Salah satu prinsip pokok negara hukum yang demokratis adalah adanya peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Prinsip ini menentukan terwujudnya supremasi hukum. Di sini hakim hanya memihak pada keadilan semata. Tentu penerapannya dengan cara yang benar. Namun, independensi peradilan tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Independensi peradilan harus selalu berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability) guna mewujudkan peradilan yang mandiri, berintegritas, dan terpercaya.
Sejalan dengan itu, dalam pertanggungjawaban peradilan terdapat tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan tanggung jawab kemasyarakatan (social responsibility). Dengan demikian, kebebasan hakim tidaklah berlaku mutlak. Oleh karena itu, akuntabilitas dibutuhkan untuk melengkapi independensi. Berdasarkan hal itulah, kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep code of conduct berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.
Terkait dengan putusan pengadilan, salah satu hal yang selalu mendapatkan perhatian publik adalah menyangkut integritas dan objektivitas hakim dalam memutus suatu perkara. Sementara itu, melalui putusan pengadilan dapat terlihat bagaimana hakim menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan menurut hukum acara yang berlaku. Dalam beberapa putusan pengadilan ditemui adanya penerapan hukum acara yang tidak pada tempatnya. Tegasnya terdapat rekayasa dalam putusan pengadilan, dan itu lazim disebut putusan transaksional. Demikian itu tentunya menyangkut persoalan disiplin dan profesionalitas hakim. Terhadap hal demikian, prinsip akuntabilitas menjadi penting dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, hakim harus berpihak dan berpijak pada keadilan dan kebenaran.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan terhadap putusan pengadilan memperlihatkan kondisi yang dilematis. Di satu sisi putusan pangadilan adalah mahkotanya hakim, namun di sisi lain harus menjamin bahwa putusannya itu tidak bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim. Pada awalnya, terhadap putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran atas prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas dapat dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Dalam Keputusan Bersama itu ditentukan tentang prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional. Dalam berdisiplin tinggi, pada penerapannya hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara. Kemudian, dalam bersikap profesional, pada penerapannya hakim diwajibkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Namun ketentuan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebab adanya uji materi.
Sebelumnya, terdapat problem dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2006 terkait dengan istilah “teknis yudisial”. Walaupun hal itu disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan a quo, namun telah membuat kondisi yang dilematis. Berdasarkan istilah tersebut persoalan penyimpangan penerapan hukum acara adalah bukan masalah etika dan perilaku hakim. Karenanya, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, diperkuat dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pasal 16 menyebutkan bahwa “Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.
Terkait masalah ini, perlu ditegaskan bahwa walaupun konstitusi tidak secara tegas menyebutkan pengawasan terhadap putusan hakim, namun putusan hakim itu sejatinya adalah kehormatan hakim. Demikian itu diakui dan tertulis dalam Keputusan Bersama tersebut. Disebutkan bahwa kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.
