hal efisiensi dan fleksibilitas, pemilihan arbitrase dinilai lebih menguntungkan para pihak.
Efisiensi dalam arbitrase komersial memberikan keuntungan dari segi waktu dan biaya, mengingat proses arbitrase berlangsung lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Sebab, dalam arbitrase tidak mengenal adanya sistem pemeriksaan berjenjang seperti adanya hak bagi pihak yang kalah (award debtor) untuk mengajukan banding dan kasasi, meskipun terdapat upaya pembatalan (putusan arbitrase, red) yang sifatnya sangat terbatas. Efisiensi waktu secara tidak langsung akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.
Fleksibilitas dalam arbitrase menawarkan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih prosedur atau hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan (hearing). Para pihak juga dapat memilih tempat dimana proses arbitrase (venue of arbitration) akan diselenggarakan dan memilih arbiter sesuai dengan bidang keahliannya.
Perkembangan teknologi seperti kehadiran Artificial Intelligence (AI) telah mempengaruhi prinsip efisiensi dan fleksibilitas dalam arbitrase. Dalam hal efisiensi, AI dapat berperan dalam mempercepat proses arbitrase seperti penggunaan document automation dan predictive analysis. Sedangkan dalam hal fleksibilitas, AI dapat berperan memperluas inovasi prosedural persidangan arbitrase seperti penggunaan online case management oleh lembaga arbitrase.
Selain itu, penggunaan AI dalam proses arbitrase telah memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai transparansi, akuntabilitas, dan sejauh mana alasan atau pertimbangan hukum yang dapat kita harapkan dari sebuah mesin. Dapatkah teknologi benar-benar meniru penilaian dan kepekaan manusia yang dimiliki oleh arbiter dalam menangani sengketa yang kompleks? Siapa yang akan bertanggung jawab jika teknologi tersebut membuat kesalahan? Mungkinkah sebuah algoritma menandingi pengalaman dan intuisi seorang arbiter berpengalaman? Bagaimana dengan para arbiter yang kurang paham dengan teknologi? Apakah penggunaan AI dalam proses arbitrase dilakukan langsung oleh arbiter itu sendiri, atau melibatkan bantuan tim teknis (IT) yang mungkin terdiri dari lebih dari satu orang? Jika demikian, bagaimana jaminan (kerahasiaan) dapat dipertahankan apabila pihak ketiga juga ikut terlibat dalam proses tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan teknologi berbasis AI dalam proses arbitrase.
Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam arbitrase, penggunaan teknologi tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam arbitrase, seperti fairness, access to justice, dan due process. Artikel ini akan membahas wacana penerapan the AAA-ICDR’s AI Construction Arbitrator dalam penyelesaian sengketa kontruksi di Amerika Serikat dan menggali pembelajaran yang relevan bagi Indonesia dalam mengembangkan praktik arbitrase yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam arbitrase seperti due process dan independensi arbiter.
Pilot Project terkait the AAA-ICDR’s AI Construction Arbitrator
Dua lembaga ini menjadi pelopor penggunaan arbiter berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diperuntukkan untuk sengketa konstruksi. Projek ini rencananya akan mulai diterapkan di akhir tahun 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk membuat proses arbitrase menjadi lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih transparan untuk kasus-kasus konstruksi bernilai kecil yang hanya berbasis dokumen (document-only cases). AI Construction Arbitrator akan digunakan pertama kali untuk kasus-kasus konstruksi yang hanya melibatkan dokumen dimana keputusan yang tepat waktu sangat dibutuhkan agar proyek dapat terus berjalan.
Dikembangkan oleh AAA-ICDR bekerja sama dengan QuantumBlack, AI by McKinsey, sistem ini meninjau pleadings (dokumen gugatan dan jawaban), alat bukti, serta kontrak untuk menyiapkan draft putusan yang kemudian ditinjau, disempurnakan, dan yang terpenting ditandatangani oleh arbiter manusia.
Sistem ini dilatih menggunakan lebih dari 1.500 putusan arbitrase konstruksi nyata yang diambil dari arsip AAA dan dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan aktual sebagaimana dilakukan oleh arbiter manusia yang sesungguhnya. Menurut AAA–ICDR, sistem ini menggunakan perpustakaan prompt hukum terstruktur (structured legal prompt library) dan model AI percakapan tingkat lanjut (advanced conversational AI models) untuk menghasilkan rekomendasi yang sah secara hukum dan dapat dijelaskan secara rasional (legally sound and explainable recommendations). Arbiter manusia tetap terlibat dalam setiap tahap proses mereka meninjau dan memvalidasi setiap draf sebelum menjadi putusan resmi (official award).
