Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menunda pelaksanaan Kongres XXIV yang sebelumnya direncanakan untuk digelar 8-9 Maret 2023 di Hotel The Royale Krakatau, Kota Cilegon, Banten. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat INI (PP INI) Yualita Widyadhari dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya, Sabtu (4/3/2023) malam lalu. Penundaan didasari oleh instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
“Pemilihan Cilegon kami (INI dan Kemenkumham, red) diskusikan lagi sama-sama. Pemerintah melihat Cilegon ini bagus, tapi ada isu akses, keterbatasan hotel, dan akomodasi. Meskipun tidak semata di-drive pandangan-pandangan yang tidak setuju, Pemerintah menerima masukan, mengkaji, dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan semua faktor ini,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar dalam konferensi pers, Kamis (9/3/2023).
Melalui Surat Instruksi Nomor: AHU.UM.01.01-140 tanggal 2 Maret, pada intinya Kemenkumham meminta PP INI mempertimbangkan tempat pelaksanaan kongres. Sesuai hasil pertemuan antara perwakilan Kemenkumham, PP INI, Panitia SC, OC, Kemenkumham mengeluarkan Instruksi kepada PP INI Nomor: AHU.UM.01.01-147 tanggal 3 Maret 2023.
Baca Juga:
- Ikatan Notaris Indonesia Gelar Seminar Nasional di Cilegon
- PP INI: Penundaan Kongres XXIV Paling Lambat Hingga Agustus 2023
Isinya, pertama, mencermati dinamika yang terjadi terkait rencana pelaksanaan Kongres INI semula di Cilegon, Pemerintah memutuskan agar PP INI menunda pelaksanaan kongres dimaksud. Kedua, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga keutuhan dan marwah organisasi INI. Ketiga, dalam rangka mewujudkan hasil kongres termasuk pemilihan ketua umum dan dewan kehormatan PP INI yang kredibel dan memenuhi hak para anggota, pemilihan dilaksanakan secara e-voting nasional dengan melibatkan instansi terkait.
“Pemerintah meminta agar PP INI bekerja sama dengan pihak terkait sama-sama mempersiapkan. Sama-sama mencurahkan energi, waktunya, pikirannya untuk mempersiapkan e-voting nasional. Karena e-voting ini mekanisme yang memberi akses atau hak pilih dari semua anggota INI untuk melaksanakan haknya maupun kewajiban untuk memilih ketuanya,” terang Cahyo.
Pasalnya, jika pemilihan mengandalkan mekanisme voting lokal yang dilakukan peserta kongres yang diselenggarakan pada suatu tempat, jelas tiada tempat yang betul-betul bisa mengakomodir jumlah notaris yang terdaftar secara resmi baik di Dirjen AHU maupun di PP INI dengan akumulasi melebihi angka 18 ribu. Karena itu, demi terjaganya pelaksanaan voting dan memastikan ketertiban dan keamanan, maka system e-vote nasional menjadi pilihan paling ideal.
Mengingat penundaan sampai dengan Agustus 2023 mendatang, segala keputusan yang diambil oleh PP INI perlu dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Menkumham. Mengingat perpanjangan masa tugas diberikan Menkumham kepada kepengurusan PP INI yang menjabat saat ini untuk kepentingan anggota.
“Karena perkumpulan apapun dibentuk untuk kepentingan anggota. Pemerintah sangat mengharapkan agar semua pihak bekerja sama untuk memastikan proses menuju kongres di bulan Agustus dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.
Perihal pelaksanaan e-vote nasional yang belum diatur oleh AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) INI, kata Cahyo, segala aturan yang dibuat dan dalam hal ini termasuk AD/ART harus up to date mengikuti perkembangan serta tuntutan zaman. Apalagi, Menkumham selaku Pembina dari Notaris sudah memberikan arahan demikian. Tentu, masalah e-vote nasional perlu dimasukkan dalam AD/ART nantinya melalui prosedur internal di PP INI.
“Setelah kita mendapat instruksi Menteri mengenai penundaan Kongres dan e-voting nasional, terutama tim pemilihan, segera berkoordinasi dengan BSSN. Karena penggunaan e-vote lokal pun kita melibatkan BSSN. Kita sudah ke sana, menyampaikan beberapa hal dan langkah-langkah ke depan. Tentunya mungkin dalam waktu dekat ini kita akan ke Pak Dirjen lagi melaporkan kesiapan PP INI sebagai penanggung jawab dari Kongres,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Organisasi PP INI Taufik dalam kesempatan yang sama.
Meski kongres diberikan tenggat waktu paling lambat terlaksana pada bulan Agustus, pihak PP INI berupaya jika memang dapat dipercepat maka akan percepat supaya Kongres bisa terlaksana sesuai yang diharapkan. “Kita akan melaksanakan tahapan untuk terlaksananya kongres INI dengan baik semata demi anggota. Bagaimana anggota dapat terlayani dengan baik, karena ada saja kebutuhan anggota yang perlu dilayani. Kita pastikan agar tidak ada kepentingan anggota yang terabaikan,” lanjutnya.
Ditjen AHU Kemenkumham menambahkan bersama dengan PP INI, Pengwil, maupun Pengda akan melakukan sosialisasi mengenai e-vote nasional yang bakal dilakukan pada Kongres mendatang. Ia juga mengimbau untuk seluruh pihak saling bekerja sama, sekalipun masih ada pihak-pihak yang memiliki pandangan dan pendapat, maka dipersilahkan untuk berdiskusi dengan Kemenkumham. “Pemerintah selalu membuka pintu bagi siapa saja untuk berdiskusi secara baik-baik.”