Andrie Yunus disiram air keras. Ini bukan kejahatan kemanusiaan pertama era kemerdekaan di bangsa ini. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa negara gagal memberikan rasa aman kepada warganya, bahkan terhadap seorang yang memperjuangkan nasib orang lain. Setidak-tidaknya terdapat dua pasal konstitusi yang gagal ditegakkan negara yaitu Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 yang memberikan jaminan setiap orang bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat manusia serta jaminan untuk tidak disiksa.

Secara konstitusional pula perlindungan terhadap hak konstitusional itu ada di tangan presiden. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kekuasaan pemerintahan kepada presiden dengan sumpah untuk memegang tegung UUD Tahun 1945 dan menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sebagai kepala pemerintahan, presiden paling bertanggung jawab dalam kasus penyiraman air keras, terutama dalam memenuhi hak korban.
Sikap presiden
Studi perihal kekuasaan presiden telah panjang digali. Salah satu “dedengkotnya” adalah Richard E. Neustadt yang menggali kekuasaan presiden dari sudut ilmu politik (Presidential Power, 1960). Pelaksanaan kekuasaan presiden menurut Neustadt, dapat dikategorikan dalam dua hal: kuat (strong president) atau lemah (weak president). Terutama dalam melihat pengaruhnya bagi publik luas sebab menurut Neustadt kekuasaan presiden itu tidak lain tidak bukan soal kemampuannya mempengaruhi orang banyak.
Itu sebabnya kapasitas presiden bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, kemampuan taktik presiden dalam meyakinkan orang banyak, misalnya bagaimana presiden meyakinkan parlemen dalam pembentukan undang-undang, terhadap program-programnya seperti makan bergizi gratis (MBG) dan gentengisasi. Jika penjelasannya perihal program itu kabur dan berantakan maka wajar jika publik tak yakin dengan presiden. Cara kedua tidak perihal taktik tapi kemampuan presiden menganalisa masalah, mulai dari penyebab, sumber dan solusi dari masalah. Seringkali tanpa harus banyak bicara, presiden dapat memastikan penyelesaian masalah dengan peraturan atau keputusan yang dibuatnya.
Presiden dapat memilih dua cara itu untuk memperlihatkan betapa kuatnya sebagai pemimpin. Sayangnya dalam banyak pidato presiden yang panjang tidak terlihat kemampuan untuk meyakinkan orang banyak agar kebijakannya mampu dipahami. Presiden kerap menyampaikan program yang tidak terdapat di dalam program kerjanya. Pada titik tertentu, presiden terkesan tidak memahami bagaimana cara program negara dieksekusi. Setiap program negara tidak bisa out of the blue, muncul tiba-tiba tanpa perencanaan matang. Pada sisi yang lain eksekusi presiden terlihat lemah, terutama dalam mengukur keberhasilan. Itu sebabnya presiden dan menteri-menterinya kerap menggunakan kata hiperbola terhadap kinerjanya yang tak seberapa, misalnya: mengejar koruptor hingga antartika atau membuat sejarah baru terkait hak asasi manusia yang kontroversial.
Pada titik ini, presiden tidak sensitif memahami perasaan publik. Padahal presiden harus peka terhadap masalah, apalagi terhadap bencana. Naim Kapucu menuliskan bahwa presiden yang unggul akan memahami bagaimana membedakan penanganan bencana alam dan bencana militer atau terorisme dengan baik (International Journal of Public Administration, Leadership Under Stress, 2009). Kita tidak merasakan pesona kepemimpinan Prabowo menghadapi persoalan bencana. Presiden tidak hanya pandai berjanji, namun gagal memperlihatkan bagaimana harusnya birokrasi istana bekerja menyelesaikan masalah. Cibiran demi cibiran malah direspon presiden dengan emosi. Lihat bagaimana presiden “merekayasa” kritik terhadap kinerjanya sebagai tindakan antek-antek asing. Bahkan, mengancam akan menertibkan para pengeritik istana. Sikap presiden seperti itu hanya membuatnya masuk kategori Neustadt sebagai presiden yang lemah.
Sikap kemanusiaan
Jika menelisik sikap presiden dalam perkara “upaya pembunuhan” Andrie Yunus melalui penyiraman air keras, maka timbul pertanyaan penting yaitu: kenapa presiden belum memberikan respon secara langsung terhadap perkara penting tersebut. Apakah presiden berpendapat pelanggaran hak asasi yang terjadi terhadap aktivis bukan sesuatu yang merusak tatanan konstitusional. Seharusnya presiden memperlihatkan keberpihakannya terhadap warga negara yang hak konstitusionalnya terbengkalai.
