Pentingnya Prinsip Human in the Loop
Bagian penting dari inisiatif AI Construction Arbitrator ini adalah penerapan pendekatan human-in-the-loop. Setelah sistem AI meninjau dokumen-dokumen yang diajukan (submissions) dan menyusun draf putusan, arbiter manusia kemudian mengambil peran untuk meninjau, mengedit, dan memfinalisasi putusan tersebut.
Proses ini memastikan bahwa penilaian manusia tetap menjadi inti dari proses arbitrase model ini. Sementara itu, AI digunakan untuk menangani analisis yang memakan waktu. Dengan demikian, efisiensi teknologi berpadu dengan kebijaksanaan manusia dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan arbitrase.
Model yang dikembangkan oleh AAA–ICDR ini memang merupakan terobosan besar ke depan, tetapi sekaligus membuka diskusi penting tentang sejauh mana otomatisasi seharusnya berperan dalam membentuk keputusan dan penilaian manusia. Sistem ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tetap sejalan dengan prinsip dasar dalam arbitrase seperti keadilan, kerahasiaan, due process, dan imparsialitas.
Meskipun model ini dinilai telah disesuaikan dengan Panduan AAA–ICDR tahun 2025 tentang Penggunaan Alat AI oleh Arbiter (2025 Guidance on Arbitrators’ Use of AI Tools), yang menegaskan bahwa AI seharusnya berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti dalam pengambilan keputusan manusia uji sesungguhnya akan muncul ketika sistem ini diterapkan secara luas: apakah keseimbangan tersebut dapat benar-benar dipertahankan dalam praktik.
Lesson-Learned bagi Indonesia
Eksistensi AI Construction Arbitrator yang dipelopori oleh American Arbitration Association (AAA) dan International Center for Dispute Resolution (ICDR) dapat memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam upaya modernisasi hukum arbitrase dan pembaruan inovasi yang dapat dilakukan oleh beberapa lembaga arbitrase di Indonesia.
Pertama, penggunaan teknologi seperti AI dalam abitrase mempunyai peran yang signifikan dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan fleksibilitas. Di tengah beban administratif dan waktu penyelesaian yang seringkali panjang, AI dapat berperan hanya sebagai alat bantu, tidak dimaksudkan untuk menggati peran manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara eksplisit menegaskan bahwa Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Meskipun demikian, sangat dianjurkan bagi para arbiter untuk tidak menutup diri dari perkembangan teknologi, mereka harus updating dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Kedua, meskipun AI dapan mendukung efisiensi dan fleksibilitas, pendekatan human in the loop yang akan diterapkan oleh AAA–ICDR dapat dijadikan sebagai role model bagi lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil akhir tetap berada di bawah kendali arbiter manusia, sehingga integritas, independensi, dan akuntabilitas proses arbitrase tetap terjaga. Peran AI hanya akan terbatas hal-hal teknis untuk simplifikasi tahapan-tahapan dalam arbitase, seperti bagaimana cara menghitung kerugian, menentukan Cost of Arbitration, menentukan ada tidak-nya typo error, dan membuat summary of facts.
Ketiga, Pelajaran penting lainnya yang dapat dimabil dari AAA–ICDR bagi Indonesia adalah pentingnya pengaturan pedoman etika yang jelas terkait penggunaan AI oleh arbiter. Beberapa lembaga arbitrase di luar Indonesia seperti SCC dan CIArb telah memulai inisiasi ini.
Keempat, Pelajaran penting lainnya bagaimana perkembangan penggunaan teknologi dalam arbitrase dapat ditransformasikan dalam pengembangan aspek kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Mengingat pengadopsian AI dalam arbitrase bukan sekedar persoalan teknologi, melainkan juga transformasi budaya hukum (legal culture) dan profesionalisme para arbiter dan legal counsel. Diharapkan penyelenggaraan pelatihan profesionalisme yang berkualitas dengan kolaborasi antara lembaga arbitrase dan universitas atau lembaga profesional lainnya dapat digunakan sebagai momentum.
*) Eri Hertiawan, S.H., LL.M. dan Mursal Maulana, S.H., M.H. Keduanya adalah Senior Partner Dispute Resolution & Litigation, Assegaf Hamzah & Partners dan Dosen Hukum Bisnis Transnasional, Peneliti Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase FH Unpad
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


















