Bahkan, jauh sebelum diundangkannya UU Arbitrase, yurisprudensi Mahkamah Agung RI, kewenangan absolut forum arbitrase dapat pula dirujuk kepada Putusan MA No. 2179K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal ada klausula arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dan konvensi maupun rekonvensi”. Begitu juga Putusan MA No. 225 k/Sip/1976, tanggal 30 September 1983 telah menyatakan bahwa: “Dengan adanya perjanjian klausul arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah kewenangan absolut arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan persidangan”.
Perkara yang Mengandung Klausul Arbitrase
Selain dari putusannya bersifat final dan mengikat kedua pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan berbagai kelebihan dibanding melalui PN, misalnya mulai dari adanya kepastian jangka waktu, kepastian jumlah biaya dan adanya hak pada masing-masing pihak untuk memilih sendiri arbiter (hakim swasta) untuk memeriksa dan memutus perkaranya. Kedua arbiter lalu memilih Ketua Majelis Arbitrase. Pertimbangan dalam pemilihan arbiter tidak lepas dari penilaian masing-masing pihak atas kompetensi calon arbiter atas bidang yang dipersengketakan.
Sebaliknya, sifat dan kedudukan hakim yang menangani semua jenis perkara, tidak dipilih oleh pihak yang bersengketa sangat memungkinkan bahwa hakim yang ditunjuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang yang dipersengketakan. Besar kemungkinan pula terdapat kesenjangan pengetahuan hakim tentang arbitrase dan ketentuan hukum serta kebiasaan dalam bidang usaha yang dipersengketakan, misalnya untuk bidang jasa keuangan seperti asuransi yang bersifat khas. Akibatnya, dalam pertimbangannya, terdapat kemungkinan hakim menerapkan putusan atas pertimbangan yang tidak tepat yang menimbulkan kerugian pada satu atau para pihak.
Sebagai contoh dalam perkara asuransi, sejak hari pertama belajar asuransi, instruktur akan mengatakan bahwa ketentuan yang diketik dan ditempel ke polis atau ditambahkan sebagai endorsemen, berkedudukan menggantikan (supercede) ketentuan tentang hal yang sama atau berjudul sama yang dicetak dalam polis.
Namun, peranpengawasan yang lemah pada penanggung tertentu, dapat menimbulkan salah kaprah berupa penerbitan beberapa klausul atau ketentuan tentang hal yang sama dibuat berapa kali, misalnya klausul penyelesaian sengketa pertama yang dicetak di polis, disusul oleh adanya klausul sejenis sebagai klausul kedua yang kemudian, entah apa alasannya, terdapat penanggung menerbitkan pula klausul penyelesaian sengketa ketiga! Logika hukum dan kebiasaan dalam praktik asuransi yang mengikat tentu mengatakan bahwa yang berlaku adalah yang ketiga.
Apa gunanya klausul baru sekiranya yang berlaku adalah klausul terdahulu. Tampak di sini penanggung, apapun alasannya, telah menimbulkan kerancuan bagi pihak awam dan akibatnya jika hakim tidak memiliki pemahaman tentang perjanjian dan kebiasaan asuransi, mungkin saja hakim dapat melakukan kekeliruan dan tidak memahami bahwa klausul penyelesaian sengketa yang berlaku adalah yang terakhir.
Sikap yang mungkin timbul sebagai akibat dari kekeliruan atau ketidakpahaman terhadap ketentuan dan praktik dalam perjanjian asuransi dapat berakibat fatal dan merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam klausul penyelesaian sengketa standar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), apabila para pihak gagal menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat, polis memberikan hak kepada tertanggung, untuk memilih antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau melalui PN dan bahwa pilihan tertanggung mengikat penanggung sepenuhnya. Tentu akan timbul pertanyaan besar jika PN tetap memeriksa perkara padahal tertanggung telah menggunakan haknya untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bahkan ketika persidangan arbitrase telah berlangsung.
















