Keenam, dukungan pendanaan independen. Pertimbangan yang acapkali muncul soal usulan lembaga baru adalah isu pendanaan atau beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena itulah, diusulkan agar sumber pendanaan selain APBN atau sumber lainnya. “RUU PDP juga dapat mengatur pendanaan alternatif melalui sistem pungutan,” katanya.
Sebelumnya, anggota Panja RUU PDP Komisi I DPR, Sukamta berpendapat lembaga otoritas pengawas data pribadi memiliki posisi strategis dalam memastikan upaya perlindungan data pribadi agar terlaksana sesuai standar. Tak hanya itu, risiko penyelewengan yang timbul akibat mahalnya data pribadi dapat diminimalisir dengan keberadaan lembaga yang independen. Karena itu, perlu memastikan kewenangan yang kuat sebagai lembaga independen pengawas.
Dia menilai bila lembaga berada di bawah langsung Kemenkominfo malah meragukan dan tidak berjalan secara optimal dan maksimal. Dia beralasan lembaga pengawas semestinya bertanggung jawab langsung ke presiden, bukan ke kementerian. Selain itu, lembaga independen agar setara dengan standar internasional. Seperti halnya standar General Data Protection Regulation (GDPR).
Pembentukan lembaga atau badan pengawas itu sangat penting karena banyak rujukan teknis tentang kewajiban pengendali data yang diatur di dalam RUU PDP. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pengelolaan data pribadi. Masyarakat pun menyerahkan data pribadinya untuk dikelola, mulai data yang bersifat umum hingga bersifat spesifik.
“Semua data tersebut berharga karena itu tanggung jawab pengelola data sangar besar. Sehingga lembaga pengawas harus memiliki otoritas yang kuat agar mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif,” katanya.