Sepanjang sejarah Indonesia telah menggunakan beberapa model kerjasama pengelolaan migas, seperti konsesi, kontrak karya, dan kontrak bagi hasil. Kini, pemerintah menerapkan kontrak bagi hasil, atau lazim disebut Profit Sharing Contract (PSC). Mengapa?
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susyanto, menjelaskan model PSC lebih memberikan jaminan. Industri minyak dan gas (migas) padat resiko, padat modal, dan padat teknologi. Resiko yang dihadapi pengusaha sangat besar, termasuk resiko kegagalan eksplorasi dan eksploitasi.
“Inilah yang mendasari pemerintah masih menggunakan model profit sharing contract (PSC) atau kontrak bagi hasil dalam kontrak kerjasama migas dengan para investor,” tandasnya kepada hukumonline disela acara “Bedah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Analisis Bentuk Kelembagaan Sektor Hulu Migas yang Ideal”, di Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Depok, Senin (28/1) kemarin.
Pada 13 November lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Salah satu argumentasi yang dibangun adalah inefisiensi pengelolaan migas sehingga tujuan untuk kesejahteraan rakyat belum tercapai. Selain itu, melalui konstruksi penguasaan migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola sumber daya alam Migas. Padahal pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki Pasal 33 UUD 1945.
Bernada kritik, Susyanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi berimbas negatif. Pemerintah kehilangan profit dari sektor migas sebesar satu triliun rupiah per hari dari kontrak PSC. Distribusi kesejahteraan melalui pemanfaatan energi bagi masyarakat jadi terhambat. Ia berpendapat PSC adalah model yang tepat bagi Indonesia. “Kami dituntutut harus bisa menyediakan landasan hukum yang berfungsi sebagai pedoman kontraktor untuk masalah kontrak migas ini. Kami menilai PSC adalah model yang tepat untuk diterapkan” ujarnya.
Menurutnya, ada perbedaan yang mencolok antara kontrak bagi hasil dan konsesi dalam pengelolaan sektor migas. Konsesi hanya mempunyai implikasi berupa pemberian keuntungan kegiatan produksi migas kepada negara berdasarkan kesepakatan royalti. “Jadi, hanya sampai di situ saja keuntungan yang dapat diperoleh negara. Hanya sebatas uang saja”.
Dengan sistem kontrak bagi hasil, negara akan lebih banyak diuntungkan karena memberikan pemasukan tidak hanya dari sisi penjualan semata, namun juga jumlah kuota migas yang diproduksi oleh investor. “Komposisi pembagian keuntungannya kami tetapkan sebesar 85 persen untuk pemerintah dan sisanya kepada investor,” ungkap Susyanto.