“Penjelasan Pasal 282 tersebut pun tidak sinkron dengan pasalnya karena Pasal 282 RUU KUHP berisi perbuatan curang, tetap penjelasannya mengenai suap,” kata Otto. (Baca Juga: Peradi SAI dan RBA Tolak Pasal Advokat Curang dalam RUU KUHP)
DPN Peradi sendiri menyadari dalam praktek ada advokat yang berlaku curang terhadap kliennya dan perlu mendapat sanksi, tetapi tidak tepat bila dikenakan Pasal 282 RUU KUHP tersebut. Selama ini Dewan Kehormatan Peradi selalu tegas dan menjatuhkan sanksi kepada advokat, bahkan ada yang dipecat karena berlaku curang. Kode Etik Advokat pun sudah mengaturnya.
“Untuk itu, dengan ini Peradi meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan (mencabut, red) Pasal 282 dalam draf RUU KUHP.” pintanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Peradi Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang menilai rumusan Pasal 282 RUU KUHP tentang advokat curang ini melanggar UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, putusan MK, dan Kode Etik Advokat. Dalam beleid tersebut sudah diatur mengenai perilaku advokat yang dikaitkan dengan iktikad baik advokat setiap menjalankan profesinya.
“Kami menolak dengan tegas dan keras aturan RUU KUHP yang mengatur mengenai advokat curang, karena itu sudah diatur dalam UU Advokat dan putusan MK,” kata Juniver saat dihubungi Hukumonline, belum lama ini.
Juniver menjelaskan dalam UU Advokat sudah diatur advokat tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sepanjang bisa menjalankan profesinya dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai kode etik serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 dinyatakan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan.
“Ini sudah melanggar UU Advokat, Konstitusi, dan kode etik. Karena itu, delik advokat curang dalam RUU KUHP harus dicabut karenap potensi mengakibatkan advokat tersandera dalam menjalani profesinya. Adanya aturan ini, advokat berpotensi dikriminalisasi,” katanya.
Ketua Umum Peradi Rumah Bersama Advokat (Peradii RBA) Luhut MP Pangaribuan menilai pasal pemidanaan bagi advokat curang, salah satu contoh RUU KUHP over kriminalisasi. Sebab, advokat curang sudah diatur dalam substansi UU lain yakni UU Advokat dan Kode Etik serta ada dalam pasal pidana umum lainnya. “Tidak perlu ada aturan advokat curang dalam RUU KUHP. RUU KUHP ini over kriminalisasi,” kata Luhut.